7 Respons Sejumlah Pihak Usai Jokowi Jadi Finalis Tokoh Terkorup Dunia 2024 Versi Occrp

pendapatsaya.com, Jakarta - Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh bumi paling korup 2024 jenis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Dikutip dari publikasi nan diterbitkan di situs resmi OCCRP, selain Jokowi, beberapa nama nan disebutkan di antaranya Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasin, dan pebisnis India Gautam Adani.

Jokowi pun menanggapi soal julukan ketua terkorup nan dirilis oleh OCCRP.

"Terkorup? Terkorup apa? nan dikorupsi apa?" kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember 2024, dilansir Antara.

Ia meminta pihak nan menyebutnya sebagai pemimpin terkorup untuk membuktikan.

"Ya dibuktikan, apa," ucap Jokowi.

Tak hanya Jokowi, sejumlah pihak pun angkat bicara. Sekjen ProJo Handoko menyatakan penilian OCCRP itu sangat keliru.

"Itu penilaian nan keliru. nan mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan," kata Handoko saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

Dia menyebut, sampai akhir masa kedudukan Jokowi, penerimaan masyarakat kepadanya berada pada nomor 80 persen, apalagi lebih.

"Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masak pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja," papar Handoko.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy juga turut merespons. Dia menilai, rilis OCCRP nan menyebut Jokowi masuk nominasi pemimpin negara terkorup di bumi pasti mengagetkan publik tanah air.

Sebab, kata Ronny, sosok Jokowi di mata publik sangat sederhana. Terlebih, pada busana nan dikenakan saat menjabat sebagai presiden.

"Apa betul beliau pemimpin korup? Karena nan kita tahu beliau orang nan sederhana, apalagi sampai sekarang ke mana-mana tetap konsisten pakai kemeja putih dan celana hitam terus," ucap Ronny.

OCCRP pun memberikan penjelasan lebih lanjut tentang gimana mereka memilih nominasi dan juga atas apa nan mereka sebut sebagai sejumlah kesalahpahaman.

Berikut sederet respons sejumlah pihak usai Jokowi mendapatkan nominasi sebagai salah satu tokoh terkorup bumi 2024 versi OCCRP dihimpun Tim News pendapatsaya.com:

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapai santuy pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Sedangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming memilih konsentrasi membantu Presiden Prabowo Subianto daripada menanggapi pemecatan dirinya.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal julukan ketua terkorup nan dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Jokowi masuk nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korupsi 2024 nan dirilis OCCRP.

"Terkorup? Terkorup apa? nan dikorupsi apa?" kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa 31 Desember 2024, dilansir Antara.

Ia meminta pihak nan menyebutnya sebagai pemimpin terkorup untuk membuktikan.

"Ya dibuktikan, apa," ucap Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu mengaku saat ini banyak tuduhan nan mengarah kepadanya.

"Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu nan terjadi sekarang kan?" ujar Jokowi.

Disinggung soal adanya muatan politis di kembali nominasi ketua terkorup, dia melemparkan tawa terhadap wartawan.

"Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai," kata Jokowi.

Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menyatakan pihak-pihak tertentu bisa memanfaatkan organisasi masyarakat untuk melemparkan tuduhan tersebut.

"Bisa pakai ormas untuk menuduh, untuk membikin framing jahat, membikin tuduhan jahat-jahat seperti itu ya," kata Jokowi.

Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam nominasi sebagai salah satu dari lima nama tokoh bumi nan dianggap paling korup menurut OCCRP.

Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan dunia OCCRP.

Adapun nominasi nan memporoleh bunyi terbanyak terbanyak untuk tahun 2024 meliputi, Presiden Kenya William Ruto, mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautami Adani.

Sekjen ProJo Handoko menyatakan penilian OCCRP itu sangat keliru.

"Itu penilaian nan keliru. nan mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan," kata Handoko saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

Handoko menyebut, sampai akhir masa kedudukan Jokowi, penerimaan masyarakat kepadanya berada pada nomor 80 persen, apalagi lebih.

"Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masak pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja, " ujar Handoko.

Handoko justru mencontohkan pada pemerintahan Jokowi, banyak menteri koruptor ditangkap, termasuk dari PDIP.

"Banyak contoh menteri nan ditangkap semasa Jokowi menjadi Presiden, termasuk dari PDIP. Silakan saja proses norma jika memang ada info dan fakta. Jangan hanya omon- omon," pungkas Handoko.

Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli menilai, Rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nan menyebut Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, masuk nominasi pemimpin terkorup di bumi menjadi petunjuk awal KPK untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya.

"Laporan ini bisa menjadi petunjuk bagi KPK dan penegak-penegak norma lainnya, seperti Polisi dan Kejaksaan untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya," kata Guntur, saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

Selain rilis OCCRP, dugaan Korupsi nan menyangkut Jokowi dan keluarganya juga sempat disampaikan beragam pihak.

"Sebagaimana selama ini sudah pernah disampaikan oleh misalnya alm Faisal Basri mengenai dugaan ekspor terlarangan biji nikel nan merugikan negara sampai ratusan triliun, dan menyebut dua nama salah satunya Bobby Nasution menantu Jokowi," ucapnya.

"Juga laporan Ubedilah Badrun mengenai dugaan korupsi, kolusi dan nepotesme (KKN) Dinasti Jokowi," sambung dia.

Dia menilai, OCCRP pasti mempunyai bukti kuat sehingga mengeluarkan rilis tersebut. Guntur menyebut, KPK bisa bekerja sama dengan OCCRP guna mengusut kasus nan menyeret Jokowi dan keluarganya.

"Sebagai organisasi ternama di dunia, tentu saja OCCRP mempunyai bukti nan kuat untuk memasukkan Jokowi sebagai salah seorang pemimpin terkorup di dunia.

Dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu bisa bekerjasama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa Jokowi dan keluarganya," tegas Guntur.

Ketua DPP PDI Perjuangan Ronny Talapessy menilai, rilis Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) nan menyebut Presiden ke-7 RI, Joko Widodo alias Jokowi masuk nominasi pemimpin negara terkorup di bumi pasti mengagetkan publik tanah air.

Sebab, sosok Jokowi di mata publik sangat sederhana. Terlebih, pada busana nan dikenakan saat menjabat sebagai presiden.

"Apa betul beliau pemimpin korup? Karena nan kita tahu beliau orang nan sederhana, apalagi sampai sekarang ke mana-mana tetap konsisten pakai kemeja putih dan celana hitam terus," kata Ronny, saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

"Tapi mungkin para wartawan investigasi dan para juri OCCRP punya temuan nan belum banyak kita tahu," sambungnya.

Lebih lanjut, Ronny meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) proaktif untuk berkomunikasi dengan OCCRP. Sebab, rilis tersebut bisa menjadi temuan awal adanya dugaan korupsi nan melibatkan Jokowi.

"Ada baiknya KPK proaktif berkomunikasi dengan pihak OCCRP. Ini bisa jadi petunjuk awal," ujar dia.

Hal itu juga menjadi bukti bahwa KPK periode saat ini tak pilih kasih dalam menangani kasus dugaan korupsi.

"Ini juga krusial agar KPK sekarang tidak menjadi kayak KPK Edisi Jokowi nan tumpul kepada kasus-kasus nan melibatkan family Jokowi dan hanya tajam ke lawan-lawan politik Jokowi," imbuh Ronny.

Tak jauh berbeda, Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat menilai, temuan OCCRP tersebut perlu segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan apara penegak norma lainnya. Hal ini sekaligus untuk membuktikan bahwa abdi negara penegak norma tidak pandang bulu.

"Informasi awal tahun nan perlu ditanggapi KPK dan abdi negara penegak norma dalam pemberantasan korupsi, tanpa pandang bulu untuk membangun pemerintahan nan bersih dan kuat," kata Djarot saat dikonfirmasi, Rabu 1 Januari 2025.

Menurut Djarot, pemeriksaan lebih lanjut oleh abdi negara norma juga dibutuhkan untuk menguji keakutaran info dari OCCRP tersebut.

"Sekaligus untuk menguji kecermatan info dari lembaga tersebut," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam finalis sebagai salah satu dari lima nama tokoh bumi nan dianggap paling korup menurut OCCRP.

Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan dunia OCCRP.

Terkait perihal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan kepada pihak nan mempunyai bukti bahwa Jokowi melakukan dugaan tindak pidana korupsi agar segera melaporkan.

"KPK mempersilahkan jika ada pihak-pihak nan mempunyai info dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri alias Penyelenggara Negara, untuk dapat dilaporkan," ujar Jubir KPK Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis 2 Januari 2025.

Tessa kemudian menyinggung semua penduduk negara mempunyai kedudukan nan sama di muka hukum. Oleh karena itu KPK mempersilahkan kepada pihak-pihak menggunakan kewenangan hukumnya ke abdi negara penegak norma nan ada.

"Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian alias Kejaksaan nan memang mempunyai kewenangan menangani tindak pidana korupsi," tandas Tessa.

Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam nominasi sebagai salah satu dari lima nama tokoh bumi nan dianggap paling korup menurut OCCRP. Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan dunia OCCRP.

Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan pun angkat bicara soal Jokowi nan masuk sebagai nominasi tersebut.

"Ya biar bagaimanapun Presiden (Jokowi) itu kan penduduk negara terbaik ya di setiap negara. Kita kudu menghargai legasi beliau, dan kita kudu jaga betul marwah Presiden ya," kata dia di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Kamis 2 Januari 2025.

Budi meminta publik tidak terseret rumor tersebut. Jangan sampai perihal itu mengganggu persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia.

"Jangan berpolemik, kebawa ke sana. nan krusial tetap kita jaga kerukunan persatuan kita. Dan jaga marwah mantan-mantab Presiden kita. Pasti jadi Presiden kan nan terbaik," jelas Budi.

Proyek Pelaporan Kejahatan Terorganisir dan Korupsi (Organized Crime and Corruption Reporting Project/OCCRP) belum lama ini mengumumkan Bashar al-Assad sebagai "Person of the Year" versinya untuk tahun 2024.

Gelar ini diberikan kepada perseorangan nan dianggap OCCRP paling berkedudukan dalam memajukan kejahatan dan korupsi secara global, nan pada akhirnya merusak kerakyatan dan kewenangan asasi manusia.

OCCRP pun memberikan penjelasan lebih lanjut tentang gimana mereka memilih nominasi dan juga atas apa nan mereka sebut sebagai sejumlah kesalahpahaman.

Berikut penjelasan OCCRP, nan bermarkas di Amsterdam, Belanda, nan dipublikasikan di situs web mereka pada Kamis 2 Januari 2025:

Sebagaimana dilakukan selama 13 tahun terakhir, pemeringkatan ini diputuskan oleh panel juri nan terdiri dari para mahir di bagian masyarakat sipil, akademisi, dan jurnalis. Semua personil juri mempunyai pengalaman luas dalam menyelidiki korupsi dan kejahatan. Kami membuka kesempatan untuk nominasi secara umum dan menerima lebih dari 55.000 pengajuan. Nominasi ini termasuk tokoh politik terkenal dan perseorangan nan mungkin kurang dikenal.

OCCRP tidak mempunyai kendali atas siapa saja nan dicalonkan lantaran nominasi datang dari masyarakat di seluruh dunia. Salah satunya adalah "finalis" nominasi mantan Presiden Indonesia Joko Widodo, nan dikenal dengan Jokowi. OCCRP memilih untuk memasukkan nama-nama nan mendapatkan support terbanyak dari publik di bumi maya dan nan mempunyai dasar nan cukup kuat untuk dipertimbangkan.

OCCRP tidak mempunyai bukti nan menunjukkan bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk untung pribadi selama masa kepresidenannya. Namun, golongan masyarakat sipil dan para mahir beranggapan bahwa pemerintahan Jokowi telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia. Jokowi juga banyak dikritik lantaran merusak sistem pemilu dan peradilan Indonesia demi mendukung ambisi politik putranya, nan sekarang menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Prabowo Subianto.

"Para juri sangat menghargai nominasi dari masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, tidak ada bukti nan cukup kuat mengenai adanya korupsi besar alias pola penyalahgunaan nan sudah berjalan lama," ujar Publisher OCCRP Drew Sullivan.

"Namun, ada persepsi nan sangat kuat di kalangan masyarakat bahwa korupsi terjadi dan ini kudu menjadi peringatan bagi para nominasi bahwa publik sedang memperhatikan tindakan mereka dan peduli dengan masalah ini. Kami juga bakal terus mengawasi mereka."

Keputusan akhir atas "Person of the Year" diambil oleh para juri. Tahun ini, gelar tersebut diberikan kepada Assad, meski bukan merupakan salah satu orang nan paling banyak dicalonkan. Peran Assad dalam merusak stabilitas Suriah dan area melalui jaringan kejahatan terbuka, pelanggaran kewenangan asasi manusia nan signifikan termasuk pembunuhan massal, serta korupsi, menjadikannya pilihan utama.

Proses seleksi akhir OCCRP didasarkan pada penelitian mendalam dan skill kolektif dari jaringan kami. Gelar ini bermaksud untuk menyoroti sistem dan tokoh nan mendukung kejahatan terorganisir dan korupsi. Selain itu, juga menjadi pengingat krusial tentang perlunya terus mengungkapkan ketidakadilan nan terjadi di bumi ini.

Perlu dicatat bahwa pemeringkatan ini kadang disalahgunakan oleh beberapa pihak nan mau memajukan agenda politik alias ideologi mereka. Namun, tujuan dari gelar ini jelas: memberikan pengakuan terhadap kejahatan dan korupsi—itu saja.

Kami bakal terus menyempurnakan proses nominasi dan seleksi ini, untuk memastikan adanya transparansi dan inklusivitas. Selain itu, pelaporan kami bakal terus berfokus pada akibat dari para nominasi dan pihak-pihak lain nan memperburuk kejahatan dan korupsi. Kami bakal menyoroti peran mereka dalam merusak kerakyatan dan masyarakat di seluruh dunia.

Pemeringkatan tahun ini telah memicu keterlibatan dunia nan belum pernah terjadi sebelumnya, nan mencerminkan minat masyarakat nan semakin besar terhadap masalah korupsi dan dampaknya nan sangat luas. Ini menunjukkan sungguh pentingnya misi OCCRP untuk mengungkapkan dan mengekspos kejahatan serta korupsi.

Seiring dengan meningkatnya ancaman terhadap demokrasi, transparansi, dan kebebasan pers, OCCRP tetap berkomitmen untuk menyajikan kisah-kisah nan dapat menggugah perhatian audiens dan memberikan wawasan krusial mengenai kekuatan nan membentuk negara mereka.