Biaya Haji 2025 Turun, Dpr Ingatkan Kualitas Pelayanan Tetap Harus Optimal

pendapatsaya.com, Jakarta Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hasanuddin Wahid beruara soal turunnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025. Menurut dia, perihal itu menjadi janji pemerintah nan dipenuhi kepada rakyatnya.

"Ya saya kira masyarakat Indonesia senang biaya haji tahun ini turun. Dalam perihal ini pemerintah saya lihat komitmen dan telah sungguh-sungguh mendengarkan aspirasi masyarakat," kata Cak Udin, sapaan akrabnya di Jakarta, dalam keterangan diterima, Kamis (9/1/2025).

Kendati demikian, Cak Udin berpesan kepada pemerintah agar turunnya biaya haji 2025 tidak membikin jasa menurun. Justru sebaliknya, kudu bisa ditingkatkan.

"Biaya haji turun it's ok, tapi kualitas pelayanan nggak boleh ikutan turun. Saya dan Fraksi PKB di DPR pasti bakal mengawal penyelenggaraan haji nanti, tentu saja bersama-sama dengan masyarakat," kata Anggota DPR RI asal Dapil Malang Raya ini.

Lebih lanjut, Cak Udin mengingatkan pemerintah untuk menjadikan sengkarut pelayanan haji tahun sebelumnya sebagai bahan pertimbangan serius demi meningkatkan pelayanan haji tahun ini dan masa mendatang.

Dia mencatat, masa haji tahun sebelumnya sangat problematik, mulai dari pemondokan nan terlalu penuh, MCK minim, sampai masalah kuota tambahan. Termasuk transportasi nan sering telat. 

“Nah saya berambisi betul problem itu menjadi bahan pertimbangan serius pemerintah agar tidak lagi terulang," Cak Udin menandasi.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Wachid menyatakan Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada 28-29 Januari 2025. Salah satu agenda Prabowo Subianto ke Saudi adalah membahas penyelenggaraan haji 2025.

"Beliau bakal berangkat ke Arab Saudi tanggal 28-29 Januari. Setelah beliau kunjungan dari India dan dari Pakistan, lampau ke Arab Saudi," kata Abdul Wachid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Menurut Abdul, Presiden Prabowo bakal membahas support kepada Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji. Prabowo juga bakal menemui Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS) mengenai kampung haji untuk jemaah Indonesia selama ibadah haji.

"Makanya Pak Prabowo bakal ketemu MBS. Itu dalam rangka membicarakan masalah kampung haji dan tempatnya sekalian, itu nan kelak bakal diberikan kepada Indonesia, ini bakal dibicarakan," kata Abdul.

Abdul melanjutkan, Prabowo juga bakal melobi Arab Saudi dalam pertemuan dengan Pangeran Mohammed Bin Salman tentang tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia. Kuota itu khususnya untuk para lansia.

Abdul menyebut, masalah kuota haji kian menumpuk akibat antrean nan semakin panjang.

"Pak Presiden juga sampaikan bahwa dengan mendengar aspirasi dari masyarakat mengenai daftar tunggu nan terlalu lama, jadi Pak Presiden juga bakal minta tambahan kuota," kata Abdul.

Panitia kerja (Panja) DPR RI mengatakan Presiden Prabowo Subianto tetap belum puas dengan nomor penurunan biaya haji 2025 yang menjadi Rp55 juta. Prabowo mau biaya haji 2025 nan dibebankan ke jemaah lebih rendah.

"Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para personil panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden tetap belum puas. Masih kepingin sebetulnya tetap di bawah (Rp55 juta) itu," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai bertemu Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Namun, dia menyebut biaya haji 2025 tak mungkin diturunkan lagi karena pemerintah dan DPR telah menyepakatinya. Marwan mengatakan penurunan biaya haji sesuai kemauan Prabowo bakal dibahas lagi pada tahun 2026.

"Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, Mungkin saja periode ini tidak, lantaran sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami, Komisi 8, bahwa pengarahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," jelasnya.

Menurut dia, DPR dan Prabowo mempunyai pandangan nan sama bahwa biaya haji dapat diturunkan Rp1 juta hingga Rp2 juta. Kendati begitu, Marwan menuturkan bahwa penurunan biaya haji tahun berikutnya kudu mempertimbangkan kurs mata duit asing.

"Mengenai spesifikasi nomor Pak Presiden tidak menunjukkan itu tapi tetap ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin Rp1 juta, Rp2 juta lagi tetap bisa diturunkan," tutur Marwan.