Dlh Jakarta Bakal Olah Sampah Organik Makan Bergizi Gratis Jadi Pakan Maggot Hingga Kompos

Sedang Trending 2 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

pendapatsaya.com, Jakarta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jakarta menyatakan kesiapannya mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan konsentrasi pada pengelolaan sampah organik atau food waste program tersebut.

Dukungan ini mencakup penanganan sampah organik dapur (SOD) dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) hingga sisa MBG di sekolah-sekolah. Dengan begitu, sampah organik sisa Makan Bergizi Gratis di Jakarta dipastikan bakal dikelola secara efektif dan dimanfaatkan secara optimal.

"Sampah organik dari dapur SPPG bakal kami tangani untuk selanjutnya dibawa ke TPS 3R dan didistribusikan ke penggiat biokonversi maggot Black Soldier Fly (BSF)," kata Kepala DLH Jakarta Asep Kuswanto dalam keterangannya, Selasa (7/1/2025).

Asep menyarankan SPPG nan mempunyai letak cukup luas seperti Dapur Sehat Anak Bangsa (DSAB) Halim agar dapat mengupayakan aktivitas pengurangan sampah di lokasinya. Namun, SPPG tetap diimbau memperhatikan aspek higienitas dapur.

Sementara itu, sampah sisa MBG di sekolah juga bakal disalurkan ke bank sampah dan organisasi pegiat biokonversi maggot BSF untuk diolah menjadi produk bernilai.

"DLH Jakarta telah menyiapkan sistem pengelolaan sampah organik dengan melibatkan beragam pihak. Sampah dapur seperti kulit buah, sisa sayuran dan bahan organik lainnya di SPPG bakal difasilitasi penanganannya," ucap Asep.

Menurut Asep, sisa makanan MBG seperti kulit buah alias lainnya bakal dikumpulkan secara terpisah untuk dimanfaatkan sebagai bahan pakan maggot alias bahan pembuatan kompos.

"Kami mau memastikan bahwa sampah organik dari program Makan Bergizi Gratis tidak hanya terkelola dengan baik tetapi juga memberikan faedah bagi masyarakat dan lingkungan," kata dia.

Lebih lanjut, DLH Jakarta mengimbau pihak sekolah memberikan edukasi kepada siswa tentang pentingnya pengurangan sampah. Asep berharap, siswa memperoleh pengetahuan mengenai akibat buruk food waste.

"Kami mengharapkan agar sekolah mengedukasi siswa agar membawa tumbler dan betul-betul menghabiskan makanan mereka dan hanya membuang sampah nan tidak bisa dimakan, seperti kulit buah. Dengan begitu, food waste bisa ditekan, dan kita dapat mengelola sisa sampah dengan lebih baik," kata Asep.

Sejumlah siswa sekolah dasar di Sumatera Selatan kecewa dengan program makan bergizi gratis. Mereka kecewa lantaran rasa makanan nan hambar.

5.000 Dapur Makan Bergizi Gratis Ditargetkan Beroperasi Pertengahan 2025 di Seluruh Indonesia

Program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Makan Bergizi Gratis, resmi berjalan. Program nan bermaksud meningkatkan gizi anak sekolah dan ibu mengandung ini telah dimulai di 26 provinsi di seluruh Indonesia.

Pemerintah menargetkan 5.000 dapur Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia pada pertengahan tahun 2025. Untuk memimpin operasional dapur-dapur tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) telah menyiapkan 1.000 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), nan telah menerima pendidikan dan pembekalan di Universitas Pertahanan (Unhan).

"Kepala SPPG nan sudah selesai itu mungkin sudah ada 1.000-an SPPG yang ready, nan sudah dididik di Unhan. Nanti penempatan mereka berasas kesiapan dapur-dapur. Ada dapur-dapur nan ready, kelak SPPG-nya ditempatkan di sana," jelas Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi seperti dikutip dari Antara, Selasa, (7/1/2025).

Kepala SPPG nan ditunjuk langsung oleh BGN bakal bekerja sama dengan seorang mahir gizi dan seorang akuntan untuk memastikan kelancaran pengedaran makanan dan pengawasan ketat kualitas makanan dan standar gizi nan disalurkan.

Sejak Senin, (6/1/2025), 190 dapur Makan Bergizi Gratis sudah beraksi di 26 provinsi, ialah Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua Selatan.

KPK Awasi Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis

Program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini menyedot anggaran negara nan sangat besar. Pelaksanaannya juga melibatkan banyak pihak. Maka dari itu, pengawasannya menjadi perihal nan wajib diperhatikan guna mencegah penyelewengan, khususnya tindak pidana korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindak tegas jika ditemukan oknum nan melakukan penyimpangan terhadap program Makan Bergizi Gratis.

"KPK memastikan setiap orang nan masuk dalam kategori subjek norma nan dapat ditangani oleh KPK, dan didapat perangkat bukti nan cukup telah melakukan tindak pidana korupsi, bakal diproses sesuai patokan norma nan berlaku," ujar Juru Bicara alias Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada awak media, seperti dikutip Selasa (7/1/2025).

Menurut Tessa, KPK berambisi penyelenggaraan MBG bisa melangkah dengan efektif dan efisien. Khususnya, tidak ada penyelewengan dalam prosesnya.

"Harapannya tidak terjadi penyimpangan, terlebih tindak pidana korupsi dalam pelaksanaannya," dia menandasi.

Sebagai informasi, program makan bergizi gratis (program MBG) menelan anggaran hingga Rp71 triliun. Program MBG dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto guna menciptakan Generasi Indonesia Emas, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup bagi generasi mendatang di Indonesia.

"Program MBG merupakan tonggak berhistoris untuk bangsa Indonesia, lantaran untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan program pemenuhan gizi berskala nasional nan tidak hanya untuk pelajar sekolah melainkan balita, santri, ibu hamil, dan menyusui," ujar Kepala Komunikasi Kepresidenan Republik Indonesia Hasan Nasbi, Minggu, 5 Januari 2025.

"Kita bersyukur, tidak menunggu 100 hari alias tepat hari ke-78 Bapak Prabowo menjadi Presiden, program MBG dimulai," tandas Hasan.

Selengkapnya