Kata Kpk Soal Jokowi Finalis Tokoh Terkorup Versi Occrp

pendapatsaya.com, Jakarta Presiden ke-7 RI Jokowi masuk dalam finalis sebagai salah satu dari lima nama tokoh bumi nan dianggap paling korup menurut OCCRP. Dari laman www.occrp.org bahwa nominasi nama lima tokoh itu berasal dari pembaca, jurnalis, dan pihak lain di jaringan dunia OCCRP.

Terkait perihal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempersilahkan kepada pihak nan mempunyai bukti bahwa Jokowi melakukan dugaan tindak pidana korupsi agar segera melaporkan.

"KPK mempersilahkan jika ada pihak-pihak nan mempunyai info dan bukti pendukung, tentang adanya perbuatan tindak pidana korupsi Pegawai Negeri alias Penyelenggara Negara, untuk dapat dilaporkan," ujar Jubir KPK, Tessa Mahardika Sugiarto dalam keterangannya, Kamis (2/1/2025).

Tessa kemudian menyinggung semua penduduk negara mempunyai kedudukan nan sama di muka hukum. Oleh karena itu KPK mempersilahkan kepada pihak-pihak menggunakan kewenangan hukumnya ke abdi negara penegak norma nan ada.

"Baik itu ke KPK, maupun ke Kepolisian alias Kejaksaan nan memang mempunyai kewenangan menangani tindak pidana korupsi,"kata dia.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi soal julukan ketua terkorup nan dirilis oleh Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

Jokowi masuk nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisir dan Korupsi 2024 nan dirilis OCCRP.

 "Terkorup? Terkorup apa? nan dikorupsi apa?" kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Selasa (31/12/2024), dilansir Antara.

Ia meminta pihak nan menyebutnya sebagai pemimpin terkorup untuk membuktikan.

"Ya dibuktikan, apa," ucap Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu mengaku saat ini banyak tuduhan nan mengarah kepadanya.

"Sekarang kan banyak sekali fitnah, banyak sekali framing jahat, banyak sekali tuduhan-tuduhan tanpa ada bukti. Itu nan terjadi sekarang kan?" ujar Jokowi.

Disinggung soal adanya muatan politis di kembali nominasi ketua terkorup, dia melemparkan tawa terhadap wartawan.

"Ya ditanyakan saja. Orang bisa pakai kendaraan apa pun lah, bisa pakai NGO, bisa pakai partai," kata Jokowi.

Sekjen ProJo Handoko menyatakan penilian OCCRP itu sangat keliru. “Itu penilaian nan keliru. nan mengetahui dan merasakan adalah rakyat Indonesia. Tolok ukurnya jelas, antara lain hasil pembangunan, penegakan hukum, budaya politik baru, serta harapan,” kata Handoko saat dikonfirmasi, Rabu (1/1/2024).

Handoko menyebut, sampai akhir masa kedudukan Jokowi, penerimaan masyarakat kepadanya berada pada nomor 80 persen, apalagi lebih. 

"Tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Pak Jokowi sampai sekarang. Masak pendapat rakyat Indonesia bisa diabaikan begitu saja, " ujar Handoko.

Handoko justru mencontohkan pada pemerintahan Jokowi, banyak menteri koruptor ditangkap, termasuk dari PDIP.

"Banyak contoh menteri nan ditangkap semasa Jokowi menjadi Presiden, termasuk dari PDIP. Silakan saja proses norma jika memang ada info dan fakta. Jangan hanya omon- omon,” pungkas Handoko.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com