Kpk Geledah Rumah Hasto, Pdip Curiga Pengalihan Isu Occrp

Jakarta, pendapatsaya.com --

Tim interogator Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah kediaman Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto di Perumahan Villa Taman Kartini, Blok G3, Nomor 18, Margahayu, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (7/1).

Penggeledahan tersebut berangkaian dengan penanganan kasus dugaan suap dan perintangan investigasi alias obstruction of justice.

"Betul saat ini sedang ada giat penggeledahan nan dilakukan oleh Penyidik untuk perkara dengan tersangka HK [Hasto Kristiyanto]," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Selasa (7/1).

Ia mengungkap argumen kenapa baru menggeledah rumah Hasto sekarang padahal kasus sudah bergulir sejak lima tahun nan lalu. Kata Tessa, segala upaya paksa termasuk aktivitas penggeledahan tergantung pada kebutuhan tim penyidik.

"Semua aktivitas penggeledahan, penyitaan dan lain-lain itu berjuntai kepada kebutuhan pemenuhan unsur perkara nan ditangani. Jadi, penyidiklah nan mempunyai penilaian khususnya penggeledahan kapan bisa dilakukan, di mana tempat-tempatnya," terang dia.

Tessa nan juga seorang interogator ini tidak bisa menilai apakah penggeledahan rumah Hasto saat ini terlambat alias tidak. Ia juga membantah aktivitas tersebut untuk menutupi rumor dugaan korupsi mantan Presiden RI Joko Widodo sebagaimana tudingan PDIP.

"Masalah penilaian apakah itu terlambat alias tidak, kami tidak bisa melarang pihak luar untuk berpikiran seperti itu ataupun ada juga pihak-pihak nan merasa bahwa aktivitas ini adalah pengalihan rumor untuk isu-isu lain nan sedang hangat-hangatnya dibicarakan di beberapa media. Mari kita biarkan itu berada di ruang publik," ucap Tessa.

"KPK dalam perihal ini interogator bakal tetap menjalankan tindakan secara profesional, prosedural dan proporsional," lanjut dia.

Respons sigap PDIP

PDIP merespons sigap tindakan nan dilakukan oleh KPK tersebut.

Juru Bicara PDIP Guntur Romli menduga penggeledahan rumah Hasto sebagai upaya untuk mengalihkan rumor mengenai rilis kumpulan wartawan investigasi bumi (OCCRP) nan menempatkan mantan Presiden RI Joko Widodo sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia.

"Penggeledahan rumah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK di Bekasi bagi kami adalah upaya untuk mengalihkan rumor dari pengumuman OCCRP nan menempatkan Jokowi sebagai finalis terkorup di bumi tahun 2024," kata Guntur saat dihubungi, Selasa (7/1).

Guntur mengaku mendapat info jika Jokowi sangat terganggu dengan laporan OCCRP. Menurutnya, Jokowi melakukan segala upaya untuk mengalihkan rumor tersebut.

"Kami mendapatkan info Jokowi sangat terganggu dan marah atas pengumuman OCCRP itu dan melakukan segala langkah untuk menutupi buletin ini dengan pengerahan buzzer dan intimidasi," ungkap Guntur.

"Apalagi pada saat berbarengan ada aktivis dan LSM nan mendatangi KPK nan meminta KPK menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian duit Jokowi. Maka, dilaksanakan lah aktivitas penggeledahan rumah Hasto Kristiyanto untuk mengalihkan isu," tambah dia.

KPK mengumumkan Hasto dan Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah sebagai tersangka pada pekan terakhir tahun kemarin. Keduanya diduga terlibat dalam tindak pidana suap kepada Wahyu untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu personil DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Selain itu, Hasto juga dikenakan Pasal perintangan investigasi alias obstruction of justice. Hasto disebut membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 lampau nan menyasar Harun.

Ia diduga meminta Harun merendam handphone dan segera melarikan diri. Hasto diduga juga memerintahkan anak buahnya ialah Kusnadi (Staf PDIP) untuk menenggelamkan handphone agar tidak ditemukan oleh KPK.

Tak hanya itu, Hasto disebut mengumpulkan beberapa orang saksi mengenai perkara agar tidak memberikan keterangan nan sebenarnya.

Hasto sudah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka pada Senin (6/1) kemarin, namun nan berkepentingan meminta penjadwalan ulang. Hasto mau pemeriksaan dilakukan setelah HUT PDIP 10 Januari mendatang.

(ryn/DAL)

[Gambas:Video CNN]