Menteri Nusron: Tidak Benar Shgb Di Sepanjang Pagar Laut Batal Dicabut

pendapatsaya.com, Jakarta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan bahwa info nan menyebut dirinya batal mencabut SHGB dan SHM di area pagar laut tidak benar.

Ia menegaskan bahwa seluruh SHGB dan SHM di sepanjang pagar laut di Desa Kohod, Tangerang, nan berada di luar garis pantai telah dibatalkan.

"Tidak betul jika ada buletin nan mengatakan bahwa SHGB batal dicabut. Prinsipnya semua nan ada di luar garis pantai dibatalkan, jika di dalam garis pantai tidak dibatalkan. Punya siapapun. Tidak peduli," kata Nusron, Sabtu (22/2/2025).

Nusron menjelaskan bahwa sejak awal dalam kunjungannya ke Desa Kohod, dia telah menyampaikan bahwa terdapat 263 SHGB dan 17 SHM, dengan total 280 bagian tanah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 58 bagian berada di dalam garis pantai, sedangkan 222 bagian berada di luar garis pantai.

"Dari nan 222 bagian itu semua ada di garis pantai. Kebijakannya adalah semua nan ada di garis pantai, semuanya dibatalkan," tegas Nusron.

Hingga saat ini, lanjutnya, sebanyak 209 bagian tanah telah dibatalkan.

"Ada nan dibatalkan oleh pihak BPN, ada nan dibatalkan melalui proses sukarela, ialah semua arsip sertifikatnya diserahkan kepada BPN," terang Nusron.

Sementara itu, 58 bagian tanah nan berada di dalam garis pantai tetap tidak dibatalkan. Nusron juga mengungkapkan bahwa terdapat 13 bagian tanah nan saat ini tetap dalam proses telaah lantaran lokasinya sebagian berada di dalam garis pantai dan sebagian lainnya di luar garis pantai.

"Adapun nan 13 bidang, saat ini sedang ditelaah, lantaran wilayahnya ada bagian tanah nan separuh masuk garis pantai. Artinya, nan separuh di dalam pantai nan separuh di luar garis pantai," beber Nusron.

Kepala dan Sekretaris Desa Kohod ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan arsip untuk membikin sertifikat kewenangan guna gedung dan kewenangan milik di kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten.