Pbnu Ingin Ikut Terlibat Di Program Makan Bergizi Gratis, Siap Berdayakan Umkm

pendapatsaya.com, Jakarta Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengatakan, PBNU mau berkontribusi dalam program makan bergizi gratis milik Presiden Prabowo Subianto.

Yahya mengaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik akar rumput PBNU siap dilibatkan dalam program makan bergizi gratis.

"Soal UMKM, kami sadar bahwa UMKM menjadi salah satu arena hikmah nan strategis bagi NU. Kami juga sudah menginisiasi sejumlah perihal antara lain, kami membangun jaringan ritel nan sekarang sudah mulai jalan, dan kami kembangkan di daerah," kata Yahya di Gedung PBNU, Jalan Kramat Jaya, Jakarta Pusat, Jumat (3/1/2025).

PBNU, lanjut dia, juga mengembangkan beberapa titik upaya agrobisnis antara lain di Magelang dan Jawa Timur, di Yogyakarta. Oleh karena itu, PBNU mau berkontribusi jika pemerintah pusat berkenan.

"Apakah ini kelak bisa dilibatkan di dalam program makan siang bergizi itu? Tentu kami mau berkontribusi jika memang ada ruang berkontribusi di situ," ujar Yahya.

Ia menyatakan, PBNU sedang menunggu bangunan nan digunakan pemerintah untuk pengelolaan program makan siang bergizi. Yahya menyebut, sejauh ini ada sejumlah pesantren nan diminta oleh pemerintah untuk menjadi pilot project program makan bergizi gratis.

"Sekarang ini ada beberapa pesantren nan sudah dihubungi untuk dijadikan pilot project, dijadikan tempat pilot project bagi penyelenggaraan makan bergizi gratis. Ini nan bakal dijalankan koordinasi dengan NU," ucap Yahya.

Selain itu, Yahya menyatakan, beberapa instrumen penyelenggaraan program makan bergizi cuma-cuma sedang dipersiapkan. Dia berujar, beberapa instrumen pendukung makan bergizi cuma-cuma juga dikerjakan cukup intens.

"Mudah-mudahan dalam waktu nan tidak lama lagi ini semua bakal menjadi modal lebih jelas. Sekarang beragam macam instrumen standarnya sudah dikerjakan, gimana agar menjadi partner. Kami bakal respons sesuai apa nan sudah ditetapkan pemerintah," ujar Yahya.

Puluhan pengusaha katering di Kota Kediri, Jawa Timur menjadi korban penipuan modus program makan bergizi gratis. Berawal dari tawaran perjanjian 5 tahun untuk program tersebut dari golongan masyarakat nan mencatut nama petinggi TNI, 72 korban tergiur....

Demi menyukseskan program makan bergizi gratis (MBG) nan bakal dimulai pada 6 Januari 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkapkan persyaratan bagi calon mitra.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menekankan pentingnya kerjasama antara BGN dan beragam komponen masyarakat untuk mencapai tujuan besar tersebut.

"Program ini bermaksud memastikan masyarakat rentan, terutama anak-anak dan family kurang mampu, mendapatkan akses makanan sehat dan bergizi," kata Dadan dalam keteranganya, Jumat (3/1/2025).

Dadan menuturkan bagi lembaga alias perseorangan nan mau berasosiasi sebagai mitra program makan bergizi gratis, terdapat sejumlah persyaratan nan kudu dipenuhi.

Adapun persyaratan nan dimaksud yaitu, pertama, status legal nan jelas. Mitra wajib mempunyai status norma nan sah, seperti berbadan norma alias mempunyai rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.

Kedua, komitmen berkelanjutan. Calon mitra diharapkan dapat berkontribusi secara konsisten, baik dalam corak pendanaan, support fasilitas, maupun sumber daya manusia.

Ketiga, keselarasan visi dengan BGN. Pihak nan mendaftar kudu mempunyai misi nan sejalan dengan BGN, dalam menciptakan masyarakat sehat melalui gizi nan optimal.

Keempat, letak dan golongan sasaran nan terencana. Calon mitra perlu memberikan info perincian tentang area operasi dan organisasi nan bakal menjadi penerima faedah program, seperti sekolah alias panti sosial.

Guna mempermudah calon mitra, pihaknya menginformasikan jika pendaftaran dan akses persyaratan dapat dilakukan melalui situs web resmi BGN di mitra.bgn.go.id.

"Silakan masuk menggunakan email baru nan didaftarkan melalui website kami. Di sana, semua info nan dibutuhkan bakal tersedia, termasuk pedoman teknis dan blangko pendaftaran," papar dia.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sangat mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, ialah makan bergizi gratis (MBG).

Program ini diharapkan dapat memberikan akibat positif bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi nan seimbang.

Namun, Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Kadin Indonesia, Aviliani, mengingatkan pentingnya transparansi dan tata kelola nan baik dalam pelaksanaannya.

Menurut Aviliani, salah satu tantangan terbesar dalam program makan bergizi cuma-cuma adalah mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran, seperti korupsi, dalam proses pengedaran dan penyediaan makanan bergizi. 

"Keterkaitan dengan penerapan dari makan cuma-cuma itu sendiri sejauh mana bisa governance, sehingga tidak terjadi banyak korupsi dan lain-lain. Saya rasa itu juga bakal disampaikan, itu tantangannya," kata Aviliani dalam Kadin Global & Economic Outlook 2025, di Menara Kadin, Senin (30/12/2024).

Aviliani menilai tata kelola nan baik sangat diperlukan agar program ini dapat melangkah sesuai dengan tujuan tanpa terganggu oleh praktik-praktik nan merugikan negara dan masyarakat. Lantaran program makan bergizi gratis diperkirakan melibatkan banyak pihak, terutama pemerintah daerah, dalam penyediaan dan pengedaran makanan. 

Aviliani juga mencatat penyaluran anggaran dari APBN ke wilayah bakal cukup besar, lantaran ada program makan bergizi gratis, sehingga melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. 

"APBN sendiri jika kita lihat memang biaya ke wilayah bakal cukup banyak dengan makan cuma-cuma alias makan bergizi, lantaran itu bakal melibatkan daerah-daerah di dalam melakukan penyediaan," ujar Aviliani.

Ia pun berambisi pengawasan nan ketat dan koordinasi antar beragam kementerian serta pihak mengenai bisa diperkuat untuk memastikan program makan bergizi gratis dapat melangkah dengan baik.