Prabowo Akan Bertemu Pangeran Mbs Di Arab Saudi, Minta Tambahan Kuota Haji

pendapatsaya.com, Jakarta Ketua Panitia Kerja (Panja) Haji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Abdul Wachid menyatakan Presiden Prabowo Subianto bakal melakukan kunjungan ke Arab Saudi pada 28-29 Januari 2025. Salah satu agenda Prabowo Subianto ke Saudi adalah membahas penyelenggaraan haji 2025.

"Beliau bakal berangkat ke Arab Saudi tanggal 28-29 Januari. Setelah beliau kunjungan dari India dan dari Pakistan, lampau ke Arab Saudi," kata Abdul Wachid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Menurut Abdul, Presiden Prabowo bakal membahas support kepada Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji. Prabowo juga bakal menemui Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman (MBS) mengenai kampung haji untuk jemaah Indonesia selama ibadah haji.

"Makanya Pak Prabowo bakal ketemu MBS. Itu dalam rangka membicarakan masalah kampung haji dan tempatnya sekalian, itu nan kelak bakal diberikan kepada Indonesia, ini bakal dibicarakan," kata Abdul.

Abdul melanjutkan, Prabowo juga bakal melobi Arab Saudi dalam pertemuan dengan Pangeran Mohammed Bin Salman tentang tambahan kuota untuk jemaah haji Indonesia. Kuota itu khususnya untuk para lansia.

Abdul menyebut, masalah kuota haji kian menumpuk akibat antrean nan semakin panjang.

"Pak Presiden juga sampaikan bahwa dengan mendengar aspirasi dari masyarakat mengenai daftar tunggu nan terlalu lama, jadi Pak Presiden juga bakal minta tambahan kuota," kata Abdul.

Baca juga Prabowo Minta KPK Dampingi Kerja Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji

Heboh Pasutri Berangkat Haji Naik Sepeda Ontel di Purwokerto

Panitia kerja (Panja) DPR RI mengatakan Presiden Prabowo Subianto tetap belum puas dengan nomor penurunan biaya haji 2025 nan menjadi Rp55 juta. Prabowo mau biaya haji 2025 nan dibebankan ke jemaah lebih rendah.

"Tentu Pak Presiden mengucapkan terima kasih ke para personil panja, tetapi kelihatannya Pak Presiden tetap belum puas. Masih kepingin sebetulnya tetap di bawah (Rp55 juta) itu," kata Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang usai berjumpa Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Namun, dia menyebut biaya haji 2025 tak mungkin diturunkan lagi karena pemerintah dan DPR telah menyepakatinya. Marwan mengatakan penurunan biaya haji sesuai kemauan Prabowo bakal dibahas lagi pada tahun 2026.

"Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami, Mungkin saja periode ini tidak, lantaran sudah diambil keputusan, tetapi menjadi catatan kami, Komisi 8, bahwa pengarahan Pak Presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," jelasnya.

Menurut dia, DPR dan Prabowo mempunyai pandangan nan sama bahwa biaya haji dapat diturunkan Rp1 juta hingga Rp2 juta. Kendati begitu, Marwan menuturkan bahwa penurunan biaya haji tahun berikutnya kudu mempertimbangkan kurs mata duit asing.

"Mengenai spesifikasi nomor Pak Presiden tidak menunjukkan itu tapi tetap ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin Rp1 juta, Rp2 juta lagi tetap bisa diturunkan," tutur Marwan.

Sebelumnya, Pemerintah dan DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M dengan rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 alias turun sebesar Rp4.000.027,21 dibanding rerata BPIH 2024 nan mencapai Rp93.410.286,00.

Penurunan BPIH berakibat pada turunnya Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) nan kudu dibayar jemaah. Jemaah haji 2024 rata-rata bayar Bipih sebesar Rp56.046.171,60. Sementara rerata jemaah haji 2025 akan bayar Bipih sebesar Rp55.431.750,78.

"Alhamdulillah, pemerintah dan DPR sejak awal mempunyai semangat nan sama untuk merumuskan pembiayaan haji nan lebih terjangkau oleh masyarakat," ujar Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Hilman menjelaskan sejumlah argumen hingga biaya haji bisa diturunkan. Pertama, pada 2024, Kemenag sukses melakukan banyak efisiensi hasil dari proses negosiasi dengan penyedia jasa di Arab Saudi. Efisiensi ini sukses dilakukan terhadap beragam komponen, baik akomodasi (hotel), konsumsi, maupun biaya jasa di Arafah-Muzdalifah-Mina (Armuzna).

"Efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional jasa umum dalam negeri dan luar negeri. Total efisiensi ini mencapai Rp600 miliar," ujar Hilman.

Alasan kedua, ⁠dalam Panja BPIH, usulan awal Kemenag dibahas kembali dengan mendasarkan pada realisasi anggaran penyelenggaraan haji 2024.

"Seperti saya sampaikan, efisiensinya cukup signifikan lantaran keberhasilan dalam proses negosiasi. Jadi usulan biaya haji tahun ini angkanya lebih dekat dengan realisasi haji 2024. Ini kelak bakal kita optimalkan dalam proses negosiasi penyediaan jasa tahun ini," kata Hilman.

"Saya mengapresiasi tim pengadaan Kemenag nan cukup ulet dalam bermusyawarah sehingga langkah melakukan efisiensi bisa dioptimalkan," tuturnya.

Alasan ketiga, lanjut Hilman, penurunan biaya haji tahun ini lantaran ada pembelian sejumlah perangkat kebutuhan jemaah nan sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.

"Kita optimalkan perangkat nan ada saat ini, seperti mesin pembaca arsip travel, perangkat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah ini bisa menurunkan biaya haji," papar Hilman.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota jemaah haji. Jumlah ini terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 adalah pembimbing pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.

Reporter: Muhammad Genantan Saputra

Sumber: Merdeka.com