Prabowo Ingin Tanah Sitaan Korupsi Untuk Bangun Perumahan Murah Rakyat

pendapatsaya.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto meminta agar lahan-lahan nan disita oleh negara dipergunakan untuk membangun untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Misalnya, lahan-lahan hasil korupsi, aset BLBI, hingga Hak Guna Usaha (HGU) nan tidak diperpanjang.

"Mengenai lahan, kami mendapatkan pengarahan nan sangat jelas bahwa memang lahan-lahan nan ada misalnya dari kejaksaan agung, dari tanah-tanah hasil korupsi nan disita, kemudian juga dari BLBI, kemudian juga dari nan HGU-nya sudah tidak diperpanjang, dan beragam jenis lainnya, itu bakal masuk kepada Dirjen Kekayaan Negara, kemudian ke Bank Tanah," kata Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada wartawai usai berjumpa Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1).

"Kemudian bakal diproses lebih lanjut gimana kita bakal membikin skema nan legal, nan ada kepastian hukumnya, dan juga nan berkeadilan," sambung Maruarar.

Maruarar melanjutkan, bahwa pemerintah telah membangun 40 ribu rumah murah untuk rakyat per Oktober 2024.

Pembangunan rumah ini bakal terus dilanjutkan hingga mencapai sasaran Presiden Prabowo Subianto sebanyak 3 juta.

"Jadi kami melaporkan sampai saat ini ada sekitar 40 ribu rumah nan sudah kita bangun per 20 Oktober ya. Dan itu juga bakal terus bertambah," jelasnya.

Maruarar menyampaikan, rumah tersebut ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah yakni, sekitar Rp8 juta ke bawah. Dia menuturkan pembiayaan rumah untuk masyarakat nan tak mempunyai penghasilan bulanan semisal pedagang.

"Seperti bapak penjual baso, bapak penjual sayur, dan sebagainya itu tidak punya gaji, tapi punya aktivitas usaha, kita membikin scheme, cara, sehingga rakyat juga bisa mempunyai rumah dengan nan mempunyai penghasilan tadi. Ya, dengan cara-cara mensupervisi, mendampingi, memandang kepada tempat jualannya, dan sebagainya," tutur Maruarar.

Menurutnya, Prabowo mempunyai perhatian unik terhadap program ini dan mau keadilan untuk semua masyarakat Indonesia.

"Itu menjadi perhatian Bapak Presiden, artinya keadilan itu kudu dijalankan, bukan hanya kepada nan punya gaji, tetapi juga nan tidak punya gaji, tidak berkarakter pegawai, tetapi nan bergerak di sektor informal. Itu menjadi perhatian beliau," pungkas Maruarar.

Sumber: Muhammad Genantan Saputra/Merdeka.com