Prabowo Minta Kpk Dampingi Kerja Kementerian Agama Dan Badan Penyelenggara Haji

pendapatsaya.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendampingi kerja-kerja Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) agar penyelenggaraan ibadah haji 2025 dapat melangkah dengan baik.

"Presiden sudah meminta unik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pedampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini melangkah dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Ketua Tim Pengawas, Sufmi Dasco Ahmad, saat rapat dengan Komisi VIII DPR RI, di Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1/2025).

Selain itu, Prabowo juga mengapresiasi keahlian panitia kerja (Panja) penyelenggaraan haji 2025, lantaran bisa menurunkan biaya haji 2025.

"Pak Presiden mengapresiasi panja bersama-sama dengan pemerintah bisa menurunkan biaya haji nan tadi semestinya dengan keadaan ekonomi kurs rupiah terhadap dolar itu harusnya naik, tapi bisa turun ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR terutama pansus bisa berfaedah untuk mengevaluasi pelaksanaan-pelaksanaan haji pada tahun ini," ujar dia.

Selain itu, Dasco juga meminta untuk mewaspadai temuan-temuan panitia unik (Pansus) penyelenggaraan haji 2024 agar tidak terjadi di penyelenggaraan haji 2025.

"Kita kudu mewaspadai tadi temuan-temuan pansus nan lampau bahwa kemudian ada slot-slot nan kemudian termanipulasi agar nan berkuasa nan berangkat itu kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi," imbuh Dasco.

Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, memberikan apresiasi terhadap keputusan penurunan biaya haji tahun 1146 H/2025 M. Ia menilai keputusan ini sangat memperhatikan kebutuhan masyarakat, terutama di tengah kondisi perekonomian nan sedang lesu.

"Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Suboanto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat," ujar Cucun dalam keterangannya, Senin, (7/1/2025).

Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M. DPR dan pemerintah sepakat menetapkan Bipih setoran jemaah sebesar Rp 55.431.750, turun dari tahun 2024 nan sebesar Rp 93.410.286.

Total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp 89.410.258,79. Dari total tersebut, Rp 55.431.750 bakal dibayarkan jamaah (Bipih), dan sisanya Rp 34.073.267 ditanggung dari nilai faedah nan dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji). Persentase Bipih mencapai 62 persen dan nilai faedah 38 persen.

Cucun mengapresiasi upaya DPR dan Pemerintah dalam menekan biaya haji tahun ini. "Penurunan biaya haji ini berkah kajian mendalam nan dilakukan DPR berbareng Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH," jelasnya.

Namun, dia menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan ibadah haji. "Yang paling krusial mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas nan diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu kudu betul-betul punya tanggung jawab secara moral," kata Cucun.

Ia juga berambisi pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. "Kita punya angan sih ada tambahan kuota, pemerintah bisa negosiasi ada tambahan lagi kuota sehingga memperkencil antrean," ungkap Cucun.

"Tapi kuota ini kudu urut kacang. Misalkan ada nan tidak bisa berangkat, jangan loncatnya ke tahun nan tetap baru tapi sesuai urutan," tambahnya.

Cucun juga mengingatkan pentingnya Pemerintah memperhatikan rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR periode lampau mengenai penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2024.

"Bagaimana perihal nan sudah baik memang kudu dipertahankan bukan dibuang, tetapi nan kemarin temuan-temuan pansus itu nan merupakan apa nan terjadi misalkan ada moral rencana daripada penyelenggara segala macem sangat krusial agar panitia penyelenggara hati-hati," imbau Cucun.

DPR bakal serius melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji untuk memastikan hak-hak rakyat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat melangkah dengan berkeadilan.

"Karena kami semua wakil rakyat, representatif dari wilayah pemilihan masing-masing mau penyelenggaraan haji ini dapat memberikan pelayanan ibadah haji dengan baik," pungkasnya.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka