Program Makan Bergizi Gratis Prabowo Dimulai, Bagaimana Pengawasannya?

pendapatsaya.com, Jakarta - Senin pagi, 6 Januari 2025, suasana di ruang kelas 7 SMP Islam Nurul Qur'an, Tapos, Kota Depok, Jawa Barat tampak tidak seperti biasa. Dari kembali pintu kayu berkelir putih, terlihat banyak kotak makan berbahan stainless steel diletakkan di atas meja-meja kayu siswa.

Para siswa duduk rapi, tatapan mata mengarah ke depan, mengawasi rombongan laki-laki berseragam nan masuk ke dalam ruangan.

"Assalamualaikum," ucap Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily menyapa para siswa.

Dia langsung menanyakan kotak nasi nan tertata rapi di atas meja. "Sudah pada dibuka belum?"

"Belum," timpal murid-murid.

Ace bertutur, makanan itu disediakan oleh pemerintah unik untuk diberikan kepada para pelajar, termasuk siswa nan berguru di SMP Islam Nurul Qur'an, Tapos, Depok. "Tapi ini untuk makan siang saja," katanya.

Politikus Partai Golkar ini kemudian mempersilakan siswa-siswi menyantap hidangan di dalam nasi kotak. Nampak, ada nasi dan lauk-pauk seperti ayam teriyaki, tahu, serta sayur buncis, dan jeruk sebagai makanan penutup.

Hidangan terbilang sangat spesial di mata para anak didik. Tak hanya mewah dipandang, tapi juga bergizi. Siswa nan duduk di bangku paling depan hingga belakang menyambut dengan penuh semangat. Setelah berdoa, mereka langsung mencampurkan lauk dengan nasi dan menyantapnya.

"Enak, mewah," kata salah satu siswa berjulukan Adit.

Bagi Adit, ini adalah pertama kalinya merasakan makanan bergizi di sekolah. Bagaimana tidak, Adit bukan berasal dari family nan berekonomi baik. Jangankan untuk membeli makan di sekolah, dibekali dari rumah pun tak pernah.

"Enggak pernah bawa bekel. Dan baru ini aja," ucap Adit.

Siswa kelas 7 SMP ini meletakkan angan penuh kepada pemerintah agar program makanan bergizi cuma-cuma terus berlanjut. Dia berpendapat, program ini sangat membantu anak-anak sekolah terutama yang berasal dari family dengan ekonomi kurang baik.

"(Berharap) dikirimin setiap hari, soalnya enggak pernah bawa sarapan. Terima kasih Pak Presiden," kata Adit.

Antusiasme para siswa mengikuti hari pertama penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG) juga terlihat di SDN 010 Bengkong Permai, Kota Batam, Kepulauan Riau. Menu MBG nan disajikan di sekolah tersebut terdiri dari nasi putih, telur orak arik, ayam suir, sayu tumis dan lalapan, serta 1 buah pisang untuk cuci mulut. 

Sejumlah siswa mengaku menu nan diberikan di hari pertama penyelenggaraan program MBG ini enak. Bahkan ada nan merasa porsinya kurang banyak.

"Makanannya cukup enak, hanya kurang banyak," ucap Rahman, salah satu siswa kelas 5 SDN 010 Bengkong Permai, Batam.

Hari pertama program makan bergizi cuma-cuma di Kota Tangerang, Banten juga tak kalah menarik. Ratusan siswa SDN Rawa Kompeni, Kecamatan Benda, Kota Tangerang menikmati menu makan siangnya ala pesawat Garuda Indonesia. 

Menu MBG di sekolah ini disuplai oleh Aerofood ACS, anak perusahaan Garuda Indonesia Group. Dalam satu wadah, terdiri dari nasi, ikan bandeng presto, tumis kacang panjang dan tempe, buah jeruk, serta susu UHT.

"Bahan dan langkah pengolahan standar layaknya penerbangan Garuda Indonesia," ujar Direktur Utama Garuda Indonesia, Wamildan Tsani Panjaitan saat mengantarkan dan menyaksikan langsung penyerahan ratusan boks makanan untuk para siswa di Kota Tangerang. 

Sementara di SD Barunawati 2 dan SMP Barunawati, Palmerah, Jakarta Barat, para siswa diminta membawa sendok dan garpu serta botol minum sendiri dari rumah. Hal itu dilakukan untuk mencegah potensi penularan Tuberkulosis alias TB.

Pemerintah resmi menerapkan program makan bergizi cuma-cuma (MBG) mulai Senin, 6 Januari 2025. Salah satu program jagoan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka ini mulai diberlakukan di 26 provinsi seluruh Indonesia.

Total ada 190 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur di seluruh Indonesia nan siap beraksi di hari pertama penyelenggaraan MBG. Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan, pada tahap pertama program ini dapat menjangkau sekitar 3 juta orang penerima faedah di seluruh Indonesia. Diharapkan pada Agustus 2025, jumlah penerima faedah MBG bisa meningkat lebih dari 15 juta orang. 

Sejumlah menteri dan pejabat pemerintahan pun beramai-ramai turun gunung ke dapur dan sekolah-sekolah untuk meninjau langsung hari pertama penyelenggaraan program makan bergizi gratis di sejumlah daerah. Seperti Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar namalain Cak Imin, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi. 

Ada juga Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office/PCO Hasan Nasbi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, Wakil Menteri Kependudukan Isyana Bagoes Oka, hingga Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat.

Diawasi Penegak Hukum

Staf Khusus Kepala Komunikasi Kepresidenan alias Presidential Communication Office/PCO, Hafizhul Mizan menuturkan bahwa MBG bukan hanya program milik Badan Gizi Nasional (BGN). Dia memastikan bahwa program makan bergizi cuma-cuma ini menjadi tanggung jawab seluruh komponen pemerintahan dari level pusat hingga daerah.

"Perlu dipahami bahwa program makan bergizi cuma-cuma ini memang program pemerintah. Kita kudu memandang pemerintah itu sebagai satu kesatuan, jadi enggak hanya BGN saja, tapi ini program dari Presiden Prabowo. Jadi mau itu penegak hukum, abdi negara pemerintah daerah, personil kabinet kementerian mana pun itu berasosiasi padu, berkolaborasi, bersinergi untuk menyukseskan ini," ujar Hafizhul kepada pendapatsaya.com saat meninjau salah satu dapur SPPG Kota Depok di Kampung Kebayunan, Tapos, Senin (6/1/2025).

"Pak Prabowo meminta semua terlibat untuk menyukseskan program nan namanya makan bergizi gratis," katanya menambahkan.

Hafizhul juga memastikan bahwa seluruh abdi negara penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut terlibat dalam mengawasi penyelenggaraan program MBG. 

"Namanya program MBG ini kan dibiayai oleh duit negara, duit pajak kita, duit rakyat, APBN Rp71 triliun untuk 2025. Semua duit rakyat nan dipakai dalam sebuah program itu bakal diaudit, bakal dikawal oleh abdi negara penegak hukum, semuanya. Sama seperti program-program lainnya," tutur dia.

Karena itu, pemerintah mengharapkan peran aktif masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya program makan bergizi gratis. Dengan begitu, diharapkan program unggulan Prabowo-Gibran ini dapat melangkah dengan baik dan memberi akibat positif dalam beragam aspek, mulai dari ekonomi hingga kesehatan.

"Kita lihat tadi ibu-ibu datang memantau, jadi masyarakat juga bisa membikin pengaduan. Apabila terjadi apa-apa, BGN sendiri juga membuka pengaduan, andaikan ada penipuan dan macam-macam. Terkait dengan keracunan misalnya, itu sudah ada koordinasi dengan puskesmas terdekat. Jadi pengawasan itu 360, enggak hanya dari pemerintah, dari masyarakat juga," ucap Hafizhul.

Masyarakat nan menemukan hambatan di lapangan bisa membikin pengaduan melalui website Badan Gizi Nasional. Tak hanya itu, masyarakat juga bisa membikin pengaduan alias memberi masukan langsung ke dapur alias SPPG setempat.

"Kalau misalkan hal-hal sederhana seperti porsinya kebesaran minta dikecilin itu kan pengaduan juga bisa ke dapur. Tapi jika ada penyelewengan, ke polisi aja. Atau ada oknum-oknum nan menjanjikan A, B, C, D mengenai dengan pembukaan dapur baru, itu banyak terjadi akhir-akhir ini, langsung aja dilaporkan kepada pihak kepolisian," ujarnya.

"Nah ini sekali lagi, ini program negara, ini duit rakyat kita nan kita berikan lagi kepada masyarakat, ini kudu kita kawal, masyarakat kudu terlibat juga," kata Hafizhul Mizan memungkasi.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily meyakini pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional telah mempunyai sistem tersendiri dalam mengawasi penyelenggaraan program makan bergizi gratis.

"Terutama untuk memastikan misalnya mitra-mitranya betul-betul bekerja sesuai dengan SOP nan telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional tersebut," ujar dia saat ditemui pendapatsaya.com di sela agenda peninjuan penyelenggaraan program MBG di SMP Islam Nurul Qur'an dan SD Negeri Sukatani 5, Kota Depok, Senin.

Politikus Partai Gollkar ini juga memastikan bahwa Lemhannas bakal terus memonitor penyelenggaraan program baru nan menjadi kebanggan Presiden Prabowo tersebut. 

"Ini kan proses nan baru pertama kali, tentu kudu diakui pasti bakal ada kekurangan dan kelak bakal selalu dievaluasi sejauh mana pelaksanaannya betul-betul bisa deliver, tepat sasaran, dan sesuai dengan apa nan kita harapkan. Termasuk juga misalnya proses pengadaan peralatan alias pengadaan material dari makanan tersebut, kita harapkan bisa mendukung ekonomi dan menarik tenaga kerja masyarakat di wilayah nan menjadi tempat makan bergizi ini," kata Ace menandaskan.

Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menilai penyelenggaraan program makan bergizi cuma-cuma di hari ke-78 pemerintahan Prabowo-Gibran, terburu-buru. Bahkan pemerintah dinilai sedikit memaksakan agar janji kampanye Prabowo-Gibran itu bisa segera direalisasikan.

"Ya sedikit dipaksakan. Kenapa saya katakan dipaksakan? Karena underlying alias peraturan-peraturannya kan belum lengkap. Termasuk juknisnya (petunjuk teknis), lantaran ini kan melibatkan pemda, melibatkan swasta jadi mitra dan sebagainya itu gimana juknisnya," ujar Agus saat dihubungi pendapatsaya.com, Senin (6/1/2025).

Menurutnya, saat ini izin nan menjadi dasar norma penyelenggaraan MBG tetap belum komplit lantaran hanya ada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional nan menjadi landasan penunjukan BGN sebagai program peningkatan gizi nasional, termasuk penanggulangan stunting melalui program makan bergizi gratis.

Sementara pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga meminta pemerintah wilayah berkontribusi dalam program MBG ini. Pemda diharapkan berkontribusi sebesar 13,73% alias sebesar Rp 5,64 triliun. Sementara pemerintah pusat mengalokasikan anggaran Rp71 triliun untuk 2025.

"Angka Rp71 triliun itu kan termasuk biaya management fee dan sebagainya berapa? Itu kan jika wilayah bertanggung Rp5-6 triliun memangnya ada setiap wilayah punya itu? Apakah sudah dianggarkan, lantaran ini anggaran bukan di DPRD. Terus kemudian gimana jika duit biaya itu dikorupsi? Siapa nan ngawasin? Karena itu semuanya tidak jelas (peraturan pelaksananya)," ucap Agus.

Tak hanya itu, Agus Pambagio juga menyoroti keterlibatan pihak swasta dalam menyukseskan program ini. Sebab, belum ada patokan petunjuk nan jelas mengenai keterlibatan pihak swasta, termasuk juga BUMN dan BUMD dalam program makan bergizi gratis.

"Pertanyaan saya, apa untungnya buat mitra swasta jika tidak ada biaya alias fee untuk mereka, alias ini bagian dari alokasi biaya TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) BUMN/BUMD alias biaya CSR (corporate social responsibility) perusahaan swasta? Belum jelas," tuturnya.

Belum lagi dalam aspek kesehatan. Dia mempertanyakan bagaimana mekanismenya andaikan terjadi keracunan alias alergi pada anak akibat dari menu MBG. Sebab, kondisi kesehatan anak di seluruh Indonesia tidak bisa disamaratakan. 

"Bagaimana mekanismenya? Juknisnya seperti apa? Apa ada Puskesmas? Apa ada apa? Kemudian juga siapa nan mengontrol bahwa makanannya standar, lantaran beda-beda setiap daerah, ya kan. Apakah mahir gizi dari BGN alias siapa? tidak jelas."

"Kemudian katanya masakannya dari tanaman pribadi, tanamannya itu pakai pestisida alias tidak? Terus jika dimasak airnya pakai air apa? Kalau airnya berbakteri bagaimana? Kemudian susunya corak UHT alias susu bubuk? Kalau susu UHT ada urusan sampah, gimana menanggulanginya? Kalau susu serbuk kelak air campurannya ada bakterinya alias tidak? Itu kan semua perihal nan kudu diantisipasi agar jika terjadi apa-apa mitigasinya sigap dan tepat," ucap Agus.

Kendati begitu, dia mengakui bahwa MBG merupakan program nan bagus untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) dalam menyongsong Indonesia Emas 2045, hanya saja masalah underlying alias peraturan pelaksanaannya tetap belum jelas.

"Saya cemas di tengah jalan bakal menghadapi banyak masalah. Sudah banyak program besar nan tidak dipersiapkan dengan baik, dalam pelaksanaannya banyak menghadapi hambatan serius dan menyulitkan publik," katanya.

4 Catatan untuk Pemerintah

Karena itu, Agus Pambagio mengingatkan Presiden Prabowo supaya hati-hati dan tidak terburu-buru memulai program MBG. Setidaknya ada empat poin nan perlu dilakukan pemerintah sebelum resmi memulai penerapan program makan bergizi gratis.

Pertama, pastikan semua landasan norma dan petunjuk teknis penyelenggaraan MBG di seluruh Indonesia sudah siap, termasuk peraturan wilayah (Perda) hingga peraturan desa (Perdes). Sebab, Pemda turut berperan dalam penyediaan biaya MBG.

Kedua, pastikan ada tim pengawas nan steril dan tidak melibatkan politisi. Mereka kudu merupakan para mahir gizi, mahir kesehatan anak, mahir pangan, mahir logistik, mahir statistik, mahir antropologi sosial, mahir komunikasi, dan mahir lingkungan untuk mengawasi sampah hasil MBG.

"Mereka semua kudu didukung oleh SDM dan akomodasi BGN sebagai koordinator program MBG, termasuk dengan honorariumnya," ujar Agus.

Ketiga, pemerintah alias BGN kudu bisa membujuk publik untuk mengawasi jalannya program ini dengan membangun komunikasi dan sistem pengawasan nan baik sesuai dengan budaya masyarakat lokal.

"Jangan disamaratakan di seluruh Indonesia. Siapa nan bakal mengawasi sumber air untuk membikin makanan dan minuman, tanaman nan digunakan mengandung pestisida alias tidak, penanganan sampah bungkusan susu UHT nan mengandung plastik dan sebagainya," katanya.

Terakhir, pemerintah kudu menerbitkan juknis terlebih dulu untuk mengatur apa nan kudu dilakukan pihak berkuasa ketika terjadi, misalnya keracunan, jumlah makan tidak sesuai dengan jumlah anak di sekolah, dan sebagainya. Lalu gimana bisa melindungi swasta nan berperan-serta tidak terkena kebijakan diskriminasi. Misalnya pada air, susu, dan bahan baku pangan lain agar keselamatan anak-anak terjaga.

"Demikian catatan saya dari sisi luar pemerintah. Saya bakal ikut mengawasi, diminta maupun tidak, demi lancarnya program MBG. Semoga para pihak nan berkuasa sudah mengantisipasi butir-butir nan saya sampaikan di atas. Jangan korbankan anak-anak kita demi kepentingan politik dan untung ekonomi para pihak sesaat," ujar Agus memungkasi.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) tak luput dari perhatian para pemerhati kesehatan. Pakar Kesehatan Global, Dicky Budiman menyambut baik program jagoan Prabowo-Gibran tersebut. Menurut dia, ini adalah momen nan tepat untuk menyadarkan anak-anak tentang style hidup sehat.

"Ini adalah momentum di mana kita mau menyadarkan anak-anak termasuk orangtua apalagi perangkat sekolah tentang perilaku hidup bersih sehat di segala aspek. Termasuk mereka mengetahui makanan sehat itu seperti ini, bukan hanya di sekolah, tapi juga di rumah," kata Dicky melalui keterangan video nan diterima pendapatsaya.com, Senin (6/1/2025).

Oleh lantaran itu, lanjut Dicky, untuk mencapai perihal tersebut maka perencanaan menjadi sangat penting. Pasalnya, jika program ini dilakukan tanpa adanya kesiapan dalam pengadaan dan pengedaran nan matang, maka sebagian masyarakat bisa antipati alias ragu-ragu.

Penyediaan makanan untuk program makan bergizi gratis, sambung Dicky, perlu memerhatikan kebersihan makanan untuk menghindari masalah kesehatan seperti diare.

"Tentu ini perlu disertai dengan edukasi termasuk soal kebersihan makanan. Jangan sampai tujuannya baik tapi malah jadi mencret, diare, dan sebagainya."

Epidemiolog di Griffith University Australia ini memberi saran agar program makan bergizi cuma-cuma pemerintahan Prabowo-Gibran tidak menghilangkan esensinya untuk menyediakan makanan dengan gizi nan seimbang.

"Intinya harus menu gizi seimbang, jangan lenyap esensi. Ini kan bicara makanan bergizi, jika makanan bergizi ya kudu gizi seimbang," ucap Dicky.

10 Dampak Positif MBG

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) dan Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama menuturkan, program semacam ini bukan hanya tentang menyediakan makanan, tetapi juga menjadi solusi multidimensi nan membawa faedah besar dalam beragam aspek kehidupan.

''The World Food Programme (WFP) apalagi menyebut program makan di sekolah sebagai ‘a multisectoral game changer’," ungkap Prof Tjandra melalui pesan tertulis kepada pendapatsaya.com, Senin (6/1/2025).

Menurutnya, ada sedikitnya 10 faedah utama dari program makan bergizi cuma-cuma di sekolah nan telah terbukti secara global. Berikut penjelasan detailnya:

1. Meningkatkan Gizi Anak

Program ini memastikan anak-anak menerima asupan gizi nan cukup untuk mendukung pertumbuhan bentuk dan mental mereka. Gizi nan baik menjadi fondasi utama bagi perkembangan anak.

2. Mendukung Kesehatan

Dengan asupan makanan sehat, akibat kekurangan gizi dan penyakit mengenai makanan berkurang secara signifikan. Hal ini membantu anak-anak tetap sehat dan produktif.

3. Meningkatkan Pendidikan

Anak-anak nan kenyang dan mendapat asupan makanan bergizi mempunyai keahlian konsentrasi nan lebih baik dan performa akademik nan meningkat.

4. Memberikan Jaringan Pengaman Sosial

Program makan di sekolah juga berkedudukan sebagai safety net nan melindungi anak-anak dari kelaparan, terutama di family nan kurang mampu.

5. Memperkuat Sistem Pangan

Dengan penyediaan makanan bergizi nan terstruktur, program ini membantu menciptakan rantai pasokan pangan nan lebih stabil dan berkelanjutan.

6. Berdampak pada Ekonomi

Distribusi makanan untuk anak-anak sekolah juga memberikan pengaruh domino pada perekonomian, mulai dari pembuatan lapangan kerja hingga penguatan pasar lokal.

7. Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah

Program makan siang dapat menjadi insentif bagi orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka, terutama di daerah-daerah nan tingkat partisipasi sekolahnya tetap rendah.

8. Mengurangi Beban Ekonomi Rumah Tangga

“Dengan adanya makan siang di sekolah, orang tua dapat mengalokasikan biaya untuk kebutuhan krusial lainnya di rumah,” kata Prof. Tjandra.

9. Mencegah Perkawinan Anak

Makan di sekolah memberikan kesempatan lebih besar bagi anak wanita untuk tetap bersekolah. “School meals empower girls,” tegas Prof Tjandra, seraya menjelaskan bahwa program ini secara tidak langsung mencegah praktik perkawinan di bawah umur.

10. Menghidupkan Ekonomi Lokal

Jika sumber makanan berasal dari organisasi sekitar, program ini mendukung ekonomi lokal melalui konsep home-grown school feeding, nan berfaedah bahan makanan diproduksi oleh petani lokal.

Tahap awal Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah resmi dimulai. Namun, belum seluruh wilayah mendapatkan pasokan susu sebagai pendamping menu MBG. Tak terkecuali di Jakarta dan sekitarnya. 

Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan alasannya. Menurutnya, pasokan susu bagi siswa sekolah bakal dicarikan solusinya. Pasalnya, saat ini tetap menjadi tahap awal dimulainya MBG.

"Besok, ini kan baru uji coba (tahap awal MBG). Tentu saja enggak usah terlalu berkecil hati pada kekurangan ini. Nanti, kan susunya belum siap. Nanti, kelak pokoknya diurus," kata Budi Arie saat memantau program MBG di SD Angkasa 05, Kompleks Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (6/1/2025).

Dia menerangkan, pasokan dari koperasi susu lokal tetap terbatas. Kapasitas produksi susu lokal baru mencapai 1,3 juta liter per hari. Alhasil, belum semua wilayah mendapat alokasi susu pendamping makan bergizi gratis.

Budi menegaskan, soal kekurangan pasokan ini telah jadi perhatian Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, BGN punya sederet pengganti untuk pemenuhan gizi para anak sekolah.

Dia mengatakan, wilayah nan dekat dengan sentra produksi susu dipastikan bisa mendapat alokasinya. Misalnya, area Jawa Timur nan diklaim mempunyai koperasi susu nan cukup kuat.

"Baru 1,3 juta nan dari koperasi. 1,3 juta liter per hari. Kalau nan Jawa Timur udah. Kayaknya Jawa Timur pasti. Koperasi susu kita nan kuat tuh Jawa Timur, di Malang udah ada. Kalau Jakarta susah," ucap mantan Menkominfo ini memungkasi.

Penjabat alias Pj Gubernur Jakarta Teguh Setyabudi juga merespons soal tidak adanya menu susu pada paket makan bergizi cuma-cuma di hari pertama ini. Teguh mengatakan, susu bakal tetap disajikan dalam program MBG, namun tidak setiap hari. Susu bakal disajikan hanya 1-2 kali dalam sepekan.

"Tadi memang sudah disampaikan bahwasanya nan bakal disampaikan kurang lebih seminggu adalah 2 kali susu itu," ujar Teguh saat meninjau program MBG di SMPN 61 Palmerah, Jakarta Barat, Senin (6/1/2025).

Dia menyampaikan, kebutuhan susu dalam program MBG bakal diganti sesuai dengan kebutuhan alias standar gizi nan setara. Teguh bilang, perihal ini juga bertindak pada kebutuhan karbohidrat, di mana ditemukan anak-anak nan tidak makan nasi.

"Dan memang tidak kudu bahwasanya susu, kelak ada sebagian lainnya. Katakanlah misalnya, nasi tidak semua wilayah itu pakai nasi. Katakanlah di Papua mungkin sagu," ucap Teguh.

"Dan wilayah Jakarta jika tidak ada nan suka dengan nasi alias tidak terbiasa, bisa digantikan kentang, kemudian juga dengan protein, artinya ada variasinya," sambung dia.

Meski begitu, Teguh menyebut pihaknya siap menyediakan subsidi tambahan mengenai kebutuhan susu, andaikan ada pengarahan dari pemerintah pusat. Dengan begitu, dia berambisi program MBG melangkah lancar.

"Kami siap dari penugasan pemerintah pusat, namun demikian kami belum merencanakan dari sisi mananya, tapi kami siap andaikan kelak pemerintah pusat menegaskan DKI untuk ikut dalam partisipasi," tandas Teguh.

Hal senada juga disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi. Dia mengatakan, susu menjadi bagian dari menu program makan bergizi cuma-cuma nan tidak mesti tersedia di setiap harinya.

“Susu kan tidak diwajibkan setiap hari, jadi itu tergantung daerahnya. Tapi minimal jika berasas nan saya tanya tadi ke Kepala SPPG, mereka itu sekali seminggu susunya, jika SPPG (yang dikunjungi) dia bilang susu itu per hari Jumat. Tapi nan di Cimahi, nan kita kunjungi susunya di hari Senin,” tutur Hasan saat dihubungi wartawan, Senin.

Sejumlah pihak awalnya menganggap susu bakal terus menjadi pelengkap menu MBG di setiap harinya. Hasan mengatakan, anak sekolah bakal mendapatkan menu dengan susu setidaknya seminggu sekali.

“Paling sedikit itu seminggu sekali, tidak wajib susu tuh bukan menu wajib, lantaran suplai susu kan belum merata di setiap daerah,” jelas dia.

Pemberian susu pun bakal mengikuti pertimbangan kecukupan kalori dan gizi nan menjadi standar Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara itu, kesiapan susu di suatu wilayah juga bakal mempengaruhi jumlah penggunaannya. Misalnya untuk wilayah nan dekat dengan peternakan sapi alias pun pabrik susu, kemungkinan dapat menyediakan lebih banyak untuk Makan Bergizi Gratis.

“Di Bandung itu, dia lebih dari, Cimahi apa ya, Cimahi jika enggak (salah). Jadi dia lebih dari sekali susunya. Dan dia pakai bungkusan botol kaca tuh susunya. Nanti saya kirimin deh fotonya, pakai botol kaca. Karena di dekat situ ada peternakan kayaknya ya, alias ada pabrik ya. Tapi dia pakai botol kaca di situ,” kata dia.

“Jadi ennggak menimbulkan limbah. Jadi memang dengan melakukan ini juga ada wisdom-wisdom lokal kan untuk mengatasi sampah, untuk mengolah sampah, untuk meminimalisir adanya limbah gitu,” ucap Hasan memungkasi.

Sementara itu, Jubir Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Dedek Prayudi mengatakan, dalam program MBG tak ada standar menu tertentu nan ditetapkan. Pemerintah, kata dia, konsentrasi pada standar gizi, sehingga susu tidak menjadi menu wajib MBG.

"Yang ada adalah standar kandungan gizi, standar higienitas dan standar kelola limbah nan berkelanjutan. Tidak ada standar menu, artinya wajib susu itu enggak ada. Wajib daging, itu enggak ada," kata Dedek.

Dedek menyampaikan, pemenuhan karbohidrat pun bisa saja disajikan dalam menu nan bervariasi. Misal, anak-anak nan tidak makan nasi bakal diganti pemenuhan karbohidratnya dengan menu lain, seperti kentang.

"Kami temui ada anak nan punya semacam phobia terhadap nasi, maka karbohidrat diganti kentang. Saudara kita di Papua, pemenuhan karbohidratnya dengan sagu. Jadi, di sini tidak ada standar menu. Sekali lagi nan ada adalah standar gizi, standar higienitas, dan juga standar tata kelola limbah berkelanjutan," ucap Dedek menegaskan.

Peneliti di Center of Economic and Law Studies (Celios) Bakhrul Fikri membeberkan sejumlah potensi penyelewengan dalam program makan bergizi gratis. Tercatat setidaknya ada empat potensi penyelewengan dalam program baru nan digagas Presiden Prabowo Subianto. 

Fikri menjelaskan, program MGB sejatinya merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak dan family miskin. Kendati tujuannya baik, program ini tidak terlepas dari potensi korupsi yang dapat mengganggu efektivitas dan keadilan pengedaran bantuan.

"Kami juga memetakan apa saja potensi korupsi MBG ini, jadi potensinya nan paling pertama adalah korupsi ini bakal terjadi dalam pengadaan dan pengedaran bahan makanan," kata Fikri dalam obrolan publik mengenai Makan Bergizi Gratis nan digelar di Jakarta, Senin (30/12/2024).

Berikut potensi-potensi penyelewengan dalam penyelenggaraan program MBG Prabowo:

1. Korupsi dalam Pengadaan dan Distribusi Bahan Makanan

Menurut Bakhrul Fikri, potensi korupsi pertama nan sangat besar dalam program MBG terletak pada pengadaan dan pengedaran bahan makanan. Rantai birokrasi nan panjang, ditambah dengan keterlibatan banyak lembaga Pemerintah dari pusat hingga daerah, membuka kesempatan bagi praktik korupsi.

Penyimpangan dapat terjadi dalam proses tender pengadaan bahan makanan, di mana pejabat alias pihak mengenai berupaya memenangkan tender dengan nilai nan lebih tinggi, alias apalagi melakukan penerimaan suap untuk mendapatkan untung pribadi.

"Antar pejabat dan penyedia bahan makanan, mengenai gimana memenangkan tender dengan nilai nan lebih tinggi, penerimaan suap dan laiinnya, nan pada intinya potensi korupsi dalam program MBG kelak kemungkinan bakal terjadi sangat besar dalam pengadaan dan pengedaran makanan," ujarnya.

2. Pemalsuan Data Penerima Manfaat

Fikri juga menyoroti masalah pemalsuan data penerima faedah sebagai potensi korupsi kedua nan sangat besar. Saat ini, sistem pendataan penerima faedah program MBG belum dijelaskan secara rinci oleh Pemerintah.

Ketidakjelasan mengenai siapa saja nan berkuasa menerima bantuan, seperti usia anak sekolah, sekolah mana nan berkuasa menerima program MBG, dan pendapatan orang tua, menciptakan ruang untuk manipulasi data.

"Karena kita tahu sendiri, pendataan mengenai siapa saja penerima faedah prorgam MBG belum dijelaskan mekanismenya seperti apa, persyaratan nan layak mendapatkan program MBG belum ada sistem nan jelas dari Pemerintah," katanya.

Dalam situasi ini, pihak-pihak nan tidak berkuasa menerima support bisa saja memanfaatkan celah tersebut untuk memperoleh support nan semestinya tidak menjadi kewenangan mereka, dengan support oknum nan terlibat dalam proses pendataan.

"Jadi, pemalsuan info ini sangat besar dimanfaatkan dan menjadi celah korupsi di sana," ujarnya.

3. Pengelolaan Dana dan Anggaran Program MBG

Masalah ketiga nan juga menjadi sorotan Celios adalah pengelolaan biaya dan anggaran program MBG. Kondisi korupsi nan mungkin terjadi di antaranya penggelapan biaya nan semestinya digunakan untuk pengedaran makanan bergizi, pemotongan anggaran nan dialokasikan, pencatatan anggaran nan tidak sesuai dengan alokasi nan diterima untuk menutupi penyalahgunaan dana, penentuan anggaran untuk aktivitas nan tidak mengenai langsung dengan program MBG, namun tetap dibayar dengan biaya tersebut.

Menurut Bakhrul Fikri, salah pengelolaan anggaran alias penyalahgunaan biaya nan dialokasikan untuk program ini bisa mengurangi jumlah support nan sampai ke penerima nan membutuhkan.

4. Penyimpangan dalam Proses Pengawasan dan Evaluasi

Terakhir, Fikri menyebut adanya potensi penyimpangan dalam proses pengawasan dan pertimbangan program MBG. Tanpa sistem pengawasan nan efektif dan pertimbangan nan objektif, program ini bisa saja kehilangan arah dan tujuan utamanya.

Pengawasan nan lemah bisa membuka kesempatan bagi pihak nan terlibat dalam program untuk melakukan penyimpangan, baik dalam perihal distribusi, kualitas bahan makanan, maupun dalam penggunaan biaya nan tidak tepat sasaran.

Antisipasi Upaya Mencoreng Program MBG

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI, Zainul Munasichin, meminta pemerintah mengantisipasi potensi praktik mencari untung dalam penyelenggaraan program makan bergizi gratis (MBG).

"Terkait dengan praktik oknum-oknum di bawah nan mengatasnamakan program MBG nan mulai ada korban seperti perusahaan catering, pungli, dan segala macam, itu kita minta tolong itu ditertibkan dan diantisipasi," kata Zainul, saat dikonfirmasi, Minggu, (5/1/2025).

Zainul mengatakan, program MBG sangat dinantikan oleh masyarakat. Untuk itu, dia mengingatkan agar tak ada upaya mencoreng program tersebut.

"Jangan sampai praktik mencari untung secara terlarangan itu mencoreng program nan sangat bagus ini dan membikin masyarakat kemudian pesimis," ujar dia.

Di sisi lain, DPR juga sudah memberikan catatan perihal anggaran untuk satu porsi MBG sebesar Rp10 ribu nan perlu didiskusikan lagi. Bagi Zainul, nilai tersebut belum mencukupi, khususnya untuk penambahan susu.

"Kalau susu dimasukan, nggak cukup itu anggaran Rp10 ribu. Apalagi untuk daerah-daerah tertentu ya, di wilayah luar Jawa mungkin bakal lebih mahal biaya pokok untuk karbohidrat dan juga untuk sayuran," ucap Zainul.

Sehingga, dia menyebut perlu didiskusikan kembali dengan DPR RI perihal anggaran untuk makan bergizi gratis.

"Jadi menurut saya anggaran Rp10 ribu itu mesti didiskusikan ulang, lantaran ini menyangkut standar gizi minimum nan kudu ada di dalam satu porsinya, kan itu ada standar itu, soal karbohidrat, protein, kalsiumnya dan serat nan dari buah dan lain-lain," imbuhnya.   

Belum juga program makan bergizi cuma-cuma resmi berjalan, masyaraka sudah menjadi korban. Puluhan pengusaha katering di Kediri, Jawa Timur tertipu oleh oknum nan menjanjikan penawaran kerja sama program baru pendapat Prabowo-Gibran tersebut.

Diah, seorang korban mengaku awalnya ditawari oleh temannya mengikuti pengadaan program makan bergizi cuma-cuma untuk paket 1.000 kotak. Saat itu, tetap belum ada urusan mengenai dengan pembayaran.

"Sampai beberapa minggu kemudian ada bayar itu Rp1 juta, katanya untuk perjanjian begitu. Jaminan bahwa kami masuk ke kelompoknya," kata Diah di Kediri, Minggu (29/12/2024).

Ia mengambil paket untuk 2.000 kotak, sehingga menyerahkan duit Rp2 juta kepada oknum berinisial M. Ia tidak tahu bahwa M, diduga melakukan penipuan.

Belakangan Diah menjadi cukup resah, karena bukan hanya dirinya nan diduga menjadi korban, tapi ada banyak lainnya. Bahkan, informasinya duit nan terkumpul lebih dari Rp70 juta dari tindakan nan dilakukan M.

Diah dan teman-teman pengusaha katering lain nan menjadi korban tetap berpikir positif bahwa duit bakal dikembalikan akhir Desember 2024. Sehingga belum ada rencana untuk melapor ke polisi. 

Ia menceritakan, dalam melakukan aksinya, M tidak menjelaskan perincian mengenai dengan pemanfaatan duit itu. M hanya mengatakan bahwa duit itu sebagai jaminan, bahwa sudah masuk ke kelompoknya.

Dia juga tidak tahu M tidak mengenai dengan golongan masyarakat nan mengatasnamakan diri Pokmas Manunggal Cipto Roso. Saat penyerahan kuintasi tanda pembayaran, M juga tidak mengatakan dia bagian dari pokmas tersebut.

Penasihat Pokmas Manunggal Cipto Roso Nuriko Pramega mengatakan, M awalnya adalah pengurus di pokmas, namun ulahnya nan memanfaatkan kesempatan untuk penipuan membikin pengurus lainnya keberatan, sehingga M sekarang sudah dipecat.

Dia menyebut bahwa pokmas tidak pernah memungut biaya terutama kepada sub. Adanya pungutan itu dilakukan oleh oknum nan mencari untung pribadi, mengumpulkan kemitraan untuk program makan bergizi gratis.

"Ada oknum nan mengambil kesempatan mencari untung pribadi dengan mengumpulkan kemitraan menyambut program makan bergizi cuma-cuma tersebut dengan langkah menarik iuran agunan dari sub nan mau bergabung, padahal di pokmas tidak menarik apa pun ke sub nan mau bergabung," katanya.

Penipuan Mengatasnamakan Kodim Agam

Penipuan modus program makan bergizi cuma-cuma juga terjadi di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Bahkan penipu mencatut nama Komando Distrik Militer 0304/Agam, Sumatera Barat. Pelaku meminta penghasilan hingga puluhan juta rupiah kepada sejumlah pengusaha kuliner.

"Pelaku penipuan menyebarkan proposal penyediaan bahan makanan cuma-cuma mengatasnamakan Kodim 0304/Agam. Ada tanda tangan dan stempel tiruan juga," kata Dandim 0304/Agam Letkol Arm. Bayu Ardhiyta Nugroho, seperti dilansir Antara, Minggu (5/1/2025).

Ia menjelaskan, modus pelaku adalah dengan meminta support pengadaan bahan makanan bergizi cuma-cuma kepada korban. Namun lantaran korban tidak mempunyai bahan baku berupa ikan kaleng dan daging kornet, korban akhirnya bersedia mengirimkan sejumlah uang.

Korban nan merupakan pengusaha kuliner kemudian mengirimkan duit melalui transfer bank kepada pelaku dua kali dengan total Rp42 juta pada Jumat 3 Januari 2025.

Korban baru menyadari telah menjadi korban penipuan setelah mendatangi Markas Kodim (Makodim) 0304/Agam dan mendapati tidak adanya aktivitas tersebut. Korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Polresta Bukittinggi.

"Ini jelas penipuan dan membawa nama lembaga TNI. Kami minta penduduk berhati-hati dan melakukan cek ricek konfirmasi ke Makodim. Kami minta kewaspadaan seluruh penduduk terhadap tindakan penipuan ini," ucap Bayu.

Pemerintah Tak Pernah Pungut Biaya

Modus penipuan pengadaan program makan bergizi cuma-cuma nan muncul di sejumlah wilayah ini turut menjadi perhatian Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Ia menyayangkan adanya tindakan penipuan nan mengatasnamakan pengadaan program makan bergizi gratis. Menurut dia, pemerintah tidak pernah meminta pungutan apapun kepada pihak nan diajak bekerja sama menyediakan makan bergizi gratis.

"Tidak ada pungutan apapun dalam corak apapun. Kalau ada, pasti pihak-pihak nan melakukan penipuan," kata Zulkifli Hasan dikutip dari akun Instagramnya, @zul.hasan, Minggu (5/1/2025).

Pria nan berkawan disapa Zulhas ini mengimbau seluruh masyarakat untuk segera melapor ke abdi negara penegak norma jika menemukan modus penipuan tersebut.

"Oleh lantaran itu, jika ada oknum-oknum nan menamakan siapa pun nan meminta biaya, itu pasti penipu dan tidak benar. Laporkan kepada abdi negara penegak hukum," ucap Zulhas.

Ia menegaskan, tidak ada pungutan apapun dalam penyediaan makanan untuk program makan bergizi gratis. Karena itu, Menko Pangan meminta masyarakat berhati-hati agar tidak terjebak modus penipuan tersebut.

"Hati-hati sekali lagi, tidak ada pungutan apapun, ini semua dari pemerintah," kata Zulhas menegaskan.