Retret Kepala Daerah Yang Gaduh Usai Diboikot Ketum Pdip Megawati

pendapatsaya.com, Jakarta Retret Pembekalan Kepala Daerah 2025 di Lembah Tidar Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, telah resmi dibuka pada Sabtu 22 Februari 2025 oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

Meski diundang kepala wilayah terpilih dan dilantik di Istana Negara baru-baru ini, ada nan tidak hadir, diantaranya lantaran sakit dan beragam argumen lainnya. Namun, nan disorot adalah kepala wilayah asal PDIP.

Hal ini karena, petunjuk dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala wilayah nan berasal dari partainya untuk tidak mengikuti retret kepala daerah tersebut.

Perintah tegas Megawati ini menyusul penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai kasus suap Harun Masiku, Kamis, 20 Februari 2025. Penetapan Hasto sebagai tersangka nan kemudian dilanjutkan ke tahap penahanan, dinilai sebagai kriminalisasi mencolok.

Hal ini pun dipandang, membikin gaduh pemerintahan Prabowo Subianto, di mana diketahui, PDIP sampai saat ini memang belum berasosiasi ke koalisi pemerintahan.

Hal ini diamini oleh Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio. Dia memandang petunjuk Megawati bakal memberikan akibat besar terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut dia, perintah Megawati berpotensi membikin kepala wilayah nan berasal dari PDIP, tidak tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Jelas berpengaruh terhadap pemerintahannya Pak Prabowo, lantaran ini petunjuk bukan main-main. Banyak juga kepala wilayah nan memang berada di bawah panjinya PDIP," ujar Hendri kepada pendapatsaya.com, Jumat, 21 Februari 2025.

"Kemudian apakah persepsinya jadi jelek antara hubungan Megawati dengan Prabowo, ya tentu saja. Karena ini kan dianggap menolak petunjuk dari negara," pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu menambahkan.

Pengamat Politik Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai secara kelembagaan PDIP tengah menabuh genderang perang.

“PDIP menegaskan oposisinya terhadap pemerintah, tentu ini kaitannya dengan penahanan Hasto sebagai sekjen mereka oleh KPK,” kaya Iwan dalam keterangan diterima, Sabtu (22/2/2025).

Terlepas dari kasus norma nan menjerat Hasto, Iwan memandang PDIP menganggap bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka nan akhirnya ditahan kemarin sangat besar muatan politiknya. Artinya, perihal tersebut merupakan rangkaian bentrok antara PDIP dengan Jokowi. 

“Bagi PDIP, Jokowi lah tokoh kekuatan politik dibalik kasus ini. Sementara posisi Jokowi berbareng rezim sekarang semakin mesra dan kuat, itu ditunjukkan dalam puncak HUT Gerindra beberapa hari nan lalu,” jelas Iwan.  

Iwan meyakini, drama antara PDIP dan Jokowi bakal terus bersambung ke bagian selanjutnya.

“Kita lihat saja ke depan, sampai di mana ujung bentrok PDIP dengan Jokowi ini," dia menandasi.

Rombongan kepala wilayah dari PDIP menunggu putusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk mengikuti retret kepala wilayah nan digelar di Lembah Tidar kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyampaikan siap untuk mengikuti aktivitas orientasi dan pembekalan tersebut. Ia menyampaikan bahwa para kepala wilayah nan berjumlah 55 orang dari PDIP ini siap untuk mengikuti retret di Akmil.

 "Ya saya kira semua sudah paham, hari ini kami menunggu di Magelang ini lantaran kita menunggu keputusan dari DPP PDI Perjuangan nan tetap sangat bergerak di Jakarta," katanya usai menggelar koordinasi internal di Cafe, Kelurahan Cacaban, Magelang Tengah, Sabtu (21/2/2025), seperti dilansir dari Antara.

Dalam kesempatan dia mengungkapkan kesiapan semuanya untuk mengikuti orientasi kepala wilayah nan berjalan hingga 28 Februari 2025.

"Pada prinsipnya semua kita ini siap untuk melakukan retret dan apalagi kita berada di Magelang dan kita siap sewaktu-waktu," katanya.

Ia menyampaikan bahwa Pramono Anung telah berkomunikasi lebih lanjut dengan DPP maupun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Dan hari ini Pak Pramono juga jadi peserta retreat tentu beliau mewakili senior dari PDI Perjuangan nan sudah berkomunikasi intens dengan DPP termasuk dengan Ibu Ketum menyampaikan kepada kita semua bahwa kita bakal mengikuti retret ini dan jadwalnya bakal diatur kemudian," katanya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa retret pembekalan kepala wilayah di Akademi Militer (Akmil) bukan untuk mengajarkan militeristik. Sebaliknya, aktivitas ini bermaksud untuk menanamkan nilai-nilai krusial seperti kedisiplinan, nan juga relevan di bumi swasta.

"Kita belajar dari Akmil bukan soal militeristiknya, tapi ada nilai-nilai krusial nan juga bertindak di dalam bumi kehidupan swasta, soal disiplin, tepat waktu," jelas Mendagri di hadapan awak media setelah membuka Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar Akmil Kota Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2/2025).

Retret pembekalan nan berjalan dari 21 hingga 28 Februari 2025 ini bermaksud untuk membangun kedisiplinan kepala wilayah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Mendagri berharap, dengan pembekalan ini, kepala wilayah dapat disiplin dalam segala hal, seperti memastikan rapat dimulai tepat waktu, misalnya pukul 9 pagi.

Selain itu, aktivitas ini juga menekankan pentingnya kebersihan. Kepala wilayah diharapkan menjaga kebersihan, termasuk memastikan tempat tidur bersih sebelum meninggalkan tenda. Kedisiplinan dan kebersihan ini, menurut Mendagri, sangat penting, terutama bagi birokrasi nan bekerja melayani masyarakat.