Sofyan Sjaf Beri Pesan Khusus Untuk Kader Inspira Se-indonesia, Dorong Penguatan Sdm

pendapatsaya.com, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Pengurus Besar Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (PB Inspira) Sofyan Sjaf memberikan pesan unik untuk kader Inspira se-Indonesia.

Pesan tersebut disampaikan dalam aktivitas Rakernas IV PB Inspira nan digelar di The Sanjaya Garden dan Swiss Belcourt Hotel Bogor, Jawa Barat (Jabar) pada Sabtu 28 Desember 2024 lalu.

"Kegiatan Rakernas IV PB Inspira ini dilaksanakan sebagai aktivitas refleksi akhir tahun untuk merespons isu-isu strategis pembangunan bangsa dan negara melalui peran pemuda," ujar Ketua Umum PB Inspira Rizqi Fathul Hakim, melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1/2025).

Kegiatan nan berjudul 'Optimalisasi Peran Anak Bangsa Dalam Mewujudkan Asta Cita Indonesia' ini didukung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan dibuka langsung oleh Ketua Dewan Pembina PB Inspira Sofyan Sjaf.

"Ada empat poin utama nan kudu menjadi perhatian para kader. Pertama, kader Inspira kudu mendorong penguatan sumber daya manusia (SDM) di pedesaan untuk menyongsong Indonesia Emas 2045," ujar Sofyan nan juga merupakan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB University, dalam orasinya.

Menurutnya, desa adalah kunci kebangkitan bangsa nan memerlukan SDM berkualitas. Kedua, Sofyan Sjaf mengingatkan pentingnya bertindak berbasis data.

"Potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) kudu dibaca dengan info nan Presisi. Tanpa info nan akurat, arah kebijakan dan program kerja bisa meleset," terang dia.

Ketiga, Sofyan menyerukan agar kader Inspira mengisi dan merebut kepemimpinan di desa.

"Hanya dengan merebut kepemimpinan di tingkat desa, transformasi kepemimpinan dapat diwujudkan. Desa adalah akar dari pembangunan nasional," ucap dia.

Olimpiade Paris 2024 Resmi Berakhir, Indonesia Bawa Pulang 2 Emas dan 1 Perunggu | Liputan 6

Pesan keempat nan disampaikan Sofyan adalah Inspira kudu berani untuk mengawal kebangkitan Indonesia dari desa.

"Semangat perjuangan nan dimulai dari desa bakal membawa akibat besar bagi kebangkitan bangsa secara keseluruhan," tutup Sofyan.

Kemudian, dalam aktivitas Rakernas IV PB Inspira ini, kader-kader juga menitikberatkan konsentrasi pada isu-isu sosial. PB Inspira berbareng seluruh kadernya menegaskan komitmen untuk memerangi narkoba, gambling online, perdagangan manusia, serta mafia tanah.

"Perang melawan mafia tanah menjadi prioritas kami lantaran dampaknya sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara," ujar Ketua Umum PB Inspira Rizqi Fathul Hakim dalam sambutannya.

PB Inspira juga menyinggung banyaknya mafia tanah di Kabupaten Bogor nan kudu diberantas oleh Pemerintahan Kabinet Merah Putih ketua Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Saat ini unit LBH PB Inspira sedang mengawal perkara tanah di Cimanggis Bojonggede nan menimpa Saudara Yusda dan Dhewi Rasmani nan dizolimi oleh mafia tanah di Kabupaten Bogor nan diduga bersekongkol dengan oknum BPN Kabupaten Bogor," ucap Rizqi.

PB Inspira, lanjut dia, juga menyoroti pentingnya tindak lanjut nan berkarakter segera terhadap kasus-kasus spesifik nan menjadi korban mafia tanah.

"Kami meminta Komisi II DPR RI dan pemerintah dalam perihal ini Menteri ATR/BPN, Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk segera memberantas mafia tanah di Kabupaten Bogor," terang Rizqi.

Rizqi mengatakan, PB Inspira meminta Komisi II DPR RI dan Menteri ATR/BPN RI untuk segera mencabut alias membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2893/Cimanggis tahun 2012 atas nama Sri Musfiah Mashuri dan SHM nomor 3282/Cimanggis tahun 2013 atas nama Hj Dr Dwi Santy Kusumaningsih.

"Kedua sertifikat tersebut menggunakan surat dan proses nan tidak sah serta mempunyai abnormal administrasi, sehingga menimbulkan bentrok kewenangan atas tanah," ucap dia.

"Tanah Persil 36 itu terdaftar sebagai SHM 4477/Cimanggis tahun 1978 (dahulu SHM 149/Cimanggis tahun 1978) dan SHM tersebut terdaftar digitalisasi 'Sentuh Tanahku' Kementerian ATR/BPN RI. Yossi Rosada Soegeng, nan terlibat dalam kasus ini, telah dijerat Pasal 263, Pasal 226 juncto Pasal 257 dan 267 KUHAP, dengan putusan pidana Nomor 373/Pid.B/2021 hingga No: 18 PK/Pid/2024," sambung Rizqi.

PB Inspira juga menekankan pentingnya pembatalan produk norma mengenai kasus ini. Berdasarkan Permen ATR/BPN No 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan, Pasal 29 ayat (1) huruf a, pembatalan produk norma dilakukan oleh pejabat nan berkuasa lantaran abnormal manajemen dan/atau abnormal yuridis; huruf b, penyelenggaraan putusan pengadilan nan telah mempunyai kekuatan norma tetap.

Kemudian dipertegas lagi pada pasal 35 huruf o bahwa terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan norma tetap nan membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya.

"Tidak ada lagi argumen Menteri ATR/BPN RI Nusron Wahid untuk tidak mencabut/membatalkan SHM 2893/Cimanggis tahun 2012 atas nama Sri Musfiah dan SHM 3282/Cinanggis tahun 2013 atas nama Dwi Santy Kusumaningsih nan telah mencaplok tanah milik Yusda dengan SHM 4477/Cimanggis tahun 1978, putusan pidananya sudah keluar apalagi sampai dengan PK, dan peraturannya jelas," ucap Rizqi.

"Kami minta Ketua Komisi II DPR RI segera bertindak dan juga kami meminta Menteri BPN segera cabut/batalkan SHM nan mengandung pidana tersebut," tandas Rizqi.