ARTICLE AD BOX
Jakarta, pendapatsaya.com --
Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi buka bunyi mengenai wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM). Dia menegaskan, tak ada rencana penghapusan BBM bersubsidi.
Menurutnya setiap perubahan mengenai subsidi BBM kudu mendapat persetujuan DPR. Karena BBM bersubsidi melekat di APBN
"Tidak ada wacana penghapusan subsidi, dan sistem mengenai subsidi kudu mendapat persetujuan DPR RI. Presiden Prabowo malah menekan untuk melindungi kebutuhan masyarakat kecil," kata Bambang dalam keterangannya, Jumat (21/2).
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto mau subsidi BBM lebih tepat sasaran. Ia mengakui tetap ada ketidaktepatan dalam penyaluran, tetapi pemerintah bakal terus memperbaikinya.
"Presiden mau subsidi tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat mini nan berhak. Kita akui tetap ada nan tidak tepat sasaran, tapi kita ke depan bakal benahi agar tepat sasaran," jelasnya.
Bambang juga menegaskan bahwa Prabowo mempunyai visi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil.
"Bapak presiden bercita-cita mau 'wong cilik podo gemuyu', jadi kami percaya Presiden bakal selalu berdiri terdepan untuk melindungi rakyat kecil," jelasnya.
Ketua Dewan Energi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyatakan bahwa subsidi BBM kemungkinan bakal dihapus dalam dua tahun ke depan, dengan skema support langsung tunai (BLT) menggantikan subsidi komoditas. Namun, Bambang menilai pernyataan itu lebih kepada perbaikan skema subsidi, bukan penghapusan total.
"Mungkin usul Pak Luhut, bukan penghapusan subsidi. Tapi perbaikan skema agar subsidi tepat sasaran," ujarnya.
Ia mencontohkan bahwa dalam Rapat Kerja 2023, Komisi VII DPR dan Menteri ESDM saat itu Arifin Tasrif telah menyepakati skema bahwa BBM subsidi jenis Pertalite hanya untuk kendaraan roda dua dan pikulan umum.
"Dan solar hanya diperuntukkan kepada pikulan umum dan pikulan sembako, nelayan dan petani," katanya.
Diketahui, Luhut sebelumnya memberi sinyal bahwa tidak bakal ada lagi BBM subsidi dalam dua tahun ke depan. Semua diharapkan bisa bertindak satu harga.
Luhut mengatakan ke depannya subsidi tidak bakal lagi berbasis komoditas, melainkan berbasis kepada penerima berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Mungkin dalam waktu dua tahun kita bisa menuju ke satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM Solar alias apapun. Subsidi bakal diberikan untuk orang-orang nan memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi," kata Luhut seperti dilansir detikFinance, Kamis (20/2).
(ory/ory)