145 Regulasi Pertanian Dipangkas, Pengamat Beberkan Dampak Positifnya Ke Perekonomian

Josua membeberkan, selain efisiensi rantai pasok, pemangkasan 145 izin dapat secara langsung mengurangi biaya ekonomi legal seperti pungutan liar, mark-up harga, dan mafia pupuk bersubsidi.

“Dalam konteks tata kelola pupuk bersubsidi, pemerintah melalui Perpres Nomor 6 Tahun 2025 telah secara unik menetapkan tata kelola pupuk nan lebih transparan, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem info nan canggih untuk memonitor pengedaran hingga titik akhir secara digital,” bebernya.

“Sistem nan terintegrasi dan transparan ini memperkecil celah manipulasi info maupun distribusi, nan selama ini sering dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyelewengan, baik dalam corak pungli, penimbunan stok, maupun pengedaran tidak tepat sasaran,” jelas Josua.

Sektor Pertanian Melesat

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui, sektor pertanian melesat tak seperti biasanya. Bahkan boleh disebut sebagai penyelamat bagi perekonomian Indonesia.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, meroketnya sektor pertanian berkah gebrakan Presiden Prabowo Subianto nan memangkas 145 peraturan sektor pertanian, menjadi hanya satu Peraturan Presiden (Perpres).

“Pertumbuhan ekonomi 4,87% dan nampaknya menekankan itu sektor-sektor nan langsung terkena ancaman global. Tetapi nan sangat menarik dan harusnya ini sering kita bahas, sektor pertanian tumbuh mencapai 10,4%, sepanjang sejarah belum pernah," ujar Febrio dalam obrolan 'Stimulus Ekonomi Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat?', di Toety Herarty Museum, Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Ia mengatakan, pertumbuhan 10,45% di sektor pertanian, menjadi nan pertama kali terjadi sepanjang sejarah berdirinya Republik Indonesia.

Dia pun menyoroti kondisi sektor pertanian sebelumnya nan 180 derajat kondisinya. Di mana, Indonesia seringkali kudu mengimpor beras dan jagung.

"Bahkan jika lihat 10 tahun terakhir bukan hanya tumbuhnya rendah tumbuhnya selalu negatif, makanya sering kita impor beras, impor jagung," kata Febrio.

Pencapaian tersebut, kata Febrio, tak lepas dari langkah reformasi izin nan dilakukan oleh Presiden Prabowo.

“Apa nan terjadi pada triwulan I-2025, banyak sekali peraturan tentang penyaluran pupuk, 145 peraturan dipotong, ditebas lenyap jadi satu Perpres,” ujar Febrio.

Dia mengaku penyederhanaan patokan tersebut, berakibat positif terhadap sektor pertanian dan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta akibat berkepanjangan bagi ketahanan pangan dan ekonomi nasional.