ARTICLE AD BOX
Jakarta, pendapatsaya.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan paket kebijakan insentif dan stimulus pemerintah tetap bertindak meskipun kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% hanya bertindak untuk peralatan mewah dan jasa mewah.
Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2025 di Main Hall BEI, Jakarta, Kamis (2/12/2024). Sri Mulyani datang mewakili Presiden Prabowo Subianto.
Mulanya, Sri Mulyani menjawab permintaan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, mewakili seluruh pelaku pasar modal Indonesia, ialah support paket kebijakan insentif dan stimulus, termasuk kebijakan perpajakan untuk pengembangan sektor prioritas.
"Kemarin bapak presiden sudah mengumumkan di Kementerian Keuangan bahwa untuk penyelenggaraan UU HPP PPN 11% alias dalam perihal ini penghitungan pembebanan PPN tidak berubah. Jadi itu adalah sebenarnya implisit lantaran di UU APBN tadinya sudah diamanatkan itu implisit mengurangi beban nan nyata bagi masyarakat," ujarnya.
"Namun di sisi lain, pemerintah dalam perihal ini presiden, telah meminta kita mengumumkan paket stimulus. Sebetulnya tadinya sebagai corak untuk mengurangi akibat dari penerapan UU HPP tersebut, ialah kenaikan PPN 11% ke 12%. Meskipun PPN-nya tidak jadi naik dan hanya naik untuk very selected item, paket stimulusnya tidak ditarik Pak Mahendra. Jadi dalam perihal ini kami tetap memberikan stimulus," lanjutnya.
Sri Mulyani mencontohkan paket kebijakan insentif dan stimulus nan diberikan antara lain pajak penjualan rumah seharga sampai Rp 2 miliar ditanggung pemerintah 100%, insentif PPN untuk kendaraan hibrida dan kendaraan listrik, dan pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp 500 juta per tahun tidak perlu bayar PPH.
"Kami juga memberikan support untuk masyarakat banyak potongan nilai listrik 50% untuk pengguna di bawah 2.200 VA. Itu artinya sudah nyaris 94% seluruh pengguna di Republik Indonesia mendapatkan diskon. Termasuk untuk para pekerja untuk penghasilan 10 juta pertama dibayar pemerintah pajaknya dalam jangka tertentu," kata Sri Mulyani.
"Itu semuanya tujuannya agar masyarakat para pekerja, golongan miskin nan diberi support beras 10 kg per bulan sebanyak 16 juta golongan family itu mendapatkan stimulus. Sementara untuk properti dan juga sektor otomotif dan UMKM juga diberikan dukungan," lanjutnya.
Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga memberikan support kepada industri padat karya, ialah mereka nan melakukan revitalisasi modal diberi pinjaman subsidi kembang 5%.
"Ini semuanya adalah permintaannya Pak Mahendra nan disampaikan tanggal 2, tapi kami sudah down payment diumumkan Desember lalu. Tentu kita semua berambisi spirit nan positif terus kita jaga," ujar Sri Mulyani.