Dpr Bakal Evaluasi Spmb Usai Temuan Manipulasi Nilai Rapor 100

Lombok, pendapatsaya.com --

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian membuka kesempatan untuk pertimbangan sistem seleksi penerimaan siswa baru (SPMB) usai temuan sejumlah kecurangan.

Menurut Lalu, pertimbangan menyeluruh terhadap sistem SPMB bakal menjadi agenda utama dalam rapat berbareng Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Rabu (16/7) mendatang.

"Bahwa rupanya SPMB nan sudah kita rancang dengan luar biasa matangnya ini, tetap saja disalahgunakan oleh oknum-oknum nan mau memaksakan putra-putri mereka untuk masuk ke sekolah tertentu," kata Lalu Hadrian di Lombok, NTB, Sabtu (12/7).

Di NTB, nan menjadi wilayah pemilihannya (dapil), dia menerima laporan sejumlah kecurangan itu dilakukan dalam corak manipulasi nilai rapor, unik untuk jalur prestasi.

Sementara, dari jalur domisili dilakukan lewat manipulasi alamat domisili di Google Map. Kecurangan serupa juga diterima para personil dan ketua Komisi X DPR lain di wilayah masing-masing.

"Ini contoh nan tidak baik memaksakan siswa-siswa kita. Dan rupanya setelah tahun sebelumnya juga terjadi. Setelah dicek nan nilainya rapor, apalagi ada nan rata-rata 100 semua mata pelajaran di semua semester. Ternyata juga tidak bisa untuk bersaing dengan teman-teman di kelasnya nan memang nilainya jauh di bawah dia," tuturnya.

"Insya Allah hari Rabu, agenda kami rapat dengan Mendikdasmen, dan tentu ini menjadi salah satu agenda nan bakal kami bahas," imbuh Lalu.

Lebih lanjut, dia menyampaikan bahwa Komisi X dan Kemendikdasmen perlu mempertimbangkan opsi apakah SPMB tetap relevan diteruskan tahun depan, ataukah perlu formula baru nan lebih kuat mencegah kecurangan.

Lalu juga tak menampik soal adanya kemungkinan penghentian SPMB. Namun, opsi itu bakal tergantung dari hasil pertimbangan tingkat kecurangan nan ditemukan secara nasional.

"Ya, jika terjadi kecurangan masif di semua daerah, ya, kita bakal merekomendasikan itu [penghentian SPMB]. Tapi, lagi-lagi kita bakal lihat, kelak pada saat rapat kita bakal evaluasi, datanya berapa, kecurangannya apakah masif alias tidak, ya, tentu kita bakal pertimbangan dan kita ambil keputusan," ujar politikus PKB itu.

(thr/asr)