ARTICLE AD BOX
Jadi intinya...
- Pemerintah tingkatkan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.
- Realisasi program rumah subsidi mencapai 221.047 unit hingga 15 September 2025.
- KUR perumahan baru senilai Rp130 triliun dukung suplai dan permintaan dengan kembang rendah.
pendapatsaya.com, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 15 September 2025. Pertemuan ini membahas percepatan penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat nan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah.
"Pertama, kami sampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo nan sangat concern kepada perumahan. Buktinya tahun ini kuota rumah subsidi dinaikkan secara signifikan dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit," kata Maruarar dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Selasa (16/9/2025).
Maruarar melaporkan perkembangan terkini penyerapan program rumah subsidi sepanjang tahun 2025. Dia menekankan bahwa peningkatan kuota ini telah diiringi dengan progres realisasi nan positif di lapangan.
"Dari 1 Januari sampai 15 September, ini nan sudah diserahkan 175.662, ini ya datanya ya, realisasi akad, kemudian nan kategori sedang pembangunan berjalan, ready stock dan persetujuan kredit, dan janji angsuran ada 45 ribu. Jadi totalnya 221.047," jelasnya.
Terobosan Baru KUR untuk Sektor Perumahan
Maruarar juga menjelaskan terobosan baru berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor perumahan. Dia menyebut program senilai Rp130 triliun ini menjadi sejarah baru lantaran untuk pertama kalinya KUR diarahkan mendukung pembiayaan rumah rakyat, baik dari sisi suplai maupun permintaan.
"Itu dari segi suplai ada 117 triliun. Itu nan bisa memanfaatkan adalah kontraktor, developer, dan toko bangunan. Nah itu bagus banget lantaran bunganya disubsidi 5 persen. Contoh mereka biasa minjem duit itu mungkin di bank 11 persen gitu ya. Dengan program ini jadi bisa disubsidi 5 persen, jadi bayarnya hanya 6 persen," tutur Maruarar.
Selain mendukung sektor suplai, KUR perumahan ini juga menyasar sisi permintaan dengan menyokong pelaku upaya mikro di bagian hunian. Maruarar menilai kebijakan ini bakal membuka kesempatan luas bagi masyarakat mini nan berupaya di rumahnya untuk turut meningkatkan kesejahteraan.
Hasil Koordinasi Lintas Kementerian
"Kemudian dari segi demand itu kita memberikan buat misalnya nan punya homestay gitu ya. Kemudian nan buka rumah makan alias warung di rumahnya. Nah ini buat UMKM ya nan masuk ke UMKM, Pak Prabowo sangat concern itu bunganya hanya 6 persen. Dan jumlahnya sampai 500 juta. Sorry plafonnya, plafonnya sampai 500 juta, bunganya 6 persen," ungkap dia.
Maruarar juga menegaskan bahwa program KUR perumahan merupakan hasil koordinasi lintas kementerian. Menurut di, terobosan ini lahir berkah support beragam pihak nan mengoordinasikan penyelenggaraan KUR melalui perbankan.
"Jadi belum pernah tuh ada KUR perumahan dari kita Merdeka sampai sekarang. Jadi itu terobosan banget tuh dan kita juga udah bekerja sama untuk program seperti pengarahan Presiden Prabowo, membikin program untuk melawan rentenir," ujar Maruarar.