Tito Akui Anggaran Daerah Kadang Jadi Bancakan Kolusi Dprd Dan Pemda

Jakarta, pendapatsaya.com --

Menteri dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengakui biaya transfer ke wilayah selama ini kerap menjadi bahan bancakan untuk kebutuhan nan tidak perlu hingga korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Tito usai menghadiri rapat di Komisi II DPR membahas alokasi anggaran 2026, Senin (15/9). Tito lantaran itu menilai efisiensi nan dilakukan pemerintah pusat selama ini krusial untuk mencegah praktik tersebut.

"Untuk check and balance oke, tapi kemudian kadang-kadang terjadi juga praktik-praktik nan maaf dalam tanda kutip, kolusi," kata Tito di kompleks parlemen.

Menurut Tito, praktik bancakan biasanya dilakukan bukan hanya oleh kepala daerah, namun juga DPRD, staf, kolega politik, dan para pihak lain. Menurut dia, kasus-kasus tersebut saat ini mudah ditemukan di banyak daerah.

"Contohnya banyak sekali kasus saya kira, beberapa wilayah nan DPRD-nya bedol desa, seperti di Sumatera Utara beberapa hari lalu, Jambi, kemudian di Papua Barat, di Jawa Timur tetap berlangsung, dan beberapa lagi wilayah lain," kata Tito.

Tito tak menampik banyak wilayah mempunyai pengelolaan anggaran nan baik. Namun, tak sedikit pula nan amburadul dan menjadikan APBD sebagai perangkat kepentingan.

Bukan hanya transfer ke daerah, Tito menyebut, praktik bahan bancakan itu kerap dilakukan terhadap biaya alokasi khusus.

"Nah nan terakhir, apalagi itu biaya APBD, biaya DAK nan dari pusat pun, nan biaya alokasi khusus, nan dititipkan kepala wilayah untuk dieksekusi kemarin, Agustus, dari Kementerian Kesehatan, DAK untuk bangun rumah sakit pun, itu juga dikorupsi, di Kolaka Timur," kata dia.

Tito praktik bancakan biasanya dilakukan terhadap biaya operasional. Jika tak dikorupsi, praktik bancakan juga kerap dilakukan dengan pemborosan, misalnya meningkatkan anggaran makan, hingga akomodasi pejabat.

"Makanan, minuman, untuk pejabat dan segala macam tamu, itu juga sampai tinggi sekali, di Papua itu pernah sampai sangat tinggi sekali," katanya.

Oleh lantaran itu, Tito berkata, langkah efisiensi nan dilakukan pemerintah sebetulnya untuk meminimalisir kondisi tersebut. Menurut dia, efisiensi biaya transfer ke wilayah telah menghemat anggaran hingga Rp1.369 triliun.

Jumlah itu, oleh pemerintah pusat bakal digunakan untuk beberapa program strategis lain nan manfaatnya juga bakal dirasakan wilayah seperti pendidikan, makan bergizi gratis, kesehatan, hingga jaring pengaman sosial.

"Semua ada satu paket besar, Rp1.369 triliun, nan bakal dieksekusi oleh pemerintah pusat nan berakibat ke daerah," katanya.

(thr/dal)

[Gambas:Video CNN]