7 Respons Mulai Anggota, Pimpinan Dpr, Hingga Presiden Prabowo Soal Penembakan Wni Di Malaysia

pendapatsaya.com, Jakarta - Sejumlah personil hingga ketua DPR RI angkat bicara mengenai kasus penembakan penduduk negara Indonesia (WNI) nan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Penembakan nan dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) alias polisi Malaysia itu menyebabkan satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

Salah satunya personil Komisi I DPR RI Oleh Soleh mengecam keras WNI nan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan polisi Malaysia.

"Kami sangat bersungkawa atas kejadian ini. Semoga family nan ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata dia dalam keterangannya, Senin 27 Januari 2025.

Politikus PKB ini mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan sigap dalam menangani kasus tersebut. Semua lembaga mengenai kudu segera berkoordinasi dan duduk berbareng menyelesaikan persoalan tersebut.

"Baik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. Mereka semua kudu bergerak berbareng dalam mengusut kasus itu," terang Oleh.

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti keahlian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam menangani kejadian PMI ilegal.

Hal itu merespons kasus penembakan terhadap lima penduduk negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia. Menurut Cucun, Kementerian P2MI kudu segera membikin terobosan untuk mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia terlarangan nan bekerja di luar negeri.

"Harus ada terobosan untuk menyelamatkan penduduk kita agar tidak semakin banyak nan tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, nan kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, apalagi hingga kekerasan," kata Cucun dalam keterangannya.

Presiden Prabowo Subianto juga telah angkat bicara soal kasus penembakan terhadap WNI di Malaysia. Dia meminta agar kasus tersebut diinvestigasi.

"Ya itu sedang kita tentunya berambisi ada investigasi ya kan," ujar Presiden Prabowo kepada wartawan di Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis 30 Januari 2025.

Berikut sederet respons anggota, ketua DPR hingga Presiden Prabowo Subianto usai kejadian penembakan WNI nan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dihimpun Tim News pendapatsaya.com:

Jenazah WNI nan jadi korban penembakan otoritas maritim Malaysia tiba di Tanah Air. Keluarga berterima kasih kepada Pemerintah nan telah memfasilitasi pemulangan jenazah korban.

Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengecam keras Warga Negara Indonesia (WNI) nan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia.

Diketahui dalam kejadian penembakan tersebut, satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka.

"Kami sangat bersungkawa atas kejadian ini. Semoga family nan ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata dia dalam keterangannya, Senin 27 Januari 2025.

Politikus PKB ini mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan sigap dalam menangani kasus tersebut. Semua lembaga mengenai kudu segera berkoordinasi dan duduk berbareng menyelesaikan persoalan tersebut.

"Baik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. Mereka semua kudu bergerak berbareng dalam mengusut kasus itu. Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut," ucap Oleh.

"Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur kudu meminta penjelasan kepada otoritas Malaysia mengenai kasus tersebut," sambung dia.

Oleh pun berambisi pemerintah kudu mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia. Selain itu, meminta pemerintah Malaysia kudu terbuka soal kasus tersebut.

Oleh berharap, jangan sampai pemerintah Malaysia menutup-nutupi kasus itu dan berupaya melindungi abdi negara nan bersalah.

"Melalui jalur diplomatik, pemerintah kudu meminta Malaysia terbuka. Jangan ada nan ditutup-tutupi," ucap dia.

Oleh menuturkan, jika ada abdi negara Malaysia nan bersalah, maka mereka kudu ditindak tegas dan dijatuhi balasan setimpal. Sebab, mereka telah menghilangkan nyawa penduduk negara Indonesia.

"Pemerintah Indonesia kudu bekerja keras untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Keadilan kudu ditegakkan. Tentu, perihal itu berjuntai dengan diplomasi nan dilakukan pemerintah Indonesia," tegas Oleh.

Warga Negara Indonesia (WNI) nan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Hal ini menuai banyak perhatian di tanah air.

Salah satunya datang dari Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini. Dia mengecam bakal peristiwa tersebut, di mana diketahui satu orang dilaporkan tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka atas peristiwa tersebut.

"Kami sangat mengecam peristiwa penembakan WNI oleh APMM Malaysia, lantaran tetap banyak tindakan pengganti nan bisa dilakukan sebagai corak pencegahan pelanggaran," kata dia, saat dikonfirmasi, Senin 27 Januari 2025.

Karena itu, pihaknya mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan KBRI Malaysia melakukan penyelidikan secara transparan terhadap masalah ini.

"Kami mendorong kemlu dan KBRI Malaysia untuk melakukan penyelidikan mendalam secara transparan atas dugaan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) oleh APMM alias Coast Guard Malaysia terhadap WNI," ungkap Amelia.

Dia juga meminta agar pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus penembakan tersebut dan tidak ada nan ditutup-tutupi.

"Selain itu saya mau memastikan pemerintah Malaysia terbuka terhadap penyelesaian kasus ini dan tidak ada nan ditutupi. Karena jangan sampai kejadian penembakan ini mengganggu hubungan kedua negara nan telah terbina secara baik," ujar Amelia.

Dia pun mengimbau kepada pemerintah Indonesia untuk memastikan tidak terulangnya tindakan serupa di masa depan.

"Selain itu, kejadian ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia," ucap dia.

"Pemerintah Indonesia perlu mengimbau agar masyarakat nan mau bekerja di luar negeri melalui jalur resmi guna menghindari akibat serupa," jelas Amelia.

Wakil Ketua Komisi IX, Nihayatul Wafiroh menilai kejadian penembakan nan menjadikan pekerja migran Indonesia (PMI) korban di Malaysia dilakukan oleh pihak tidak bertanggungjawab.

Menurut dia, kejadian tersebut telah memicu keprihatinan dan perbincangan serius mengenai perlindungan terhadap PMI.

"Kejadian tersebut mengungkapkan sungguh rentannya posisi PMI di luar negeri, terutama di Malaysia, nan menjadi salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran asal Indonesia," kata Nihayatul melalui keterangan pers, Rabu 29 Januari 2025.

Nihayatul mencatat, kasus penembakan PMI menambah panjang daftar tantangan nan kudu dihadapi oleh para pekerja migran dimana pada banyak kasus, mereka kesulitan mendapatkan akses perlindungan nan memadai. Padahal, PMI merupakan salah satu sektor krusial dalam perekonomian negara, baik dari sisi kontribusi terhadap pendapatan negara melalui remitansi, maupun dalam aspek pengembangan sumber daya manusia.

Namun, kenyataannya, lanjut Nihayatul, banyak PMI nan menghadapi beragam masalah, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan ketidakpastian norma di negara tempat mereka bekerja dan kurangnya akses ke lembaga perlindungan di negara tempat mereka bekerja.

"Saya mendesak agar pemerintah Indonesia segera mengambil langkah tegas untuk memperbaiki sistem perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia, baik di dalam negeri maupun di negara tuju," tegas Nihayatul.

Nihayatul berharap, kejadian penembakan PMI di Malaysia menjadi momentum pemerintah untuk memperbaiki Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, agar para PMI merasa kondusif nyaman dalam bekerja. Sehingga family ditinggalkan juga merasa tenang saat salah satu keluarganya menjadi PMI ke negara lain karena terlindungi oleh negara.

"Saya rasa Insiden seperti ini menyoroti sungguh pentingnya perlindungan nan lebih baik bagi PMI nan seringkali bekerja dalam kondisi nan rawan dan rentan, tentu ini sudah saatnya ada pembenahan serius dalam sistem perlindungan bagi PMI, baik di dalam negeri maupun di luar negeri," dia menandasi.

Berikut Catatan Perbaikan Nihayatul untuk perlindungan PMI:

1. Peningkatan Kerjasama Bilateral

Pemerintah Indonesia kudu terus memperkuat hubungan dengan negara tempat PMI bekerja, termasuk Malaysia, untuk memastikan adanya sistem perlindungan nan lebih baik. Ini bisa melibatkan perjanjian alias nota kesepahaman tentang kewenangan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

2. Revisi dan Penegakan Hukum nan Lebih Ketat

Pemerintah Indonesia perlu merevisi kebijakan-kebijakan nan mengenai dengan pengiriman tenaga kerja, memastikan bahwa setiap PMI mendapatkan hak-haknya, serta pengawasan nan lebih ketat terhadap agen-agen tenaga kerja nan sering kali melakukan penipuan dan pemanfaatan terhadap para pekerja.

3. Perlindungan Hukum nan Lebih Kuat

Membuat sistem norma nan mendukung PMI lebih kuat, termasuk meningkatkan peran dan kapabilitas perwakilan konsuler Indonesia di luar negeri. Konsuler kudu lebih aktif dalam melindungi penduduk negara Indonesia nan berada dalam situasi berbahaya.

4. Pelatihan dan Penyuluhan Keamanan

Salah satu perihal krusial adalah memberikan pemahaman nan lebih baik kepada PMI tentang hak-hak mereka, Pekerja migran perlu diberi training tentang keselamatan kerja, kesehatan, mengenai hak-hak mereka langkah melindungi diri dalam situasi berbahaya. Selain itu, mereka kudu diberi pemahaman tentang jalur komunikasi dengan kedutaan alias konsulat Indonesia setempat jika mereka menghadapi masalah, serta pengetahuan tentang undang-undang negara tempat mereka bekerja

5. Peningkatan Pengawasan dan Pemantauan

Pekerja Migran Indonesia sering kali bekerja dalam kondisi nan tidak terpantau secara baik. Oleh lantaran itu, perlu ada sistem pengawasan nan lebih ketat terhadap keberadaan dan kondisi pekerja, terutama di daerah-daerah nan banyak mempekerjakan PMI, teruama Pengawasan nan Lebih Ketat terhadap Agensi. Penempatan Agensi nan menempatkan pekerja migran sering kali tidak cukup memperhatikan kesejahteraan pekerja. Pengawasan nan lebih ketat dan penegakan norma terhadap pemasok terlarangan alias nan tidak ahli sangat dibutuhkan.

6. Jaminan sosial untuk PMI

Penyediaan biaya alias asuransi perlindungan sosial bagi pekerja migran nan bisa digunakan jika terjadi musibah seperti ini sangat penting. Ini bakal memberikan rasa kondusif bagi mereka dan family mereka di Indonesia.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti keahlian Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) dalam menangani kejadian pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Hal itu merespons kasus penembakan terhadap lima penduduk negara Indonesia (WNI) oleh otoritas maritim Malaysia.

Menurut Cucun, Kementerian P2MI kudu segera membikin terobosan untuk mengurangi jumlah pekerja migran Indonesia terlarangan nan bekerja di luar negeri.

"Harus ada terobosan untuk menyelamatkan penduduk kita agar tidak semakin banyak nan tergiur bekerja di luar negeri secara unprocedural, nan kemudian banyak menjadi korban perdagangan orang, apalagi hingga kekerasan," kata Cucun dalam keterangannya, Selasa 28 Januari 2025.

Cucun menilai Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian P2MI sebagai corak komitmen pemerintah dalam melindungi para pekerja migran nan jumlahnya besar.

Sejumlah rumor nan dialami para pekerja migran terlarangan kerap menjadi sorotan, salah satunya kekerasan. Selain itu juga ada penyekapan hingga tindak pidana perdagangan orang (TPPO) WNI di sejumlah negara nan dipaksa bekerja sebagai admin gambling online.

Dengan beragam macam rumor tersebut, menurut Cucun, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding tengah ditantang untuk membuktikan kinerjanya.

"Ini tantangan perlindungan kehadiran negara melalui Menteri P2MI, rakyat sangat mau memandang kinerjanya," ujar Cucun.

Ke depan, Cucun berambisi Kementerian P2MI segera menemukan solusi untuk menyelesaikan sejumlah rumor nan merugikan, apalagi sampai menakut-nakuti nyawa para PMI. Termasuk mereka nan bekerja secara terlarangan di luar negeri.

"Kita berambisi Kementerian PPMI bisa segera menyelesaikan PR-PR mengenai PMI, termasuk pekerja nan berangkat ke luar negeri tanpa jalur resmi seperti ini," tutur Cucun.

Dia pun mengecam penembakan terhadap 5 orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) nan dilakukan oleh otoritas Malaysia hingga 1 orang tewas. Dia meminta Pemerintah melalui lembaga mengenai memberikan perlindungan bagi korban nan saat ini tetap menjalani perawatan di akomodasi kesehatan di Malaysia.

"Dukacita mendalam bagi PMI nan menjadi korban tewas dan luka-luka akibat penembakan di Perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Kita mengecam tindakan kekerasan nan dilakukan personel dari otoritas Malaysia tersebut," kata Cucun.

Cucun menilai penggunaan senjata api oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) tidak dapat dibenarkan dan terlalu berlebihan.

"Semestinya gunakan cara-cara soft approach. Penggunaan senjata api oleh abdi negara kepada penduduk sipil sangat berlebihan," ungkapnya.

Untuk itu, Cucun mendukung langkah Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur nan mengirimkan nota diplomatik kepada Pemerintah Malaysia untuk mendorong dilakukannya penyelidikan atas kejadian tersebut, termasuk kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan alias excessive use of force dalam kasus ini.

"Indonesia kudu meminta pertanggungjawaban dari Malaysia mengenai dengan masalah penembakan nan menghilangkan nyawa penduduk kita," sebut Cucun.

Warga Negara Indonesia (WNI) nan merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi korban penembakan di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Terkait perihal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengecam tindakan tersebut.

Dia memastikan, DPR RI bakal segera memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) untuk mengonfirmasi kejadian berdarah tersebut.

"Kami mendorong Kemenlu RI dan Kementerian P2MI untuk menempuh langkah-langkah diplomatik guna mengungkap kejadian tersebut secara tuntas dan transparan," kata Dasco dalam keterangan diterima, Senin 27 Januari 2025.

Politikus Gerindra ini juga meminta kepada Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur untuk mengirim nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia mengenai kejadian penembakan lima orang WNI pekerja migran tersebut.

Dia juga mendorong Kementerian P2MI membentuk tim investigasi mengungkap kejadian berdarah tersebut secara transparan.

"Lakukan pendampingan norma terhadap korban penembakan dan pendampingan pemulangan jenazah korban penembakan untuk dimakamkan di kampung halamannya," minta Dasco.

Dia memastikan, DPR-RI melalui komisi mengenai bakal membentuk tim untuk memantau penanganan kejadian berdarah tersebut. Tujuannya, agar penanganan kasus ini dapat diungkap secara tuntas dan transparan.

"Kami turut berdukacita atas wafatnya salah satu WNI pekerja migran dalam kejadian penembakan di Malaysia tersebut," Dasco menandasi.

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan kasus penembakan nan dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI).

"Kementerian terkait, kemudian abdi negara penegak norma kudu segera menindaklanjutin perihal tersebut, menyelidiki, mengambil langkah-langkah nan diperlukan untuk menyelidiki," kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 30 Januari 2025.

Puan menegaskan, pemerintah kudu bisa melindungi semua PMI dan mencegah agar kasus serupa tidak terulang.

"Tentu saja melindungi penduduk negara Indonesia nan kemudian terkena korban dan memitigasi, jangan sampai terjadi lagi perihal seperti itu," kata dia.

Menurut Puan, Komisi I DPR bakal memanggil Kemenlu untuk membahas langkah strategis mengenai kasus tersebut.

"Ya Itu kelak di komisi mengenai tentu saja bakal melaksanakan hal-hal mengenai perihal itu," pungkas Puan.

Presiden Prabowo Subianto angkat bicara soal kasus penembakan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Tanjung Rhu, Selangor oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Dia meminta agar kasus tersebut diinvestigasi.

"Ya itu sedang kita tentunya berambisi ada investigasi ya kan," ujar Prabowo kepada wartawan di Tribrata Darmawangsa Jakarta Selatan, Kamis 30 Januari 2025.

Dia pun meningatkan para pekerja migran Indonesia (PMI) tak ikut-ikutan dalam aktivitas ilegal. Prabowo juga mewanti-wanti WNI tak mudah percaya dengan janji-jani para sindikat.

"Kalau nyelundup ke negara asing resikonya negara asing bakal bertindak. Jadi rakyat kita jangan mau dibohongi oleh sindikat-sindikat nan berjanji ini, berjanji itu. Ya kita waspada, kita ingatkan," kata dia.

Prabowo meyakini pihak Malaysia menyelediki kasus ini secara menyeluruh. Dia menyebut WNI nan menjadi korban penembakan bakal diurus kepulangannya ke kampung laman oleh pemerintah Indonesia.

"Kita juga percaya pihak Malaysia bakal melaksanakan penyelidikan," ucap Prabowo.

Dia juga mengaku sudah berbincang dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Anwar Ibrahim soal kasus penembakan penduduk negara Indonesia (WNI) oleh abdi negara Malaysia. Prabowo sendiri berjumpa dengan PM Anwar Ibrahim di Malaysia pada Senin, 27 Januari 2025.

"Itu secara garis besar kita bicarakan," kata Prabowo.

Dia meminta agar kasus penembakan WNI di perairan Tanjung Rhu, Selangor diinvestigasi. Prabowo meyakini pihak Malaysia bakal menyelidiki kasus tersebut secara menyeluruh.

"Kita juga percaya pihak Malaysia bakal melaksanakan penyelidikan," tandas Prabowo.