Anggota Dpr Dukung Evaluasi Penggunaan Senjata Api Di Tni

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendukung pertimbangan menyeluruh penggunaan senjata di lingkungan TNI setelah kasus penembakan oleh personil TNI AL di Tol Tangerang-Merak nan menyebabkan seorang penduduk tewas.

Walaupun TNI sudah mempunyai standar operasional prosedur (SOP) nan jelas, menurut dia, pengawasan terhadap penerapan SOP mengenai dengan penggunaan senjata api kudu lebih diperketat.

"Kasus ini mengingatkan kita bahwa prosedur nan ada kudu dijalankan dengan disiplin tinggi untuk cegah penyalahgunaan senjata," kata Amelia dalam keterangan tertulisnya nan diterima di Jakarta, Selasa.

Selain itu, dia juga menyarankan pertimbangan terhadap kebijakan penugasan pasukan elite sebagai ajudan lantaran tugas tersebut mempunyai akibat tinggi jika tidak diawasi dengan baik.

Dari tiga oknum TNI AL nan terlibat kasus itu, kata dia, dua di antaranya merupakan prajurit Komando Pasukan Katak (Kopaska) sebagai satuan elite TNI AL dan salah satunya bekerja sebagai ajudan pejabat.

Sebagai organisasi besar dan berpengalaman, kata dia, TNI sudah mempunyai sistem pengawasan terhadap personelnya. Namun, untuk mencegah kejadian serupa, diperlukan penguatan monitoring serta pembinaan moral dan mental prajurit secara konsisten.

Wakil rakyat ini mengatakan bahwa Komisi I DPR RI bakal terus menjalankan kegunaan pengawasan terhadap TNI untuk memastikan profesionalisme dan kredibilitas lembaga ini tetap terjaga.

Amelia berambisi kejadian serupa tidak terulang sehingga TNI sebagai lembaga nan lahir dari rakyat tetap dicintai dan dihormati oleh masyarakat.

Ia mengapresiasi langkah sigap TNI AL dalam menangani kasus ini dengan memastikan pelaku telah ditangani oleh Polisi Militer TNI. Hal tersebut menunjukkan komitmen lembaga terhadap penegakan hukum.

"Namun, sebagai personil Komisi I DPR RI, saya menekankan pentingnya proses norma nan transparan dan akuntabel," katanya.

Jika pelaku terbukti bersalah di pengadilan militer, menurut dia, pemecatan secara tegas dan terbuka kudu menjadi langkah lanjutan agar mencerminkan kedisiplinan dan keadilan di tubuh TNI. Penegakan norma nan sesuai dengan undang-undang dan independensi badan peradilan militer adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi.

"Kami percaya ketua TNI bisa menangani persoalan ini dengan bijak dan tegas, sekaligus mengambil pelajaran untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap TNI," kata dia.

Sebelumnya, Panglima Komando Armada TNI AL Laksamana Madya TNI Denih Hendrata di Markas Koarmada TNI AL, Jakarta, Senin (6/1), mengungkapkan bahwa oknum personil TNI AL nan melakukan penembakan di Tol Tangerang-Merakmembawa senjata api lantaran tugasnya sebagai ajudan.