ARTICLE AD BOX
pendapatsaya.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengaku pihaknya tidak diberi info dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia perihal pengecer dilarang menjual gas LPG 3 Kg.
"Harus kita katakan jujur sejujur-jujurnya ini semuanya ada kami. Kami tidak diinformasikan tentang kebijakan itu tentang bakal menghapus pengecer tanpa ada formula nan untuk mengganti alias apa," kata Sugeng, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Oleh lantaran itu, Sugeng menyatakan Komisi XII DPR RI selaku Mitra Kerja ESDM mengkritik keras kebijakan Kementerian ESDM tersebht.
"Tetapi jelas kritik kami keras bahwa jika meluncurkan kebijakan nan menyangkut rencana hidup orang banyak itu kudu melalui mitigasi nan jeli kudu melalui pendekatan-pendekatan sosialisasi nan tuntas," ujarnya.
Sementara itu mengenai pertimbangan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia buntut dari polemik kebijakan gas 3 kg, Komisi XII DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Mengevaluasi ESDM adalah itu adalah prerogatif pak presiden sekali lagi, Menteri adalah pembantu Presiden," pungkas Sugeng.
Bahlil Kena Omel Warga soal LPG 3 Kg
Kunjungan kerja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke dua pangkalan LPG 3 kg di Kota Tangerang, Banten pada Selasa (4/2/2025), turut diwarnai tindakan protes dari warga.
Sembari menenteng tabung gas LPG 3 kg kosong, seorang laki-laki paruh baya berjulukan Effendi datang mendekati Bahlil dan rombongan, saat berada di Pangkalan Budi Setiawan, Kota Tangerang, Banten.
Meskipun sempat dihadang petugas keamanan, Effendi mengamuk di depan Bahlil lantaran kesulitan mencari tabung gas LPG 3 kg selama dua pekan. Ia juga protes akibat nilai jualnya nan melonjak di atas nilai satuan tertinggi (HET).
"Kami tidak memihak siapa nan mengambil keuntungan. Kami butuh dapur kami kudu ngebul. Kami jualan kudu jalan, dan jangan dimiskinkan kami," seru Effendi tepat di hadapan Bahlil.
Mendengar keluhan tersebut, Bahlil menceritakan nilai LPG 3 kg sempat melonjak hingga Rp 25-30 ribu per tabung, gara-gara oknum nan mengedarkan tabung gas oplosan.
"Jadi bapak dengar. Saya juga sebagai rakyat bapak. Niat saya itu baik, lantaran subsidi kita itu Rp 87 triliun per tahun. Tujuannya untuk masyarakat belinya tidak boleh lebih dari nilai Rp 19.000 alias Rp 20.000," kata Bahlil.
"Karena itu pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan semua subsidi bisa tepat sasaran," dia menegaskan.
Bahlil juga sudah mendapat petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto, untuk meningkatkan status pengecer LPG 3 kg menjadi sub pangkalan. Ia berjanji penyaluran tabung gas melon bakal lebih terkontrol, sehingga tidak terjadi lagi kekosongan alias kelangkaan stok.
"Karena itu kita lakukan penataan. Mulai hari ini, bapak berdagang enggak apa-apa. Karena dari pengecer sekarang kita aktifkan menjadi sub daripada pangkalan. Supaya bisa negara kontrol, agar tidak ada lagi nan menyalahgunakan LPG subsidi," bebernya.
Todong Tanggung Jawab Pemerintah
Tak puas dengan jawaban itu, Effendi meminta tanggung jawab pemerintah guna menindaki oknum pemain LPG 3 kg. Dia menuturkan, pemerintah semestinya punya kuasa penuh untuk memihak kepentingan rakyat.
"Saya pakai logika sehat, jika memang ada nan bandel menimbun alias mengurangi si gas, bapak punya senjata. Bapak punya perangkat untuk bertindak. Bukan rakyat nan dikorbankan," ucap dia.
Effendi juga turut mempertanyakan syarat bagi pengecer nan mau naik kelas jadi sub pangkalan. Spontan, Bahlil menjawabnya dengan singkat. "Enggak ada persyaratan," ungkapnya.
Mengakhiri percakapan, Bahlil meminta Effendi lanjut antre mendapat LPG 3 kg. Ia kembali menjamin stok LPG 3 kg di tengah masyarakat ke depan tak bakal lagi kosong.
"Bapak, bapak saya pikir nan krusial ambil dulu, bapak antre, nan krusial penjelasan negara, tujuan negara begitu ya bapak. Kita pingin bapak dapat nilai nan baik, kita layani. Tidak lagi langka," ujar Bahlil.
Bahlil Minta Maaf
Pada pangkalan terpisah di Tangerang, Bahlil berulang kali meminta maaf atas antrean panjang dalam membeli LPG 3 kg. Itu dilakukannya sembari berkeliling mendatangi para calon pembeli.
Usai aktivitas tersebut, Bahlil mengutarakan maksud permintaan maaf tersebut. Lantaran, dia mengaku keahlian pemerintah dalam menyalurkan tabung gas melon bersubsidi ini belum maksimal.
"Iya, saya minta maaf lantaran mereka antre. Pemerintah kudu objektif. Kalau kami kurang bekerja maksimal untuk memastikan rakyat kita baik, ya saya kudu minta maaf," kata Bahlil.