Occrp Akui Tak Punya Bukti Jokowi Korupsi

pendapatsaya.com, Jakarta Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), sebuah organisasi nirlaba mengumumkan Presiden Suriah nan telah digulingkan dari kekuasaannya, Bashar al-Assad sebagai pemimpin nan paling berkedudukan dalam memajukan kejahatan dan korupsi secara global, nan pada akhirnya merusak kerakyatan dan kewenangan asasi manusia. Gelar pemimpin paling korup berikan kepada Bashar. 

Dalam rilis itu, tak hanya Bashar, ada 4 lain pemimpin bumi nan menjadi finalis tokoh terkorup, salah satunya Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Bagaimana para tokoh itu bisa masuk dalam daftar tersebut, OCCRP memberi penjelasan. 

Dalam keterangan resminya, OCCRP mengatakan bahwa nan masuk nominasi berasal dari usulan masyarakat dunia. Tapi kemudian diputuskan oleh tim juri nan berasal dari civil society, akademisi, dan wartawan nan punya pengalaman investigasi korupsi dan kejahatan.

OCCRP menyatakan independen dalam menentukan nama-nama tersebut. Itu lantaran nama-nama nan masuk berasal dari usulan masyarakat. Mereka mengaku tak punya kontrol atas tokoh-tokoh nan masuk nominasi. OCCRP menerima lebih dari 55 ribu usulan. 

"OCCRP memasukkan para ‘finalis’ nan mendapat support onliner terbanyak dan mempunyai beberapa dasar untuk dimasukkan dalam nominasi final,” katanya.

Terkait masuknya Jokowi dalam daftar finalis tokoh terkorup nan dibuat, OCCRP mengakui tidak mempunyai bukti nan kuat.

Adanya nama Jokowi itu lebih lantaran dorongan nan kuat dari publik di bumi maya, nan menurut mereka mempunyai dasar nan cukup kuat untuk dipertimbangkan . Hal itu, menjadi salah satu aspek masuknya mantan gubernur Jakarta itu dalam proyek OCCRP. 

"OCCRP tidak mempunyai bukti nan menunjukkan bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi untuk untung pribadi selama masa kepresidenannya. Namun, golongan masyarakat sipil dan para mahir beranggapan bahwa pemerintahan Jokowi telah melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia,” seperti dilansir dari laman OCCRP. 

Banyaknya kritik pada Jokowi yang dinilai merusak sistem pemilu dan peradilan Indonesia demi mendukung ambisi politik putranya, nan sekarang menjabat sebagai wakil presiden di bawah Presiden Prabowo Subianto, juga menjadi aspek gimana Jokowi diklaim oleh mereka dalam finalis pemimpin terkorup. 

"Para juri sangat menghargai nominasi dari masyarakat. Namun, dalam beberapa kasus, tidak ada bukti nan cukup kuat mengenai adanya korupsi besar alias pola penyalahgunaan nan sudah berjalan lama," ujar Publisher OCCRP Drew Sullivan.

Presiden ke-7 RI Joko Widodo menanggapai santuy pemecatan dirinya sebagai kader PDI Perjuangan. Sedangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming memilih konsentrasi membantu Presiden Prabowo Subianto daripada menanggapi pemecatan dirinya.