Anggota Banggar Dpr Minta Publik Beri Waktu Pembuktian Purbaya Effect

pendapatsaya.com, Jakarta - Anggota Badan Anggaran dan Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi meminta publik beri waktu ke Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional dengan menjalankan kebijakan fiskal tepat sasaran. Menurut dia, pengaruh kebijakan Menkeu Purbaya (Purbaya Effect) saat ini tengah ditangkap pasar.

Bang Pur, sapaan akrabnya, mencatat saham-saham sektor finansial khususnya perbankan naik dan menguat. Sentimen positif ini berasal dari pelaku pasar nan mencermati pengalihan biaya senilai Rp 200 triliun oleh pemerintah dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Bank Indonesia (BI) ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

"Menkeu Purbaya ini baru dilantik langsung viral, gayanya koboi, ceplas-ceplos, tapi saya percaya Menteri Keuangan pasti mengambil kebijakan nan berpihak pada masyarakat luas dan sektor swasta untuk menciptakan suasana ekonomi nan sehat," kata Bang Pur.

Bang Pur menyampaikan, sektor swasta adalah motor penggerak lapangan kerja dan inovasi. Sementara masyarakat memerlukan kepastian ekonomi nan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, pihaknya mendorong agar kebijakan fiskal nan disusun tidak hanya konsentrasi pada stabilitas makro, tetapi juga memberi ruang lebih luas bagi bumi upaya agar dapat tumbuh dan berkembang.

"Dengan demikian, daya saing nasional bakal meningkat dan kesejahteraan masyarakat lebih sigap terwujud," percaya Bang Pur.

Bang Pur mengingatkan, Purbaya juga kudu berkomitmen terhadap investasi di bagian pendidikan. Sebab pendidikan adalah investasi jangka panjang nan tidak boleh diabaikan.

"Fakta bahwa alokasi anggaran pendidikan tetap berada di bawah ketentuan mandatory spending perlu mendapat perhatian serius," catat Bang Pur.

Bang Pur yakin, pembangunan manusia melalui pendidikan adalah fondasi utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Tanpa sumber daya manusia unggul, pertumbuhan ekonomi nan tinggi tidak bakal berkelanjutan.

"Kami mendorong Menkeu Purbaya untuk segera meninjau kembali prioritas alokasi anggaran agar pendidikan betul-betul mendapat porsi nan semestinya," sorong dia.

Bang Pur menegaskan, pendidikan bukan hanya soal tanggungjawab hukum, tetapi juga tanggung jawab moral kepada generasi mendatang.

"Saya percaya kebijakan fiskal nan berorientasi pada rakyat, sektor swasta, dan pendidikan bakal membawa Indonesia menuju pertumbuhan nan lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan," dia menandasi.