Bukti Video Korupsi Pejabat Negara? Hasto Pdip Tantang Fakta, Jokowi Serukan Hormati Proses Hukum

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan tanggapan atas pernyataan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto yang mengaku memiliki puluhan video terkait dugaan keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Prasetyo meminta bukti konkret jika memang video tersebut benar ada.

"Emangnya ada (video itu)? Kalau ada, ya disampaikan saja. Kan semua landasannya hukum, ya. Fakta hukum lah," ujar Prasetyo di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (28/12/2024).

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto disebut telah menyiapkan sejumlah video terkait dugaan korupsi oleh petinggi negara. Pernyataan ini diungkapkan oleh politikus PDIP Mohamad Guntur Romli melalui sebuah unggahan video di Instagram pada Kamis (26/12/2024). Dalam unggahan itu, Guntur mengeklaim bahwa Hasto sangat kooperatif dalam kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan kasus Harun Masiku.

"Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif," ujar Guntur. Ia menambahkan bahwa video-video tersebut dapat mengungkap keterlibatan sejumlah pejabat negara dalam berbagai kasus korupsi.

Menurut Guntur, video-video itu memiliki potensi besar untuk mengguncang opini publik dan mengubah arah pemberantasan korupsi di Indonesia. "Jika dirilis, video-video ini akan mencengangkan, menyebut nama-nama serta bukti-bukti yang luar biasa," imbuhnya.

Hasto dan Risiko Politik

Usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku, Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa ia telah memahami risiko politik sejak awal. Dalam sebuah video, ia menegaskan komitmennya terhadap hukum dan mengkritik upaya perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

"Saya sudah memahami berbagai risiko yang akan saya hadapi," kata Hasto, Kamis (26/12/2024). Ia juga menyebut adanya tekanan agar PDIP tidak memecat kader yang melanggar konstitusi. Menurut Hasto, partainya tetap menjaga prinsip demokrasi di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Hasto menuding bahwa sumber daya negara kerap digunakan untuk kepentingan politik praktis. "Pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan wajib dilakukan oleh kader-kader PDIP," ujarnya.

Jokowi: Hormati Proses Hukum

Menanggapi penetapan Hasto sebagai tersangka oleh KPK, Presiden Joko Widodo mengimbau semua pihak untuk menghormati proses hukum yang berlaku. "Ya hormati seluruh proses hukum yang ada," kata Jokowi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (25/12/2024).

Ketika ditanya mengenai dugaan keterlibatannya yang kembali mencuat, Jokowi hanya tersenyum dan menyebut dirinya sudah pensiun dari jabatan publik. "Hehee... sudah purnatugas, sudah pensiunan," jawabnya.

Kasus ini masih terus menjadi perhatian publik, dengan banyak pihak yang menunggu langkah-langkah hukum lebih lanjut. Komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tetap menjadi harapan masyarakat.