ARTICLE AD BOX
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menyatakan niatnya untuk mengungkap skandal korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat negara. Pernyataan ini disampaikan setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi Pergantian Antarwaktu (PAW) calon legislatif DPR RI Harun Masiku.
Merespons pernyataan Hasto, Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra, mendorong agar Hasto segera membeberkan temuan tersebut kepada publik. Menurut Herzaky, jika Hasto hanya berasumsi tanpa menyampaikan bukti, hal itu dapat dianggap sebagai upaya pengalihan isu setelah ditetapkan sebagai tersangka.
"Kalau memang ada, bongkar saja. Mengapa ditahan-tahan? Makin lama ditahan, publik bisa berasumsi ini hanya peluru kosong, pengalihan isu saja, karena frustrasi dan kaget bisa dijadikan tersangka setelah sekian lama melenggang bebas," ujar Herzaky pada Senin (30/12/2024).
Herzaky juga menambahkan, jika Hasto memiliki bukti dan tidak segera mengungkapnya, hal itu justru dapat dianggap sebagai bentuk menutupi kejahatan. Ia menegaskan pentingnya mengedepankan transparansi kepada publik.
Senada dengan Herzaky, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menilai Hasto sebaiknya menggunakan jalur hukum jika benar memiliki bukti terkait skandal elite politik. Kamhar mengingatkan agar tudingan tanpa dasar tidak berkembang menjadi bola liar.
"Ini negara hukum, sekiranya apa yang disampaikan sebagai tudingan skandal elite politik itu benar adanya, silakan saja menempuh jalur hukum," katanya.
Menurut Kamhar, tudingan tanpa bukti kuat hanya akan memicu kegaduhan publik dan dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan posisi tawar tertentu.
Istana Bereaksi
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mempersilakan Hasto untuk menunjukkan bukti keterlibatan pejabat negara dalam kasus korupsi. Namun, ia mempertanyakan keaslian video yang diklaim dimiliki Hasto.
"Ah ya, emangnya ada (video itu)? Kalau ada ya disampaikan aja. Kan semua kan landasannya hukum, ya. Fakta hukum lah," ujar Prasetyo saat ditemui di Indonesia Arena Jakarta, Sabtu (28/12/2024).
Politikus PDIP, Mohamad Guntur Romli, sebelumnya mengungkapkan bahwa Hasto telah menyiapkan puluhan video terkait keterlibatan petinggi negara dalam kasus korupsi. Guntur mengklaim bahwa video tersebut berisi bukti yang mencengangkan dan berpotensi mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Video-video nanti, itu kalau dirilis akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa. Karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan," kata Guntur.
Hingga kini, publik masih menunggu langkah konkret dari Hasto Kristiyanto dalam membongkar kasus yang disebutnya. Jika bukti-bukti tersebut benar ada, hal ini dapat menjadi momen penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, tanpa bukti yang jelas, pernyataan ini berpotensi menjadi isu yang justru merugikan kredibilitas Hasto di mata masyarakat.