Politik Sandera Di Pusaran Kasus Hasto: Antara Tuduhan Dan Strategi Balik Serang

Masih terasa seperti baru kemarin ketika Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengkritik keras Pilpres 2024. Ia menuduh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), memainkan politik sandera terhadap para ketua umum partai politik demi mendukung Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Namun, situasi kini berubah drastis. PDIP dan Hasto, yang sebelumnya lantang mengkritik, kini tampak memainkan strategi serupa. Ini mencuat setelah Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku. Hasto bahkan mengklaim memiliki "kartu AS" berupa data pejabat tinggi negara yang diduga terlibat korupsi.

Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat), menilai praktik politik sandera harus segera diakhiri demi menjaga iklim demokrasi Indonesia. "Kalau ada, dibuka saja. Sehingga misteri ini selesai, termasuk tugas KPK menemukan Harun Masiku," ujar Hensat dalam wawancara di Jakarta, Minggu (29/12/2024).

Hensat menjelaskan, politik sandera sering kali dilakukan oleh pihak berkuasa, baik yang masih menjabat maupun mantan penguasa. "Sanderaan politik ini biasanya hanya dilakukan oleh penguasa, karena mereka yang memiliki catatan-catatan rahasia itu," ujarnya. Ia menambahkan, transparansi menjadi kunci untuk menciptakan demokrasi yang sehat.

Istilah politik sandera sebelumnya mencuat pada Oktober-November 2023, ketika Hasto menuduh Jokowi memaksa ketua umum partai politik di KIM untuk mengusung Gibran sebagai pendamping Prabowo. "Saya menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang," kata Hasto pada 29 Oktober 2023. Namun, ia tak pernah mengungkap identitas pihak-pihak yang dimaksud.

Hasto beralasan, pernyataannya merupakan imbauan moral agar semua pihak menjaga demokrasi yang sehat tanpa intervensi. "Kami sayang dengan seluruh ketua umum. Kebenaran itu akan terjawab pada 14 Februari nanti," ujarnya pada 2 November 2023.

Ironisnya, setelah dirinya tersandung masalah hukum, Hasto justru menggunakan narasi yang serupa. Juru bicara PDIP, Guntur Romli, menyebut Hasto memiliki bukti keterlibatan pejabat dalam kasus korupsi. "Mas Hasto telah membuat puluhan video yang membongkar dugaan korupsi pejabat tinggi negara," kata Guntur.

Pada video pernyataan pertamanya setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Hasto mengklaim dirinya dikriminalisasi dan dipolitisasi. Ia menyerukan kader PDIP untuk melanjutkan perlawanan, sembari mempersiapkan video-video lanjutan yang disebut akan mengubah peta pemberantasan korupsi di Indonesia.

Polemik ini memunculkan kembali pertanyaan besar: apakah praktik politik sandera akan terus menjadi bagian dari lanskap politik Indonesia, ataukah ini saatnya demokrasi beranjak ke arah yang lebih sehat dan transparan?