Dampingi Ke Saudi, Menag Nasaruddin Umar: Presiden Prabowo Ingin Bahas Kampung Haji

pendapatsaya.com, Jakarta - Menteri Agama alias Menag Nasaruddin Umar bertolak menuju Jeddah, Arab Saudi, Selasa (1/7/2025). Keberangkatannya kali ini dalam rangka mendampingi kunjungan kerja Presiden Prabowo ke Arab Saudi.

Nasaruddin menyampaikan, rencananya Presiden Prabowo bakal berjumpa dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk membahas tentang penyelenggaraan haji. Termasuk, salah satunya rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi.

"Insya Allah sejenak lagi kami bakal bertolak ke Jeddah mendampingi Bapak Presiden untuk membicarakan persoalan haji. Salah satu agendanya adalah rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Makkah," ujar Menag Nasaruddin Umar, di Terminal VIP Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, seperti dikutip dari siaran pers Selasa (1/7/2025).

Dia menjelaskan, pembangunan perkampungan haji alias kampung haji dan umrah adalah langkah strategis mengingat besarnya jumlah jemaah Indonesia nan beragama ke Tanah Suci setiap tahunnya.

"Kita bisa bayangkan, 1,5 juta orang umrah setiap tahun dan lebih dari 220 ribu orang menunaikan ibadah haji. Sudah saatnya Indonesia mempunyai pendapat konstruktif untuk mendukung pelayanan jemaah secara jangka panjang," ucap Nasaruddin.

Sementara itu mengenai penyelenggaraan ibadah haji oleh Indonesia, Nasaruddin mengatakan pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Urusan Haji Kerajaan Saudi saat berjamu ke Kantor Urusan Haji Indonesia Daerah Kerja Makkah baru-baru ini.

"Alhamdulillah, penyelenggaraan haji Indonesia secara umum dinilai baik dan mendapat apresiasi langsung dari pemerintah Saudi. Bahkan, mereka menilai jemaah haji Indonesia sebagai nan paling tertib," kata Nasaruddin.

Tim Pengawas DPR berbareng Kementerian Agama menggelar rapat dengar pendapat membahas persoalan pelayanan haji di Makkah, Arab Saudi. Sejumlah persoalan seperti tenda untuk wukuf hingga terpisahnya jemaah dari kloter jadi materi pembahasan.

Nasaruddin mengatakan, meski kudu diakui penyelenggaraan haji tidak sepenuhnya sempurna, namun menurut pihak Saudi, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara nan paling siap menghadapi beragam perubahan izin dalam sistem penyelenggaraan haji nan baru.

Nasaruddin pun berharap, ke depan kerja sama bilateral khususnya pada penyelenggaraan haji dan umrah bakal semakin erat dan memberikan faedah besar bagi seluruh umat Islam Indonesia di masa nan bakal datang.

"Ini menjadi bukti bahwa sistem dan kesiapan kita sudah berada di jalur nan benar," dia menandasi.

Sebelumnya, Kantor Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daerah Kerja (Daker) Makkah menerima kunjungan Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Arab Saudi, Abdul Fattah Mashat, Sabtu, 28 Juni 2025.

Ketua PPIH Arab Saudi Muchlis M Hanafi menilai kunjungan tersebut sebagai peristiwa berhistoris dan penuh makna.

"Kunjungan ini pertama kali dilakukan pejabat tinggi Kementerian Haji ke instansi misi Indonesia di Makkah. Ini menunjukkan perhatian, kepercayaan, dan penghargaan nan sangat tinggi terhadap Misi Haji Indonesia, nan merupakan misi terbesar di dunia," kata Muchlis usai menerima kunjungan Wamenhaj di Daker Makkah, Sabtu 28 Juni 2025.

Wamenhaj Saudi datang di instansi Daker Makkah didampingi Asisten Deputi Bidang Operasional Haji, Eyad Rahbini berbareng Koordinator dan Supervisor (Musyrif Aam) Kantor Urusan Haji, Badr al-Sulami.

Selain Ketua PPIH Arab Saudi, ikut menyambut kehadiran mereka, Konsul Haji pada KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Kepala Daker Makkah Ali Machzumi, serta para Kepala Bidang Layanan dan Kepala Sektor di wilayah Daker Makkah.

Mewakili PPIH, Muchlis menyampaikan apresiasi dan rasa hormat atas keberhasilan Arab Saudi, di bawah kepemimpinan Pelayan Dua Kota Suci Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Pangeran Muhammad bin Salman, dalam penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, di tengah tantangan dunia dan regional.

Indonesia merasa bangga menjadi bagian dari sukses besar ini, dengan kontribusi nyaris 16 persen dari total jemaah haji luar negeri.

"Keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja sama dan koordinasi nan baik antara pemerintah kedua negara, khususnya Kementerian Haji dan Umrah Saudi dengan Kementerian Agama Republik Indonesia," kata Muchlis.

Muchlis menambahkan bahwa Indonesia tahun ini juga menghadapi fase baru dalam penyelenggaraan haji dengan sistem pelayanan berbasis syarikah, nan pertama kalinya melibatkan delapan syarikah berbeda.

Perubahan skema jasa dari nan berbasis kloter menjadi berbasis syarikah membawa tantangan baru, terutama dalam perihal penyesuaian sistem info dan manajemen operasional.

"Namun demikian, semua tantangan tersebut sukses diatasi berkah support penuh dan pengarahan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi," imbuhnya.

Ketua PPIH juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima sejumlah catatan melalui nota diplomatik Dubes Saudi di Jakarta, khususnya mengenai pemasukan info awal jemaah haji dalam program isti’dād musbaq dan kesiapan aspek kesehatan.

Catatan tersebut telah ditindaklanjuti secara serius sejak awal kehadiran jemaah ke Tanah Suci, dan beragam perbaikan dilakukan di bawah supervisi langsung dari otoritas Saudi, dalam perihal ini Kementerian Haji.