Kata Polisi Soal Marak Praktik Prostitusi Di Sekitar Ikn

Sedang Trending 4 jam yang lalu
ARTICLE AD BOX

pendapatsaya.com

Sabtu, 12 Jul 2025 14:20 WIB

Pengawasan Polda Kaltim dilakukan setelah muncul indikasi penginapan di sekitar IKN digunakan untuk praktik prostitusi terselubung. Ilustrasi praktik prostitusi. (Thinkstock/Willbrasil21)

Jakarta, pendapatsaya.com --

Pengawasan dilakukan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Timur (Kaltim) terhadap sejumlah penginapan di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara atau IKN di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim.

Pengawasan tersebut dilakukan setelah muncul indikasi penginapan di sekitar IKN digunakan untuk praktik prostitusi terselubung.

"Langkah pengawasan corak pencegahan agar aktivitas prostitusi terjadi dan tidak mencoreng gambaran area IKN," ujar Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yuliyanto saat ditanya menyangkut berita praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN di Balikpapan, seperti dilansir Antara, Sabtu (12/7).

"Beberapa waktu lampau kami juga dapatkan kabar, bahwa di beberapa penginapan di sekitar IKN ada aktivitas prostitusi," imbuhnya.

Polda Kaltim membenarkan indikasi bahwa beberapa bilik di penginapan nan terdapat di sekitar IKN terindikasi dipakai untuk praktik prostitusi setelah personel mereka langsung memeriksanya.

Polisi melakukan pengawasan sebagai langkah pencegahan agar praktik prostitusi tidak muncul, jelas dia, memang tidak ada penegakan norma bagi wanita pramunikmat dan laki-laki sebagai pengguna jasa pekerja seks komersial.(PSK) itu.

"Karena saat dilakukan penyergapan tidak ada nan tertangkap tangan sedang melakukan perzinahan," kata dia.

Meskipun tidak dilakukan penindakan, pengawasan tetap dilakukan secara berkala guna memastikan area di sekitar IKN terbebas dari aktivitas nan melanggar norma sosial.

Polda Kaltim melakukan pengawasan rutin agar praktik prostitusi nan kemudian membikin gambaran negatif IKN dan sekitarnya untuk mencegah praktik prostitusi di sekitar wilayah IKN.

"Pengawasan tersebut dilakukan dengan beragam pemangku kepentingan lainnya, pemerintah daerah, termasuk TNI lantaran praktik prostitusi adalah penyakit sosial nan tentu saja bukan hanya polisi nan bisa menyelesaikannya," papar Yulianto.

(wiw)

[Gambas:Video CNN]

Selengkapnya