Nusron Wahid: 8 Pegawai Atr Dicopot Dari Jabatan Terkait Kasus Sertifikat Pagar Laut Tangerang

pendapatsaya.com, Jakarta - Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan, pihaknya sudah proses memecat delapan pejabat ATR buntut dari persoalan sertifikat tanah di perairan Kabupaten Tangerang, Banten.

Kita memberikan hukuman berat pembebasan dan penghentian dari jabatannya pada mereka nan terlibat kepada enam pegawai dan hukuman berat kepada dua pegawai,” kata Nusron dalam rapat berbareng Komisi II DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2025). 

Meski demikian, Nusron enggan menyebutkan siapa saja nama pegawai nan dicopot. Pihaknya hanya sebut inisial. 

Pejabat pertama pertama adalah JS, Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang. Kemudian SH, Ex-Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

Selanjutnya, ET, Ex-Kepala Seksi Survei dan Pementaan. Kemudian WS, Ketua Panitia A. YS, Ketua Panitia A.  Kemudian NS, Panitia A. Selanjutnya LM Ex-Kepala Survei dan Pementaan setelah ET. Kemudian KA, Ex-PLT, Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran.

“Ini delapan orang ini nan sudah diperiksa oleh inspektorat dan sudah diberikan hukuman oleh Inspektorat. Tinggal proses peng SK am saksinya dan penarikan mereka dari jabatannya tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Mohammad Toha meminta Nusron menyelesaikan 48 ribu kasus mafia tanah di Indonesia.

Menurutnya, bentrok agraria terjadi lantaran ketimpangan kepemilikan, penguasaan, dan pengelolaan sumber daya agraria. Konflik agraria dapat disebabkan oleh kebijakan pemerintah nan tumpang tindih. 

"Konflik agraria juga bisa disebabkan oleh penyalahgunaan tanah dan pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, Konflik agraria dapat disebabkan oleh pelanggaran kewenangan asasi manusia," terang Toha, Kamis (30/1/2025).

Terkait kasus mafia tanah, Toha mengatakan, kasus mafia tanah terjadi lantaran lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan kurangnya transparansi. Selain itu, mafia tanah juga memanfaatkan sikap abai masyarakat terhadap tanah nan mereka miliki.  

"Pada 14 November 2024, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan, ada 48.000 kasus mafia tanah di Indonesia selama ini.  79 persen nan sudah diselesaikan," ungkapnya.