Periksa Kabag Pengelolaan Rumah Jabatan Dpr, Kpk Sita Dokumen

Jakarta, pendapatsaya.com --

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah arsip mengenai investigasi kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan dan jasa berupa kelengkapan rumah kedudukan personil (RJA) DPR dengan anggaran Rp120 miliar lebih.

Penyitaan dilakukan saat interogator memeriksa Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR RI 2019-2022 Hiphi Hidupati dan Purwadi selaku tenaga kerja swasta, Senin (6/1).

"Penyidik hanya melakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen nan diduga mengenai dengan pengadaan peralatan dan jasa pada rumah dinas personil DPR," ujar Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Selasa (7/1).

Tim Satuan Tugas (Satgas) Penyidikan KPK mulai memeriksa kembali saksi-saksi guna melengkapi berkas perkara sejumlah tersangka. Dalam prosesnya, salah satu orang nan sudah diperiksa adalah Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com pada laman LPSE DPR, di tahun 2020 untuk satuan kerja Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, setidaknya terdapat empat pengadaan kelengkapan sarana RJA DPR.

Yakni Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Ulujami dengan HPS Rp10 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok A dan B dengan HPS Rp39,7 miliar; Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok C dan D dengan HPS Rp37,7 miliar; dan Pengadaan Kelengkapan Sarana RJA DPR Kalibata Blok E dan F dengan HPS Rp34 miliar. Seluruh tender berstatus selesai.

Dalam kasus ini, KPK sempat mencegah tujuh orang tersangka berjalan ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024. Belum diperoleh info terkini apakah pencegahan ke luar negeri tersebut diperpanjang alias tidak.

Adapun subjek nan dicegah adalah Indra Iskandar; Hiphi Hidupati; Direktur Utama PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwitunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.

Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Roni; Project Manager PT Integra Indocabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta).

Mereka belum ditahan lantaran kalkulasi kerugian finansial negara belum selesai.

(ryn/tsa)

[Gambas:Video CNN]