ARTICLE AD BOX
pendapatsaya.com, Jakarta Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggelar rapat internal dengan agenda pembahasan persiapan Sidang Tahunan MPR RI dan sejumlah agenda strategis nan berangkaian dengan penyelenggaraan tugas-tugas konstitusional MPR di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/6/2025)
Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, S.E., M.M., menyampaikan terdapat empat agenda utama nan dibahas dalam rapat, yakni: persiapan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, rencana rapat konsultasi dengan Presiden, perkembangan kajian mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), serta pembahasan program dan anggaran MPR RI tahun 2025 dan 2026.
“Alhamdulillah, beberapa kesepakatan telah dicapai dalam rapat ini," ujar Siti Fauziah.
Terkait kajian PPHN, Siti Fauziah menjelaskan bahwa hasil final dari Badan Pengkajian dan Kelompok Kerja Kajian Ketatanegaraan (K3) bakal disampaikan kepada ketua MPR pada akhir Juli 2025. Hasil kajian tersebut, nan mencakup substansi dan dasar norma PPHN, bakal dibahas dalam rapat ketua dan rapat campuran sebelum dikonsultasikan kepada Presiden.
“PPHN tetap dalam proses kajian. Jadi pada akhir Juli kelak baru bakal disampaikan kepada pimpinan. Dari situ baru bisa diketahui apa nan bakal berubah alias tetap, dan bakal dibawa ke dalam sistem rapat lanjutan serta konsultasi dengan Presiden,” jelasnya.
Persiapan Sidang Tahunan MPR RI 2025
Sementara itu, mengenai penyelenggaraan Sidang Tahunan MPR RI, terdapat tiga pengganti format nan sedang dipertimbangkan.
Pertama, sidang diselenggarakan secara terpisah sebagaimana tercantum dalam Tatib MPR.
Kedua, mengikuti format sebelum masa pandemi COVID-19, ialah sidang MPR dan sidang DPR digelar terpisah.
Ketiga, menyatukan sidang dalam satu rangkaian sebagaimana nan telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Keputusan mengenai format sidang tersebut bakal diputuskan kemudian.
Rapat ketua juga menyoroti rencana penyusunan kitab sejarah MPR. Menurut Siti Fauziah, MPR sebenarnya telah mempunyai kitab sejarah dari periode sebelumnya. Namun untuk periode saat ini, pengarsipan sejarah kelembagaan belum diperbarui. Oleh lantaran itu, MPR bakal menyusun kitab sejarah nan memuat rangkaian komplit perjalanan lembaga, termasuk periode terbaru, sebagai corak pengarsipan kelembagaan nan utuh.
Perkembangan Implementasi Konstitusi
Menyikapi perkembangan terkini mengenai penerapan konstitusi, Pimpinan MPR berencana untuk melakukan silaturahmi ke lembaga-lembaga negara serta mengundang menteri khususnya nan membawahi lembaga pendidikan untuk membahas penguatan pemahaman dan penerapan konstitusi di kalangan generasi muda.
Rapat ketua ini dihadiri oleh Ketua MPR RI H. Ahmad Muzani, dan para Wakil Ketua MPR RI, ialah Drs. H. Kahar Muzakir, Dr. Hj. Lestari Moerdijat, M.M., Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, Lc., M.A., Dr. Eddy Soeparno, S.H., M.A., Edhie Baskoro Yudhoyono, S.E., M.Sc., dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, S.H.
Dengan beragam agenda krusial nan telah dibahas dan disepakati, rapat ketua MPR RI ini menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi antar-pimpinan serta mematangkan persiapan agenda-agenda strategis kelembagaan di paruh kedua tahun 2025.
(*)