Wamendagri Pastikan Tak Ada Pelantikan Kepala Daerah Di Januari 2025

Surabaya, pendapatsaya.com --

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya memastikan pelantikan kepala wilayah terpilih Pilkada 2024 tidak bisa dilaksanakan di bulan Januari 2025.

"Enggak bisa, di bulan Januari enggak bisa. Kita belum bisa bicara tanggal dan bulannya tapi sebisa mungkin sesegera mungkin dengan opsi nan ada," kata Bima Arya usai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan di Gedung Grahadi, Surabaya, Selasa (7/1).

Hal ini, kata dia, disebabkan oleh adanya persidangan gugatan hasil beberapa Pilkada di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Ada nan kepala wilayah nan tidak ada gugatan sama sekali, kepala wilayah nan mengusulkan gugatan tapi gugatan ditolak oleh MK, kepala wilayah nan mengusulkan alias digugat kemudian dikabulkan diproses oleh MK. Ini kan tahapan-tahapannya berbeda. Ini kudu kita detailkan lagi seperti apa," ucapnya.

Kemendagri juga tidak bisa melaksanakan pelantikan kepala wilayah secara serentak, lantaran proses putusan gugatan di MK tersebut bakal berbeda-beda waktu penyelesaiannya.

"Enggak mungkin semuanya serentak. Kalau semuanya serentak maka tentunya bakal panjang sekali. Hampir tidak mungkin serentak menunggu semuanya selesai. Nanti tahapannya seperti apa tetap kudu dibahas secara teknis," ucapnya.

Meski begitu, Kemendagri berambisi pelantikan kepala wilayah itu bisa secepatnya dilakukan. Sebab ada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) nan kudu segera dibahas para kepala daerah.

"Kalau sasaran dari dari Pak Mendagri sesegera mungkin. Itu targetnya. Karena RPJMD ini kudu sinkron kudu berjalan. Jadi jangan terlalu lama terget Kemendagri," ujarnya.

Bima Arya mengatakan, pihaknya saat ini tengah berkonsultasi dengan MK dan meminta pengarahan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk sesegera mungkin melantik kepala wilayah definitif.

"Tapi di sisi lain ada tahapan-tahapan persidangan di MK nan kudu kita tunggu. Jadi ada beberapa pilihan tapi inilah nan kudu disepakati. Tentu dengan memperhatikan keputusan MK, norma-norma MK," pungkasnya. 

(frd/DAL)

[Gambas:Video CNN]