Bpjs Kesehatan Catat Pendapatan Iuran Naik 8,9% Jadi Rp165,3 T Di 2024

Jakarta, pendapatsaya.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mencatatkan pendapatan iuran sebesar Rp165,3 triliun sepanjang tahun 2024. Jumlah itu meningkat 8,9% secara tahunan alias year on year (yoy) dari setahun sebelumnya sebesar Rp151,7 triliun.

Sementara itu, sepanjang tahun 2025, iuran nan diterima sekitar Rp185 triliun. Namun demikian, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menyebut pendapatan tersebut tetap sepertiga dari pembiayaan kesehatan seluruh Indonesia.

"Jadi keseluruhan Indonesia itu setiap tahun keluar untuk kesehatan Rp614 triliun. nan dikelola BPJS, spending-nya kira-kira tahun 2025 Rp185 triliun," ujar Ghufron saat Public Expose BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat, Senin (14/7/2025).

Dengan nomor pendapatan iuran tahun 2024, kolektabilitas iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun meningkat menjadi 99,17 juta, dari setahun sebelumnya 98,62 juta.

Ghufron melanjutkan, aset bersih biaya agunan sosial (DJS) mencapai Rp49,52 triliun pada tahun 2024. Meskipun jumlah itu menurun dari setahun sebelumnya sebesar Rp56,67 triliun, nomor tersebut tetap tergolong sehat, lantaran mencukupi perkiraan pembayaran klaim untuk 3,40 bulan.

Untuk investasi, BPJS Kesehatan mencatatkan hasil sebesar Rp5,39 triliun sepanjang tahun 2025. Jumlah itu melampaui sasaran Rp4,46 triliun.

Namun demikian, hasil investasi itu juga menurun dari tahun 2023 nan tercatat sebesar Rp5,7 triliun. Menurut Ghufron penurunan itu terjadi lantaran nilai nan diinvestasikan juga menurun.

"Tapi bukan berfaedah tidak sehat. Sehat tidaknya itu apa? Ada PP 53 tahun 2018. Itu disebutkan di situ, jika aset neto dari BPJS itu sebesar 1,5 bulan, maksimum 6 bulan, kebanyakan duit juga tidak boleh. Itu lantaran ini uangnya masyarakat gitu, dititipkan saja. Maka namanya biaya petunjuk Tidak boleh terlalu banyak. Nah, BPJS posisinya dimana? Sekarang ini tinggi, sekitar 3 kali," terang Ghufron.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Bocoran OJK & BPJS Kesehatan Soal Kolaborasi & Peran Asuransi