Dpr Sebut Pelantikan Kepala Daerah Diundur Maret 2025, Mengapa?

pendapatsaya.com, Jakarta Pelantikan calon kepala wilayah nan terpilih pada Pilkada 2024 lampau bakal diundur dari Februari menjadi Maret 2025.  Hal ini dilakukan agar pelantikan dapat dilakukan serentak. 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan seluruh sengketa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilkada oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan tuntas pada Maret 2025. Dengan demikian, pelantikan perlu digelar setelah semua tahapan selesai, termasuk proses PHPU itu.

"Artinya, MK mau agar pelantikan itu setelah semuanya melewati tahapan dan dilantik secara berbarengan sehingga tidak lagi satu-satu seperti dahulu," kata Dede di Jakarta, Kamis, (2/1/2025), seperti dikutip dari Antara.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah, pelantikan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih padai Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 7 Februari 2025.

Sementara pelantikan pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota terpilih pada Pilkada Serentak 2024 dijadwalkan pada 10 Februari 2025.

Ia mengatakan bahwa pihaknya tetap menunggu selesainya beragam PHPU di MK serta kebutuhan dari Presiden untuk melantik para kepala wilayah terpilih itu.

"Kita tunggu saja, selesainya kapan? Dan menunggu Presiden butuh waktunya kapan? Jadi, kurang lebih pada bulan Maret," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa pelantikan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala wilayah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024 paling ideal pada 13 Maret 2025.

"Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret," kata Afifuddin di Jakarta, Jumat, (20/12/2024).

Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI Denny JA) mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Prabowo Subianto akibat wacana kepala wilayah dipilih DPRD. Sebab rumor ini mendapat sentimen negatif dari publik.

Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saidiman Ahmad, mengatakan rumor kepala wilayah dipilih DPRD memang merupakan pendapat nan sangat tidak populer. Dia menilai bahwa masyarakat sudah absolut menolak wacana itu.

Menurut Saidiman, perihal ini sejalan dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden oleh MPR.

"Isu penghapusan pemilihan langsung selama ini memang merupakan pendapat nan sangat tidak populer. Mayoritas masyarakat Indonesia absolut menolak buahpikiran pemilihan kepala wilayah melalui DPRD. Ini konsisten dengan penolakan publik untuk mengubah pemilihan presiden dari langsung menjadi dipilih MPR," kata Saidiman saat dihubungi, Jumat (27/12/2024).

Saidiman mengatakan, pada umumnya masyarakat Indonesia mempunyai kesadaran nan sangat baik tentang kewenangan mereka menentukan pemimpin, baik di tingkat nasional maupun lokal. Selain itu, ketidakpercayaan pada partai dan DPR/DPRD juga sangat tinggi.

"Karena itu, wajar jika publik menolak memberi mandat pada DPRD alias DPR untuk menentukan pemimpin daerah," ucap Saidiman.

Saidiman menuturkan saat ini kepercayaan publik pada Prabowo Subianto masih sebatas pada janji-janji kampanye. Seiring waktu, publik bakal lebih banyak menuntut pembuktian janji-janji tersebut.

Bila dalam beberapa bulan ke depan janji-janji kampanye Prabowo tak terbukti terlaksana alias mulai terlihat diingkari, maka bukan mustahil ketidakpercayaan publik bakal meningkat.

"Dan sekarang sudah muncul beberapa rumor nan bisa menurunkan kepercayaan publik tersebut, antara lain soal menghapus pemilihan langsung kepala wilayah dan mengampuni koruptor," ucap Saidiman.

Belum lagi, kata Saidiman, sedang ramai rumor PPN 12 persen dan pengurangan anggaran makan bergizi gratis.

"Isu lain nan bisa menurunkan kepercayaan publik pada Prabowo adalah peningkatan PPN menjadi 12 persen dan pengurangan budget program makan siang cuma-cuma dari 15 ribu per-anak menjadi 10 ribu rupiah," pungkasnya.