Prabowo Kecam Penyelundupan, Usulkan Kapal Pelaku Ditenggelamkan Demi Lindungi Kedaulatan Dan Pekerja

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kecaman keras terhadap praktik penyelundupan yang dilakukan dari luar negeri ke Indonesia. Menurutnya, tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kedaulatan bangsa.

"Penyelundupan dari luar ke dalam, penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia," ujar Prabowo saat memberikan pidato dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN 2025-2029 di Bappenas RI, Senin (30/12/2024).

Ia secara khusus menyoroti penyelundupan di sektor tekstil, yang menurutnya berpotensi merusak industri dalam negeri. Dampaknya, kata Prabowo, bisa sangat besar terhadap keberlangsungan hidup ratusan ribu pekerja di sektor tersebut.

"Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita," tegasnya.

Untuk menangani masalah ini, Prabowo mengungkapkan rencana untuk berkonsultasi dengan para ahli hukum guna mencari solusi yang lebih tegas. Ia bahkan mengusulkan tindakan ekstrem untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyelundupan.

"Apakah kapalnya ditenggelamkan?" ujar Prabowo. "Tolong kepada para profesor di pemerintahan, nanti kasih saya masukan, nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu, kita tenggelamkan kapal-kapal itu," tambahnya.

Pernyataan Prabowo ini mencerminkan urgensi pemerintah dalam menangani penyelundupan yang dianggap sebagai ancaman serius bagi perekonomian dan kedaulatan negara. Menurut data dari berbagai sumber, penyelundupan barang seperti tekstil sering kali menimbulkan kerugian bagi produsen lokal, mengurangi daya saing, dan menambah angka pengangguran.

Ahli ekonomi dan hukum telah lama menyerukan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dalam menangani penyelundupan. "Langkah yang tegas dan terukur sangat penting untuk melindungi sektor strategis di Indonesia," ujar salah satu pakar ekonomi.

Pernyataan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat industri nasional melalui perlindungan terhadap sektor-sektor penting dari gangguan eksternal. Ke depan, diperlukan sinergi antara kebijakan yang tegas dan kesadaran hukum untuk memastikan kedaulatan ekonomi Indonesia tetap terjaga.

Artikel Terkait