Waka Dpr Cucun Apresiasi Penurunan Biaya Haji Tahun 2025

Jakarta, pendapatsaya.com --

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi keputusan DPR berbareng pemerintah mengenai penurunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1146 H/2025 M, nan dinilai sangat memperhatikan kebutuhan mayarakat.

"Di bawah pemerintahan Presiden Bapak Prabowo Subianto, BPIH bisa diturunkan dan ini sangat membantu masyarakat. Pak Prabowo mengerti betul kesulitan masyarakat lantaran perekonomian nan sedang lesu," kata Cucun Ahmad Syamsurijal, Senin (6/1).

Diketahui, Panitia Kerja (Panja) Haji DPR dan pemerintah telah menyepakati BPIH dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 1146 H/2025 M dalam rapat panja di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/1). Adapun total BPIH 1446 H/2025 M senilai Rp89.410.258,79, turun dari tahun 2024 nan sebesar Rp93.410.286

Dari total BPIH, nantinya nan bakal dibayarkan jamaah alias Bipih sebesar Rp55.431.750, sisanya ditanggung dari nilai faedah nan dikeluarkan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sebesar Rp34.073.267 dengan persentase Bipih 62 persen dan nilai faedah 38 persen.

"Tentunya penurunan biaya haji ini berkah kajian mendalam nan telah dilakukan DPR berbareng Kementerian Agama, Badan Penyelenggara Haji (BPH), dan BPKH nan sukses menurunkan komponen-komponen biaya haji," kata Cucun.

Cucun kemudian meminta pemerintah untuk betul-betul menjaga kesepakatan nan disetujui, agar hak-hak rakyat mengenai ibadah haji dapat dijalankan sebaik-baiknya, khususnya mengenai pokok keabsahan penyelenggaraan ibadah haji.

Dirinya menegaskan, petugas nan diberangkatkan kudu bisa memastikan penyelenggaraan ibadah jemaah, termasuk dari sisi ibadah.

"Yang paling krusial mengenai rukun ibadahnya, makanya petugas-petugas nan diangkat oleh kementerian oleh panitia penyelenggara haji itu kudu betul-betul punya tanggung jawab secara moral lantaran dia dibayar oleh negara, dibayar oleh rakyat," papar Cucun.

Lebih lanjut Cucun berharap, pemerintah dapat melobi Arab Saudi agar Indonesia mendapat tambahan kuota haji. Dengan catatan, tambahan kuota itu digunakan untuk haji reguler sehingga antrean tunggu haji dapat semakin berkurang.

"Kita punya angan sih ada tambahan kuota, pemerintah bisa negosiasi ada tambahan lagi kuota sehingga memperkencil antrean jadi lebih banyak lagi untuk nan punya kesempatan sekarang berangkat ibadah haji, tapi kuota ini kudu urut kacang. Misalkan ada nan tidak bisa berangkat, jangan loncatnya ke tahun nan tetap baru tapi sesuai urutan," lanjutnya.

Hal lain nan juga diperhatikan Cucun adalah rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR periode lampau mengenai penyelenggaraan ibadah haji pada 2024.

"Bagaimana perihal nan sudah baik memang kudu dipertahankan bukan dibuang, tetapi nan kemarin temuan-temuan pansus itu nan merupakan apa nan terjadi, misalkan ada moral rencana daripada penyelenggara segala macem, sangat krusial agar panitia penyelenggara hati-hati," imbau Cucun.

Pimpinan DPR bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) nan juga bekerja mengenai kepercayaan itu juga memastikan DPR bakal melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji secara serius.

Cucun menyampaikan, perihal ini demi memastikan hak-hal rakyat dalam penyelenggaraan ibadah haji dapat melangkah dengan berkeadilan.

"Karena kami semua wakil rakyat, representatif dari wilayah pemilihan masing-masing mau penyelenggaraan haji ini dapat memberikan pelayanan ibadah haji dengan baik," pungkasnya.

(rea/rir)

[Gambas:Video CNN]