Kemendikti Minta Tambahan Anggaran Tukin Dosen 2025

Jakarta, pendapatsaya.com --

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek Togar M. Simatupang mengungkapkan telah mengusulkan anggaran tambahan tahun 2025 ke Kementerian Keuangan untuk tunjangan keahlian (Tukin) dosen.

Hal ini dia sampaikan sebagai upaya Kemendiktisaintek merespons protes pengajar nan tak mendapatkan Tukin sejak 2020 lalu.

"Jauh-jauh hari sebelum protes itu ada, Kemendiktisaintek sudah memandang tidak ada tukin di anggaran 2025, dan diajukan lah pada anggaran tambahan 2025 nan diajukan ke Kemenkeu," kata Togar kepada CNNIndoneaia.com, Kamis (9/1).

Togar mengatakan kementeriannya sedang bekerja menyelesaikan masalah Tukin pengajar nan belum sempat dituntaskan di pemerintahan sebelumnya.

Ia mengatakan sudah mengembangkan penilaian tertentu bagi ASN nan nantinya berkuasa alias nan tidak berkuasa menerima Tukin. Sebab, Tukin ini berasas pada kinerja, pengembangan PT, dan kesiapan anggaran negara.

"Hal terakhir nan disusun adalah Rancangan Perpres dengan adanya perubahan nomenklatur. Ini butuh waktu dan menyangkut biaya nan besar sehingga dibutuhkan koordinasi dengan beragam kementerian lainnya," kata dia.

Di sisi lain, Togar berambisi para pengajar untuk bersabar dan mengikuti proses nan ada. Ia pun meminta jangan sampai pula menabrak patokan dalam bersikap.

"Kecuali memang tidak ada nan dilakukan namalain tidak diajukan di anggaran tambahan dan tidak ada pendekatan ke kementerian terkait, barulah perlu dipertanyakan. Silakan perwakilan bertanya tentang perkembangan nan terjadi ke Kemendiktisaintek," kata dia.

Sebelumnya pengajar ASN Kemendiktisaintek ramai-ramai melakukan protes lantaran tak pernah mendapatkan tukin sejak 2020 lalu.
Protes ini diinisiasi oleh Aliansi Dosen ASN Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (ADAKSI)

Protes disampaikan lewat karangan kembang nan dikirim ke ke Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta, Senin (6/1). Karangan kembang itu berisi kalimat protes dan kekecewaan.

"Aksi ini merupakan ungkapan kekecewaan atas ketidakjelasan realisasi Tunjangan Kinerja (Tukin) pengajar ASN nan telah diregulasikan sejak 2020, namun hingga sekarang tak kunjung dipenuhi," kata Koordinator Aksi ADAKSI Anggun Gunawan dalam keterangan tertulis, Senin.

ADAKSI kemudian menuntut tiga hal. Pertama, ADAKSI mendesak pemerintah Prabowo Subianto untuk menerbitkan peraturan presiden mengenai tukin pengajar ASN.

Kedua, ADAKSI mendesak pemerintah untuk memastikan pemberian pengajar ASN telah dianggarkan dalam APBN 2025. Tuntutan terakhir, memberikan agenda pasti untuk penyelenggaraan pemberian tukin bagi pengajar ASN.

(rzr/DAL)

[Gambas:Video CNN]