Knpi Pertanyakan Dasar Reformasi Polri Hingga Opsi Pergantian Kapolri Setelah Aksi Demo Ricuh

pendapatsaya.com, Jakarta - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) mempertanyakan dasar wacana reformasi Polri nan mengemuka pascakerusuhan demonstrasi Agustus 2025, nan menelan korban jiwa seorang pengemudi ojek online (pengemudi ojol).

Ketua DPP KNPI sekaligus Kornas Gerakan Muda Pembaharu Muhammad Natsir menilai, pertimbangan pascakerusuhan semestinya menyasar seluruh lembaga negara, bukan hanya kepolisian.

"Kalau koreksi dan pertimbangan hanya ditargetkan pada lembaga kepolisian, maka patut dipertanyakan. Sampai saat ini tetap bergulir pertanyaan publik, apa dasarnya reformasi Polri hingga ada opsi pergantian Kapolri?," ujar Natsir melalui keterangan tertulis, Senin (15/9/2025).

Menurut dia, selama ini Kapolri dinilai optimal mendukung program dan kebijakan pemerintah, serta berkedudukan tidak hanya sebagai penegak norma dan penjaga keamanan, tetapi juga datang dalam pembangunan bangsa, khususnya sektor pertanian dan ekonomi.

Natsir juga menilai Polri cukup tegas menindak personil nan melakukan pelanggaran hukum.

"Setiap personel nan melakukan pelanggaran norma tidak ada nan selamat, selalu ditindak tegas oleh Kapolri," ucap dia.

Lebih lanjut, Natsir mengatakan, stabilitas publik relatif terjaga. Hal itu, kata dia, ditunjukkan melalui apresiasi dari negara lain terhadap keahlian Polri dalam melakukan konsolidasi internal, baik di kalangan polisi aktif maupun purnawirawan.

"Di era kerakyatan modern dengan kompleksitas nan ada, mengelola ratusan ribu personel dan mengawal ratusan juta rakyat memang tidak mudah. Butuh kerja keras dan terukur," beber Natsir.

Beberapa jam sebelumnya pada Kamis sore, massa nan menguasai jalan Pejompongan Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dipukul mundur polisi hingga radius 1 kilometer setelah sempat terlibat bentrokan.