Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih: Hapus Mark Up Dan Kebocoran Anggaran

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dengan menghapus praktik mark up atau penggelembungan anggaran di seluruh lini pemerintahan. Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2025-2029 di Gedung Bapennas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024), Prabowo menyerukan pentingnya integritas dalam mengelola anggaran negara.

“Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang pada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, ingin memimpin bangsa Indonesia dengan pemerintah yang bersih. Itu tekad kita. Dan Insyaaallah, dengan niat yang baik, kita akan mencapainya. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyoroti pentingnya menghentikan kebocoran anggaran yang menurutnya dapat merugikan negara secara signifikan. Ia menegaskan bahwa aparat pemerintah memiliki peran krusial dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut.

“Budaya mark up, penggelembungan barang, proyek, dan anggaran adalah bentuk korupsi. Itu sama saja dengan merampok uang rakyat. Kalau bikin proyek Rp100 juta, ya Rp100 juta. Jangan bilang Rp150 juta,” tegasnya.

Presiden menambahkan bahwa pembangunan nasional harus dijalankan dengan mengurangi manipulasi anggaran dan kebocoran dana. Hal ini, menurutnya, memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk lembaga yudikatif, legislatif, dan aparat pemerintah lainnya.

“Tadi saya katakan, sudah jelas rugi ratusan triliun, tetapi vonisnya hanya sekian tahun. Ada yang mencuri ayam malah dipukuli. Ini ironi yang tidak boleh terus terjadi,” kata Prabowo.

Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan melalui program e-government dan e-catalog untuk meminimalkan potensi penyimpangan. Dengan sistem ini, Prabowo optimistis transparansi dan akuntabilitas akan meningkat di berbagai kementerian dan lembaga.

“Musrenbangnas, terima kasih. Para bupati yang paling tahu masalah rakyat harus menjadi garda terdepan. Dengan pengelolaan yang baik dan program digitalisasi, kemungkinan terjadinya penggelembungan sudah sangat sulit. Kita akan lihat hasilnya,” tutup Prabowo.