ARTICLE AD BOX
Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya penghematan anggaran dalam pemerintahan. Dalam arahan di acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbang) untuk pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang berlangsung di gedung Bappenas RI, Jakarta Pusat, Senin (30/12/2024), Prabowo menyampaikan permintaan maaf kepada kementerian dan lembaga yang tidak mendapatkan alokasi anggaran sesuai harapan.
"Saya minta jiwa besar dalam hal ini. Ada prioritas kita, jadi mungkin kementerian-lembaga sebagian tidak akan mendapatkan anggaran yang dicita-citakan," ujar Prabowo.
Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memahami situasi tersebut. Ia juga menekankan agar Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak terus-menerus ditekan terkait alokasi anggaran. "Jangan ganggu Menteri Keuangan terus karena Menteri Keuangan itu bertanggung jawab kepada saya," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo berbagi pengalaman saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ia mengaku sering kali dibatasi oleh Menteri Keuangan dalam hal anggaran. Hal serupa, menurutnya, kini dialami oleh Menhan Sjafrie Sjamsoeddin. "Waktu saya menteri pertahanan selalu saya dibatasi oleh Menteri Keuangan. Sekarang yang lemas Pak Sjafrie Sjamsoeddin," katanya dengan nada bercanda.
Prabowo juga menyoroti berbagai prioritas penting yang harus dipenuhi oleh pemerintah, termasuk kebutuhan dasar masyarakat dan kesejahteraan aparatur negara. "Pertahanan sangat penting, tapi anak-anak ini harus makan, iya kan? Guru-guru gajinya harus diperbaiki, hakim-hakim harus segera dibikin rumah-rumah yang layak. Tidak boleh ada hakim yang kontrak," lanjut Prabowo, menekankan urgensi pengelolaan anggaran secara bijak.
Pernyataan ini memberikan gambaran jelas tentang arah kebijakan anggaran pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo, dengan fokus pada prioritas nasional yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat dan aparatur negara. Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara penguatan sektor strategis seperti pertahanan dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Seorang pakar kebijakan anggaran, Dr. Andi Susanto, menilai langkah ini mencerminkan pendekatan yang pragmatis. "Prioritas anggaran adalah cerminan dari visi pembangunan yang bertanggung jawab," ujarnya.