Puan: Pemerintah Harus Segera Selidiki Kasus Penembakan Pmi Di Malaysia

pendapatsaya.com, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan kasus penembakan nan dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI). 

“Kementerian terkait, kemudian abdi negara penegak norma kudu segera menindaklanjutin perihal tersebut, menyelidiki, mengambil langkah-langkah nan diperlukan untuk menyelidiki,” kata Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Puan menegaskan, pemerintah kudu bisa melindungi semua PMI dan mencegah agar kasus serupa tidak terulang.

“Tentu saja melindungi penduduk negara Indonesia nan kemudian terkena korban dan memitigasi, jangan sampai terjadi lagi perihal seperti itu,” kata dia.

Menurut Puan, Komisi I DPR bakal memanggil Kemenlu untuk membahas langkah strategis mengenai kasus tersebut. “Ya Itu kelak di komisi mengenai tentu saja bakal melaksanakan hal-hal mengenai perihal itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi I Fraksi PKB DPR RI, Oleh Soleh mengecam keras penembakan nan dilakukan Petugas Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) kepada lima Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dia meminta pemerintah Indonesia membentuk tim investigasi untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

"Kami sangat bersungkawa atas kejadian ini. Semoga family nan ditinggalkan diberi kesabaran. Kejadian itu tidak boleh terulang lagi," kata Oleh dalam keterangannya, Selasa (28/1/2025).

Oleh mendesak pemerintah mengambil langkah tegas dan sigap dalam menangani kasus tersebut. Semua lembaga mengenai kudu segera berkoordinasi dan duduk berbareng menyelesaikan persoalan tersebut.

Baik Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Kementerian Luar Negeri, Polri, dan TNI. Mereka semua kudu bergerak berbareng dalam mengusut kasus itu. Mereka bisa membentuk tim investigasi untuk mengungkapkan perkara tersebut.

Ketua DPP PKS, HM. Martri Agoeng, mengutuk keras insiden penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh abdi negara Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM). Insiden ini terjadi di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia, pada Jumat (24/1) dan menelan satu korban jiwa.

"Kami mengutuk keras tindakan sadis ini. Pemerintah kudu segera mengusut tuntas kejadian ini dan memastikan keadilan bagi para korban," kata Martri, dalam keterangan resmi, Rabu (29/1/2025).

Menurutnya, kejadian ini kudu menjadi momentum bagi pemerintah Indonesia untuk memperbaiki tata kelola PMI secara menyeluruh. "Kasus ini menandakan tetap banyak pekerjaan rumah nan kudu segera diselesaikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya melalui Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, agar perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin diperkuat," ungkapnya.

PKS juga menyoroti pemberantasan migrasi non-prosedural nan tetap menjadi tantangan besar. "Pemerintah kudu bertindak tegas dengan menegakkan norma terhadap pihak nan terlibat dalam pengiriman PMI secara ilegal. Ini kudu menjadi prioritas nasional," ujar Martri.

Selain itu, dia juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga pemerintah. "Tanpa sinergi antara abdi negara penegak norma dan lembaga terkait, pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bakal susah diwujudkan," jelasnya.

Dalam aspek perlindungan, PKS juga meminta pemerintah memperkuat diplomasi bilateral. "Diplomasi kudu lebih tajam dalam memastikan perlindungan norma dan kesejahteraan PMI di negara tujuan mereka bekerja," katanya.

Tidak hanya itu, dia menegaskan, pemerintah kudu meningkatkan akses migrasi nan aman, mudah, dan terjangkau.

"Kita perlu memperbaiki sistem migrasi dari desa-desa asal PMI dengan melibatkan sektor finansial dan beragam pihak terkait," ucapnya.

Terkait regulasi, PKS mendesak agar revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 segera diselesaikan. "Regulasi nan kuat bakal memastikan adanya hukuman tegas bagi pihak nan mengirim PMI secara non-prosedural," tegas dia.

PKS berkomitmen untuk terus mengawal rumor perlindungan PMI dan mendorong kebijakan nan berpihak pada tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

"Kami membujuk seluruh komponen masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menciptakan sistem migrasi nan lebih kondusif dan berkeadilan bagi pekerja migran Indonesia," pungkasnya.