Terungkap Alasan Pemerintah Pilih Bioskop Untuk Tayangkan Video Kinerja Presiden Prabowo

pendapatsaya.com, Jakarta Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan, penayangan video keahlian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nan diputar di jaringan bioskop, tidak melanggar aturan. Menurut Kominfo, langkah itu diambil sebagai bagian dari komunikasi ke publik.

"Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memastikan info nan krusial dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan era sepanjang tidak melanggar patokan bioskop medium nan sah dan wajar untuk dipilih," ujar Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

Fifi menyampaikan, pemerintah memanfaatkan beragam medium komunikasi, termasuk bioskop, untuk menyampaikan info resmi kepada masyarakat.

"Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal," kata Fifi.

Menurut Fifi, bioskop hanya salah satu saluran nan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mengomunikasikan info perihal penyelenggaraan program dan kebijakan pemerintah kepada publik. Seperti halnya melalui platform media sosial, televisi, radio, dan papan reklame.

Fifi mengatakan bahwa pemerintah memilih bioskop sebagai salah satu sarana untuk menyampaikan info kepada publik lantaran bioskop bisa menghadirkan pengalaman visual dan audio nan lebih baik, nan diharapkan bisa membikin masyarakat lebih mudah menerima info secara utuh.

"Konteksnya adalah gimana negara datang dengan info nan betul dan terukur. Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat," kata dia.

Pemutaran video nan menampilkan Presiden Prabowo menjelaskan capaian pemerintah sebelum penayangan movie di bioskop menjadi perbincangan penduduk di platform media sosial.

Tayangan video itu mencakup info tentang produksi beras nasional nan telah mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025 serta peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 100 Sekolah Rakyat.

Selain itu, disampaikan pula kemajuan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG), nan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah menjangkau 20 juta penerima manfaat.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden alias Presidential Comunication Office (PCO) Hasan Nasbi, tidak membantah jika perihal itu sebagai langkah pemerintah menyampaikan capaian keahlian Presiden Prabowo. 

Menurut dia, jika ruang publik bisa diisi pesan komersil, kenapa tidak dengan pesan positif dari pemerintah.

"Layar bioskop, sebagaimana  televisi, media luar ruang dan lain-lain juga ruang publik nan bisa diisi dengan beragam pesan, termasuk pesan komersil. Kalau pesan komersil saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden tidak boleh?" kata Hasan saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Minggu (14/9/2025).