Hadiri Rapat Paripurna Dpr, Puan Singgung Ragam Permasalahan Yang Tengah Menjadi Perhatian Rakyat

pendapatsaya.com, Jakarta Dalam rapat paripurna ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung DPR RI, Selasa (21/1), Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya langkah sigap DPR RI dan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Ia mengingatkan bahwa Pemerintah telah mempunyai perangkat pendukung, mulai dari izin hingga program kementerian dan lembaga, untuk menghadapi beragam tantangan.

Rapat Paripurna ini mengawali rapat usai DPR melaksanakan reses, di mana personil DPR RI mengunjungi wilayah pemilihan (Dapil) untuk menyerap aspirasi selama reses berlangsung.

“Pemerintah sudah mempunyai perangkat nan komplit untuk menangani persoalan rakyat. Semua itu kudu dijalankan dengan efektif, tepat sasaran, tepat sasaran dan tepat faedah dalam setiap menangani urusan rakyat,” ungkap Puan.

Puan pun merinci 17 persoalan nan tengah menjadi perhatian masyarakat belakangan ini nan perlu segera ditindaklanjuti oleh Alat Kelengkapan Dewan, antara lain adalah penyelenggaraan program makan bergizi gratis, penegakan kode etik dan norma pada lembaga nan membidangi ketertiban dan keamanan, perizinan, penggunaan, dan pengawasan senjata api oleh aparat.

“Permasalahan lain nan menjadi perhatian DPR untuk segera ditindaklanjuti lainnya adalah mengenai dengan penanganan terhadap persoalan musibah alam banjir dan tanah longsor nan terjadi di sejumlah daerah, stabilitas nilai komoditas dan pasokan pangan serta rencana penghentian impor beberapa komoditas pangan,” urai Puan.

Kemudian upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan, dan penanganan kasus virus HMPV, penanganan pandemi penyakit mulut dan kuku (PMK) pada hewan ternak di beragam wilayah, serta penyelesaian seleksi pegawai honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

Puan juga menyebut DPR meletakkan perhatian unik terhadap persoalan bentrok pertanahan dan tata ruang, serta penyediaan lahan untuk beragam program pemerintah, rencana penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) minimal selama satu tahun di dalam negeri, dan penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terhadap WNI nan bekerja di luar negeri.

“(Selanjutnya adalah) penanganan kasus kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual terhadap anak, rencana penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun 2026, upaya mewujudkan swasembada energi, meningkatnya pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur, dan bergabungnya Indonesia menjadi personil tetap BRICS,” ungkap Puan.

Pada masa reses Persidangan I nan lalu, Puan menyebut rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan wakil pemerintah telah sukses menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025.

“Hal ini merupakan komitmen berbareng DPR RI dan Pemerintah, untuk selalu dapat meningkatkan pelayanan ibadah haji dan mencari formula biaya penyelenggaraan ibadah haji nan dapat meringankan peserta/jamaah haji,” ucap Puan.

Di sisi lain, Puan juga mengatakan diplomasi parlemen nan dilakukan DPR bakal terus diarahkan untuk membangun hubungan kerjasama antar parlemen. Ada sejumlah agenda diplomasi DPR RI pada masa persidangan ini, antara lain sidang Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Cooperation and Development/OECD), Sidang Open Government Partnership, Sidang Security Conference, sidang World Trade Organization (WTO), dan Inter-Parliamentary Union (IPU).

Pada masa sidang ini DPR RI juga bakal menerima kehadiran delegasi dari negara-negara, antara lain delegasi dari Inggris, Amerika Serikat, Jerman, Yunani, Jepang, Maroko, Belgia, Serbia, Australia, Malaysia, Singapura, serta Swedia.

“Pada tahun 2025 ini, Indonesia bakal menjadi tuan rumah dalam aktivitas Konferensi Asia Afrika (KAA) dan Konferensi Parliamentary Union of the OIC (PUIC) ke-19,” tutup Puan.