Peringati Hari Ham Internasional, Puan Maharani Tekankan Komitmen Dalam Melindungi Kelompok Rentan

pendapatsaya.com, Jakarta Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan komitmennya terhadap pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia, dengan perhatian unik pada golongan masyarakat nan terpinggirkan. Ia menggarisbawahi bahwa pemangku kebijakan kudu memastikan hak-hak dasar dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan dalam rangka memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional beberapa waktu lalu. Momen ini dijadikan pengingat bagi seluruh komponen bangsa untuk memperkuat komitmen dalam melindungi dan memenuhi hak-hak dasar setiap penduduk negara tanpa terkecuali.

Puan pun menegaskan bahwa HAM merupakan fondasi utama dalam membangun bangsa nan inklusif dan berkeadilan. "HAM tidak hanya soal kebebasan sipil dan politik, tetapi juga mencakup kewenangan untuk memperoleh pendidikan nan berkualitas, pelayanan kesehatan nan memadai, akses terhadap pekerjaan nan layak, dan kewenangan keadilan dalam hukum. Semua ini kudu bisa didapatkan setiap penduduk negara Indonesia," tutur Puan dalam keterangannya, beberapa waktu lalu.

Mantan Menko PMK ini pun mengapresiasi langkah Pemerintah dalam membentuk Kementerian Hak Asasi Manusia pada era Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kehadiran kementerian tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat penegakan HAM di Indonesia.

"Kita berambisi hadirnya Kementerian HAM dapat meningkatkan perbaikan sistem pengaduan HAM, perlindungan terhadap golongan rentan, dan peningkatan akses terhadap jasa dasar bagi masyarakat marginal. Kami di DPR pun memfasilitasi dengan pembentukan Komisi baru mengenai bagian HAM ini," paparnya.

Namun, Puan mengakui bahwa tetap banyak tantangan pemenuhan HAM di Indonesia, terutama bagi masyarakat termarjinalkan. Ia menyoroti pentingnya perhatian terhadap wanita kepala keluarga, anak-anak jalanan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

"Pemerintah kudu lebih proaktif dalam menjangkau masyarakat nan rentan, nan selama ini belum menjadi prioritas dalam setiap penyusunan kebijakan," ungkap Puan.

Ia juga mengingatkan bahwa golongan termarjinalkan tidak boleh hanya menjadi objek belas kasihan, tetapi kudu dilibatkan dalam pembangunan. Menurut Puan, pemenuhan HAM kudu mencakup semua lapisan masyarakat secara adil, terutama di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, hukum, dan sosial budaya.

"Maka kami berambisi Pemerintah bisa memberi langkah konkret dalam memastikan masyarakat termarjinalkan mendapatkan hak-hak nan sama," ujar Puan.

Setiap anak bangsa pun, menurutnya, berkuasa untuk bermimpi dan meraih cita-citanya. Negara wajib datang untuk memastikan pemenuhan HAM mereka. "Seperti akses pendidikan bagi anak-anak dari family tidak mampu, jasa kesehatan nan terjangkau bagi masyarakat miskin, serta lapangan kerja nan terhormat untuk semua orang," tutup Puan.